Category Archives: Kab.Malteng

KM Berkat Tolada di Evakuasi Tim SAR Gabungan di Laut Banda

Ambontoday.com, Ambon. – Akibat cuaca buruk di sekitar perairan Laut Banda mengakibatkan salah satu alat transportasi laut yakni KM Berkat Tolada mengalami mati mesin dan terombang ambing oleh gelombang laut 2,5 meter.

Kejadian naas ini baru diketahui saat Comm Centre Basarnas Ambon menerima laporan pada Sabtu 01 Februari 2025, Pukul 11.04 Wit dari Basarnas Command Centre (BCC).

Laporan menyebutkan KM. Berkat Tolada mengalami mati mesin pada koordinat 4°37’9.42″S – 129°41’29.82″E disekitar Perairan Pulau Run, Kabupaten Maluku Tengah.

Demikian rilis pers yang diterima media ini dari Kepala Basarnas Ambon.

Setelah mendapat laporan informasi naas tersebut, Unsur Gabungan yang terdiri dari Pos SAR Banda, TNI, Polri, KSOP, dan ABK KM Sabuk Nusantara 106 dikerahkan menuju lokasi kejadian menggunakan kapal KM Sabuk Nusantara 106 guna melaksanakan Operasi SAR.

Pukul 15.22 wit, Tim SAR Gabungan yang menggunakan KM Sabuk Nusantara berhasil menemukan kapal naas tersebut terombang-ambing ditengah gelombang yang cukup tinggi disekitar perairan Pulau Run.

Kepala Basarnas Ambon, Muhamad Arafah menjelaskan, Proses evakuasi berjalan cukup lama ditengah gelombang yang cukup tinggi di perairan Laut Banda.

“Proses evakuasi berjalan dramatis dan cukup lama dengan tetap memperhatikan safety, alhamdulillah kapal KM Berkat Tolada berhasil di towing (ditarik) menuju Pelabuhan Banda.

Seluruh ABK KM Berkat Tolada dilaporkan selamat. Sementara proses evakuasi dilakukan menggunakan Kapal KM Sabuk Nusantara 106,” jelas Arafah.

Menurutnya, sesuai data lapangan, Kapal tersebut mengalami kejadian naas akibat buruknya cuaca serta gelombang tinggi membuat BBM kapal tercampur air sehingga menyebabkan kerusakan pada mesin induk.

Sebelumnya kapal KM Berkat Tolada dilaporkan bertolak dari Kota Kupang hendak menuju Kota Sorong

Dalam proses evakuasi itu, Tim Gabungan Basarnas yang terdiri dari Pos SAR Banda 2 orang, KSOP Banda 4 orang, TNI AL 1 orang, Polair 1 orang, Babinsa 2 orang dan ABK Sabuk Nusantara 106 sebanyak 15 orang.

Sementara korban yang berhasil dievakuasi sebanyak 17 ABK KM Berkat Tolada. Evaluasi berlangsung di tengah cuaca hujan ringan, angin barat-barat laut dengan kecepatan 25 Knots dan tinggi gelombang 2,5 meter. (AT008)

Sempat dikabarkan hilang, Nelayan Pulau Banda Berhasil Ditemukan

Ambontoday.com, Ambon. – Cuaca buruk yang terjadi di perairan Laut Banda sempat membuat panik kelurga atas nama Andre Ibrahim.

Pasalnya, pria 37 tahun itu dilaporkan hilang kontak saat melaut disekitar Perairan Pulau Pisang, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah.

Laporan laka laut tersebut diteruskan ke Pos SAR Banda melalui Babinsa Pulau Hatta sekitar pukul 15.15 wit.

Demikian rilis pers yang diterima media ini dari Kepala Basarnas Ambon, Muhamad Arafah.

Menurutnya, setelah menerima laporan dari Babinsa Pulau Hatta, Sabtu 01 Februari 2025, Pukul 15.35 wit, Tim Rescue Pos SAR Banda menggunakan Rigit Inflatable Boat dikerahkan menuju lokasi kejadian guna melaksanakan operasi pencarian terhadap korban pada koordinat 4°30’13.45″S, 129°56’29.96″E, jarak -+ 3,86 Nautical Mile, dan Heading 65° arah Timur Laut dari Pelabuhan Banda.

