Category Archives: Kabar Pasar

Lewerissa, “Prioritas Konsep Hilirisasi Sektor Perikanan Ketimbang LIN”

Lewerissa, “Prioritas Konsep Hilirisasi Sektor Perikanan Ketimbang LIN”

Saumlaki, Ambontoday.com – Langkah perjuangan menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) berpotensi terhenti di tengah jalan. Gubernur Maluku terpilih, Hendrik Lewerissa, mengumumkan akan mengganti nomenklatur LIN dengan konsep hilirisasi sektor perikanan.

Keputusan ini disampaikan Lewerissa dalam jumpa pers usai pelantikan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia Organisasi Wilayah (ICMI Orwil) Maluku, Senin (27/01).

Lewerissa menegaskan bahwa, arah kebijakan ke depan lebih berfokus pada pengelolaan industri perikanan ketimbang mempertahankan konsep LIN.

Jumpa pers tersebut dihadiri oleh Ketua Majelis Pengurus Pusat (MPP) ICMI, Prof. Dr. Arif Satria, Pj Gubernur Maluku, Sadali Ie, Gubernur Maluku Terpilih, Hendrik Lewerissa, serta Ketua ICMI Orwil Maluku, Ruslan Tawary.

Pernyataan ini muncul dalam acara yang digelar di Hotel Santika, Maluku. Lewerissa menilai bahwa konsep LIN sering disalahartikan sebagai lumbung padi versi kelautan, padahal esensi yang lebih penting adalah membangun industri berbasis perikanan.

“Perjuangan LIN perlahan-lahan kita ganti dengan hilirisasi sektor perikanan,” tegas Lewerissa.

Menurutnya, hilirisasi lebih konkret dalam menciptakan nilai tambah bagi sektor perikanan. “Yang paling substansi dan strategis adalah mengelola potensi perikanan dengan membangun industri. Mudah-mudahan LIN ke depan ditransformasikan menjadi hilirisasi sektor perikanan di Maluku,” jelasnya.

Lewerissa menekankan bahwa keberhasilan hilirisasi memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk pelabuhan, listrik, telekomunikasi, serta jaringan jalan dan jembatan yang terintegrasi.

“Semua ini harus sinkron, baik dengan visi pemerintah pusat maupun daerah. Hilirisasi hanya bisa terwujud jika ada infrastruktur pendukung,” ungkapnya.

Konsep LIN pertama kali diperjuangkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan berlanjut ke masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, hingga kini belum ada realisasi konkret.

Kini, di bawah kepemimpinan Hendrik Lewerissa, kebijakan ini beralih ke hilirisasi sektor perikanan, sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dengan fokus pada industrialisasi, Maluku diharapkan tidak hanya menjadi produsen ikan mentah, tetapi juga memiliki industri yang mampu mengolah dan mengekspor produk perikanan dengan nilai tambah lebih tinggi. (AT/BAJK)

Jelang Natal 2024 DKP Maluku Gelar Pasar Ikan Murah

Ambontoday.com, Ambon.- Dalam rangka hari besar keagamaan khususnya Natal dan Tahun Baru 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku melaksanakan Pasar Ikan Murah bagi masayarakat di kota Ambon.

Kegiatan Pasar Murah Ikan ini merupakan kegiatan rutin DKP Maluku manakala menjelang hari besar keagamaan seperti Idul Fitri maupun Natal dan Tahun Baru.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas DKP Maluku, DR. Ir. Erawan Asikin, M.Si kepada awak media usai ibadah syukuran Natal DKP Maluku, 20 Desember 2024.

Menurut Asikin, kegiatan Pasar murah ikan jelang Natal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat membantu masyarakat khususnya basudara yang beraga Kristen.

“Pasar mura ikan yang dilakukan oleh DKP Maluku jelang Natal bertujuan agar masyarakat dapat terbantu dengan pasokan ikan dalam persediaan saat perayaan Natal.

Adapun jumlah pasokan yang disediakan dalam kegiatan ini adalah jenis Ikan Cakalang berukuran 