Ditengah pencarian korban, Sekitar pukul 18.00 wit, Tim Rescue Pos SAR Banda menerima informasi dari Babinsa Pulau Hatta melaporkan, korban atas nama Andre Ibrahim berhasil ditemukan oleh nelayan setempat disekitar Perairan Pulau Pisang dengan kondisi selamat dengan jarak -+ 1 Nautical Mile dari lokasi kejadian awal.

Korban kemudian dievakuasi dan dibawa menuju kediaman guna diserahkan kepada pihak keluarga.

Personil yang terlibat dalam operasi penyelamatan yakni, Pos SAR Banda 3 orang dan masyarakat 6 orang dengan menggunakan 1unir RIN Pos SAR Banda dan 2 Long Boat milik warga.

Kontraktor Pembangunan Jaringan Sutet Enggan Bayar Hak Warga Waru

Ambontoday.com, Ambon.- Proyek pembangunan dan pemasangan jaringan Sutet di negeri Waru, Kabupaten Maluku Tengah berjalan seret lantaran diduga pihak kontraktor sengaja tidak mau membayar ganti rugi lahan atau tanaman milik warga.

Hal ini disampaikan salah satu warga yang enggan namanya dipublikasikan, kepada media melalui telephone seluler, Kamis 19 Desember 2024.

Menurutnya, pihak kontraktor pembangunan tower dan pemasangan jaringan Sutet tidak mau membayar dan terkesan mengulur waktu pembayaran ganti rugi tanaman milik warga.

“Pihak kontraktor terkesan mengulur waktu dan tidak mau membayar ganti rugi lahan dan tanaman milik warga.

Untuk itu, kami warga telah bersepakat untuk tidak membiarkan pekerjaan ini dilanjutkan sampai pihak kontraktor mau membayar hak-hak warga,” tegas warga.

Dikatakan, selain mengulur waktu, pihak kontraktor juga diduga sengaja mau melakukan pemotongan harga lahan dan tanaman milik warga sebesar 15 persen dengan alasan untuk biaya pajak.

Niat kontraktor mau melakukan hal itu dikarenakan mendapat dukungan dari Sekretaris Desa.

“Kami juga telah melakukan konfirmasi dengan sejumlah warga maupun pimpinan desa tetangga yang mana lokasi dan ta tanaman milik warga dilalui pembangunan jaringan Sutet.

Mereka menyampaikan bahwa pembayaran ganti rugi lahan dan tanaman milik warga di desa mereka tidak ada pemotongan, lalu kenapa di desa kami pihak kontraktor mau melakukan hal itu,” tanya warga.

Dirinya menyampaikan, jika dalam waktu dekat ini warga akan menyurat secara resmi ke pihak PLN Wilayah Maluku agar persoalan bisa tertangani dan pekerjaan proyek bisa dilanjutkan, tutupnya. (AT008)

 

Indikasi Korupsi Proyek Jalan Trans Besi PUPR Malteng Makin Kentara

Masohi, Ambontuday.com –
Indikasi korupsi dalam proyek pekerjaan peningkatan ruas jalan SP. Lintas Seram Besi, Jalur 2 (Hotmix) TA. 2022 pada Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tengah bermunculan.

Pantauan langsung media ini, Sabtu (13/4/2024) Sebagian besar ruas jalan yang baru setahun rampung dikerjakan itu mengalami kerusakan berupa retakan dan terkelupasnya lapisan aspal jalan.

Patut diduga kerusakan terjadi akibat penggunaan material yang tidak sesuai standar.

Kerusakan parah di beberapa titik ruas jalan sebagaimana informasi yang dihimpun, sudah terjadi sekira sepekan lalu. Kondisi ini sangat menganggu kelancaran arus transportasi jalan yang menghubungkan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dengan Kabupaten Maluku Tengah.

“Beberapa kendaraan bahkan ada yang mengalami kecelakaan tunggal akibat kerusakan pada lokasi jalan ini. Beberapa pengendara motor juga mengalami kecelakaan,” ungkap sumber, Senin (15/5/2024).

Menurutnya, kerusakan pada ruas jalan hotmix Saleman-Besi merupakan potret buram proyek pengerjaan jalan di wilayah Lintas Seram.

“Kerusakan seperti ini bukan hal baru dalam kasus proyek jalan lintas seram. Khusus untuk jalan lintas besi ini, menggambarkan adanya ketidak beresan dalam pengerjaan,” sebutnya.

Diketahui, dugaan korupsi dalam pengerjaan Proyek ini tengah dilidik korps Adhiyaksa. Indikasi awalnya, proyek ini belum rampung dikerjakan padahal dana proyek sudah terserap habis.

Penuntasan pekerjaan baru dilakukan pihak pelaksana proyek disaat perkara dugaan korupsinya tengah berjalan di Kejati Maluku.

Proyek ini menelan dana sebesar Rp.10 milir lebih. Terakhir, Kejati Maluku diketahui sudah memeriksa sebanyak lebih dari 21 orang guna menelusuri dugaan korupsi dalam proyek ini.

Sayangnya hingga saat ini, Kejati Maluku belum juga menetapkan tersangka. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kerugian negara yang ditimbulkan. Pihak ketiga selaku pelaksana proyek, maupun instansi teknis yang kemudian merekomendasikan pencairan penuh anggaran proyek disaat pekerjaan belum rampung. (TIM)

Dukung Mudik Lebaran 2024 BPJN Maluku Buka Posko Sampai TRC Bencana

Ambontoday.com, Ambon.- Walaupun banyak terjadi kerusakan pada sejumlah titik ruas jalan akibat cuaca yang kurang bersahabat akhir-akhir ini, namun Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku melalui Satker PJN Wilayah II Provinsi Maluku, tetap sigap dan berupaya mendukung kelancaran dan kenyamanan arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024.

Hal ini disampaikan Kasatker Wilayah II PJN Provinsi Maluku, Toce Leuwol,ST. MT kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis 4 April 2024.

Menurutnya, kesiapan tersebut dengan meningkatkan infrastruktur jalan untuk menjamin kelancaran perjalanan bagi pemudik serta penyiapan sejumlah posko pada titik-titik strategis dimana pihaknya menyiagakan sarana prasarana sekaligus penempatan posko dan personil untuk rekayasa lalu lintas pada titik-titik rawan kemacetan.

“Beberapa langkah yang diambil dalam persiapan infrastruktur yakni perbaikan jalan yang berlubang dengan cara patching, mendirikan posko-posko Lebaran di titik-titik strategis di sepanjang jalur mudik sebagai pusat informasi dan bantuan bagi pemudik.

Kami juga menyediakan fasilitas seperti peta informasi ruas, pengisi daya listrik, air minum, kelengkapan kesehatan, tempat istirahat, tempat sholat/ibadah, kipas angin, toilet umum dan kendaraan DRU,” jelas Leuwol.

Lebih lanjut Leuwol mengatakan, pendirian posko Mudik Lebaran di Satker PJN Wilayah II Provinsi Maluku terletak di 6 (enam) titik. Yakni masing-masing yang tersebar di Pulau Seram, yakni PPK 2.1 Provinsi Maluku yaitu ruas jalan Sp. Waipia-Saleman, PPK 2.2 Provinsi Maluku yaitu ruas jalan Tehoru-Laimu, PPK 2.3 Provinsi Maluku yaitu ruas jalan Taniwel-Saleman, PPK 2.4 Provinsi Maluku yaitu ruas jalan Wahai-Pasahari, PPK 2.5 Provinsi Maluku yaitu ruas jalan Kobisonta-Banggoi dan PPK 2.6 Provinsi Maluku yaitu ruas jalan Bula-Masiwang dan Masiwang-Air Nanang.

“Kami pastikan bahwa menjelang mudik lebaran tahun ini, infrastruktur jalan dalam kondisi siap sehingga membawa kenyamanan bagi para pengendara”, tutur Pria kelahiran Negeri Haria Kecamatan Saparua ini.

Lewat kesempatan ini, Leuwol mengingatkan kepada para pemudik agar, tetap hati-hati dan waspada akan kondisi cuaca yang tidak menentu saat menjalani Mudik Lebaran seperti terjadinya hujan yang bisa saja mengakibatkan banjir, tanah longsor dan pohon tumbang yang menimbulkan kerusakan dan merenggut korban jiwa.

“Kami juga menempatkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk penanganan bencana alam yang siap bertindak dengan cepat dan efisien di lokasi bencana. Penempatan tim reaksi cepat merupakan strategi penting dalam upaya mitigasi bencana dan pemulihan pasca-bencana, mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu sehingga saya ingin para pemudik tetap sigap dan waspada saat melakukan perjalanan mudik,” pinta Leuwol.

Dengan persiapan infrastruktur yang matang dan pendirian posko Lebaran yang efektif, Leuwol berharap perjalanan mudik Lebaran tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar dan aman bagi semua pemudik.

Komitmen Kementerian PUPR dalam mendukung kelancaran lalu lintas untuk arus Mudik dan arus balik Lebaran tahun ini, unit-unit kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional serta Satker sudah sejak awal tahun fokus dan konsen untuk melakukan pekerjaan dan penanganan yang terdiri dari pemeliharaan rutin.

“Untuk itu BPJN Maluku melalui Satker PJN Wilayah II Provinsi Maluku siap melayani dan mendukung penuh kegiatan lalu lintas mudik Lebaran 2024. Seraya kami mengucapkan selamat menyambut Hari Kemenangan yang Fitri 1445, mohon maaf lahir dan batin,” tutup Leuwol.

BPBD Maluku Tengah Usul Penanganan Korban Banjir Rob Kobisadar

Masohi, Ambontoday.com.- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kabupaten Maluku Tengah, Nova Anakotta mengatakan, terkait bencana alam yang menimpa dua desa di Kabupaten Maluku Tengah yakni di desa Kobi dan desa Sadar tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat pihaknya langsung jemput bola dan turun ke lokasi tempat terjadinya bencana di mana Di desa Kobi-Sadar terdapat 12 rumah yang terdampak bencana banjir rob.

“Jadi bencana yang terjadi di dua desa itu disebabkan karena terjadinya banjir rob yang mengakibatkan rumah-rumah tersebut ada yang mengalami rusak total dan ada yang mengalami kerusakan ringan dan menyebabkan warga mengungsi ke rumah-rumah keluarga di dua desa tersebut.

Sebanyak 12 rumah roboh karena air pasang yang besar dengan kekuatan yang cukup besar sehingga talud pun hancur dan batu-batu pemecah ombak di Pantai juga hancur dan terangkat menghantam rumah warga,” jelasnya.

Dikatakan, dalam peninjauan itu pihaknya telah mengambil data dan segera akan dibuat laporan secara berjenjang Kepada Bupati, BPBD provinsi dan BN kemudian akan melakukan koordinasi lintas sektoral dengan dinas perumahan, kemudian dengan dinas sosial untuk penanganan secara langsung kalau memang itu bisa direspon oleh APBD Kabupaten maka segera akan dilaksanakan.

Selanjutnya menurut Anakota, laporan itu juga telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah selaku Kepala Bencana Daerah Kabupaten dan langkah-langkah berikutnya pihaknya tinggal melakukan koordinasi lanjutan dengan BPBD provinsi dan BN di mana pihaknya telah mengambil gambar dan video tentang kerusakan kedua belas rumah tersebut.

“Terkait alokasi anggaran untuk menanggulangi bencana yang dialami oleh warga kedua desa kalau dari BPBD Kabupaten Anakotta mengaku tidak menyediakan dana di dalam APBD sementara tindakan yang dilakukan berupa tindakan cepat untuk mengambil data-data dan nanti disampaikan laporan secara berjenjang yakni kepada Sekretaris Daerah kemudian kepada BPBD provinsi dan selanjutnya kepada BN di pusat.

Warga yang mengalami bencana tersebut tidak mengungsi ke tenda-tenda melainkan masih tetap tinggal di rumah mereka karena sebagian besar rumah tidak seluruhnya roboh,” papar Kepala BPBD Malteng.

Indikasi, DPRD Malteng di Pusaran Dana Sertifikasi

Ambontoday.com, Ambon.- DPRD Kabupaten Maluku Tengah dikabarkan ter-indikasi ada dalam pusaran dugaan penyalahgunaan dana Sertifikasi guru Tingkat SD dan SMP triwulan III dan IV Kabupaten Maluku Tengah.

Diduga, ada campur tangan DPR secara kelembagaan sehingga dana sertifikasi urung dinikmati oleh guru bersertifikasi.

Informasi yang berhasil dihimpun media ini, Dana jumbo ini diduga kuat dialihkan untuk dana Pokok Pikiran (Pikir) DPR.

“Dugaan sementara mengarah kesitu. Apalagi, penggunaan dana ini tenggat waktunya mendekati momen politik Pemilu,” kata sumber media ini.

Menurutnya, pengalihan untuk dana pokir sangat besar kemungkinannya bila dikaitkan dengan pemeriksaan terhadap pimpinan DPRD Malteng oleh penyidik reskrim Polda Maluku pekan kemarin.

“Tentunya, butuh persetujuan lembaga DPR bila kemudian dana sertifikasi akan dialihkan penggunaannya. Nah untuk apa dana itu dialihkan, korelasinya kesana (Dana Pokir DPR),” sebutnya.

Diketahui, Sejak kasus dugaan penyalahgunaan dana sertifikasi guru ini bergulir di Reskrim Polda Maluku, Pemkab Malteng pada awal Maret 2024 telah menyalurkan dana tertunggak bagi sejumlah guru. Namun, baru sebagian guru penerima manfaat menerima dana itu.
Sebagian besar lainnya masih menunggu tanpa kejelasan hingga saat ini.

“Sejak disalurkan pada Awal Maret lalu Memang ada guru yang sudah menerima dana tertunggak triwulan III dan IV sekaligus, Namun ada yang baru menerima hanya triwulan III saja. Intinya, belum seluruhnya,” kata salah satu guru kepada media ini Selasa (26/3/2024).

Korelasi lain DPR dengan dana sertifikasi guru adalah, DPR baik perseorangan pun secara kelembagaan tidak pernah sekalipun menunjukan atensinya terhadap kasus dugaan penyalahgunaan dana sertifikasi guru ini. Sejak dugaan penyalah gunaan dana terendus hingga jelang penetapan Tersangka saat ini.

Padahal, nominal dana sertifikasi yang tertunggak terbilang jumbo. Mencapai Rp. 31 Milyar rupiah. Disisi lain, guru merupakan kelompok ASN terbanyak.

Awal bergulirnya kasus ini, besaran dana sertifikasi untuk triwulan tiga yang belum tersalurkan senilai lebih dari 1.6 milyar rupiah.
Dana ini merupakan hak dari 1.670 orang guru bersertifikasi.

Bila di dikalkulasi dengan tunggakan dana sertifikasi triwulan IV, maka total menyentuh angka 31 milyar rupiah.

Terkait Dana Sertifikasi Guru, Giliran Pimpinan DPRD Malteng Diminta Keterangan Ditreskrimsus

Ambontoday.com, Ambon.- Kasus dugaan penyimpangan dana sertifikasi guru tahun 2023 oleh sejumlah oknum petinggi di Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kini mulai masuk ranah hukum. Tak hanya pejabat di lingkup Pemkab Malteng yang di periksa, tapi juga 3 Pimpinan DPRD masing-masing Ketua DPRD, Fatza Tuankota, dan 2 Wakil Ketua yakni Demianus Hattu dan Heri Men Carl Haurissa diundang Ditreskrimsus untuk memberikan keterangan.

Sesuai informasi yang diterima media, kasus dugaan penyimpangan dana sertifikasi guru tahun 2023 sudah mulai di telusuri oleh pihak penyidik.

Bahkan 3 pucuk Pimpinan di DPRD Kabupaten Maluku Tengah baru baru ini diminta keterangan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku pada Jumat 22 Maret 2023 untuk memberikan keterangan.

“Iya benar, hari Jumat kemarin tiga pucuk pimpinan DPRD Maluku Tengah yakni Ketua DPRD, dan 2 orang Wakil Ketua sudah dimintai keterangan oleh pihak penyidik terkait kasus ini.

Ini rentetan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polda Maluku dengan melibatkan Pimpinan DPRD Malteng untuk memperoleh keterangan. Tentu dari keterangan ini akan dikembangan lebih jauh lagi,” ungkap salah satu sumber kepada media.

Sebelumnya, Pj. Bupati Maluku Tengah, Rakib Sahubawa dan mantan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Tedy Salampessy juga menjalani pemeriksaan.

Untuk diketahui, Dana Sertifikasi Guru Maluku Tengah Triwulan III-IV Tahun 2023 senilai Rp31 miliar belum dibayarkan kepada Guru.

Persoalan belum dibayarkannya dana sertifikasi tersebut kepada 1.670 ASN Guru se-Malteng ini juga belakangan disoroti DPRD Provinsi Maluku.

Kota Inflasi, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Malteng Jaga Produksi dan Harga Pasar

Ambontoday.com, MASOHI.- Semenjak ditetapkan sebagai Kota Inflasi sejak Januari 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), maka Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) harus bisa menjaga kestabilan harga sejumlah komoditi pemicu terjadinya inflasi.

Untuk menegakan hal itu, Pemerintah Kabupaten Malteng, lewat Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura yang dikomandoi oleh Arsad Slamat, terus melakukan sejumlah program maupun terobosan agar tetap mempertahankan statusnya sebagai kota Inflasi dengan tetap menjaga kestabilan harga beberapa komoditi.

Kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu 28 Februari 2024, Arsad Slamat menyampaikan, sejumlah komoditi pemicu inflasi tersebut diantaranya, Bawang, Cabai, Beras, Telur dan beberapa komoditas lainnya.

“Setelah ditetapkan sebagai kota Inflasi, kami terus berupaya melalui sejumlah program maupun terobosan untuk tetap menjaga kestabilan sejumlah komoditi penyebab inflasi.

Saat ini kita di Malteng telah menyediakan pasar khusus di kota Masohi, yakni Pasar Binaiya sebagai pusat aktifitas dan pengawasan terhadap harga komoditas barang.

Secara rutin kita tetap memantau setiap hari Senin dan Selasa kita menggelar operasi pasar untuk menekan harga subsidi dari komoditi-komoditi untuk diberikan kepada konsumen sehingga harga dapat terjangkau,” jelas Arsad.

Menurutnya, untuk komoditi Bawang Merah menjelang Puasa hingga Lebaran, rencananya akan dilakukan panen lokal itu sekitar 60 ton dari produksi di Tanjung Sial dan Telaga Kodok.

“Untuk panen lokal bawang merah ini akan dilakukan di lokasi produksi di Tanjung Sial dan Telaga Kodok sekitar 60 ton.

Jumlah ini saya kira sudah bisa mengatasi ketersediaan stok bawang merah saat bulan suci Ramadhan nanti.

Kita juga punya produksi Cabai adalah yang terbesar di Maluku Tengah dengan total luas lahan produksi sebesar 110 hektar tersebar di kabupaten Maluku tengah dengan banyaknya produksi 1,5 ton per satu hektar lahan,” papar Slamat.

Arsad menjelaskan, ketika harga Cabai mahal, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Malteng melakukan gerakan tanam Cabai, dengan mengharuskan seluruh petani menanam Cabai.

“Tapi ketika harga Cabai turun, Tim TPID hanya diam, akhirnya kita harus tetap berpihak pada para petani ini agar standar harga supaya petani tidak merugi dan harga di pasaran tetap tidak jatuh terlalu jauh.

Karena kalau harga Cabai itu jatuh terlalu jauh atau terlalu murah maka petani akan merugi dan merusak tanaman Cabai mereka karena biaya produksi sangat mahal lantaran harga pupuk dan obat itu mahal sementara harga pupuk dan obat kan tidak bisa di subsidi. Inilah yang menjadi salah satu kendala bagi kita,” ungkapnya.

Arsad mengatakan, dengan produksi Cabai yang cukup baik ini, pihaknya akan tetap menjaga tingkat produksi petani maupun kestabilan harga di pasaran.

Dirinya berharap, pemerintah daerah tidak perlu lagi mendatangkan stok Cabai dari luar, karena jika mendatangkan pasokan dari luar maka harga Cabai di pasaran akan jatuh terlalu jauh, karena stok yang tersedia bisa sampai bulan suci Ramadhan sampai Idul Fitri nanti, tutupnya.

Sabet 5 Piagam, Pemkab Malteng Zona Hijau Kedua

Ambontoday.com, Ambon.- Untuk kedua kalinya Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Pemkab Malteng) memperoleh hasil Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik dengan Zona Hijau, sekaligus menyabet 5 Piagam Penghargaan.

“Penyerahan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku pada hari ini menjadi bukti nyata dari upaya bersama serta kerja keras kita semua.

Untuk itu, melalui kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku dan seluruh tim atas bimbingan serta pendampingan yang luar biasa bagi Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Maluku Tengah,” ungkap Penjabat Bupati Rakib Sahubawa, saat penyerahan hasil penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman di kantor Bupati Malteng.

“Keberhasilan yang kita raih pada tahun ini tidak terlepas dari dukungan serta arahan yang telah diberikan melalui pendampingan Ombudsman.

Tak lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan OPD beserta staf atas dedikasi, kerja keras, dan kinerja yang luar biasa dalam mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Capaian zona hijau ini menjadi bukti nyata bahwa dengan kerja keras dan sinergi yang kuat, kita dapat mencapai hasil yang membanggakan.

Namun, perlu diingat bahwa pencapaian ini bukanlah akhir dari perjalanan kita. Sebaliknya, ini adalah awal dari komitmen kita untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ungkapnya.

Dirinya, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara untuk terus mempertahankan semangat dan semakin mengoptimalkan kinerja agar pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat semakin baik dari hari ke hari.

“Mari kita jadikan perolehan zona hijau ini sebagai motivasi yang kuat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Maluku Tengah. Teruslah berinovasi, teruslah berkolaborasi, dan teruslah berupaya untuk menjadi teladan dalam pelayanan publik.

Kita mesti terus berkomitmen untuk melakukan pengabdian tanpa batas, Melayanai yang belum terlayani, menjangkau yang belum terjangkau, memperkuat yang sudah bagus, memperbaiki yang masih kurang untuk membangun Maluku Tengah sebagai Jendela Indonesia Timur demi mendukung terwujudnya Pembangunan Maluku Emas.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Maluku, Hasan Slamat, saat penyerahan hasil penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik kepada Pemkab Maluku Tengah, Selasa 27 Februari 2024 menyampaikan, posisi Zona Hijau yang dicapai Pemkab Malteng saat ini adalah yang kedua kali.

Capaian ini tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh OPD yang ada di Pemkab Maluku Tengah. Posisi ini hanya baru bisa dicapai di Provinsi Maluku oleh Pemerintah Kota Ambon dan Pemkab Malteng.

“Hasil Capaian ini sudah yang kedua kali diraih oleh Pemkab Malteng, begitu juga dengan Pemerintah Kota Ambon.

Jadi untuk seluruh pemerintah daerah yang ada di Maluku, hanya dua Pemerintah Daerah yakni Pemkot Ambon dan Pemkab Malteng yang berhasil mencapai hasil Zona Hijau,” jelas Hasan.

Menurutnya, sejumlah Pemerintah daerah di Indonesia yang memperoleh hasil Zona Hijau itu karena Pimpinannya baik Gubernur, Bupati atau Walikota rata-rata selalu intens melakukan koordinasi dengan pihak Ombudsman walaupun hanya lewat telp untuk menanyakan tentang bagaimana program-program layanan masyarakatnya itu bisa dilakukan dan dijalankan dengan baik.

“Sesuai pengalaman, rata-rata pemerintah daerah di Indonesia yang berhasil meraih zona hijau itu karena Gubernur, Bupati atau Walikota selalu berkoordinasi dengan Ombudsman walau hanya lewat telepon.

Mereka sering menanyakan soal program layanan masyarakat yang sudah dijalankan atau meminta saran dari Ombudsman tentang program layanan publik mereka, sehingga lewat itu semua hasil maksimal bisa mereka capai yakni Zona Hijau.

Penilaian ini hanya baru berupa penilaian standar atau dasar. Lalu kalau penilaian dasar saja sudah tidak mampu mencapai zona hijau bagaimana dengan penilaian tingkat yang lebih tinggi lagi,” ungkapnya.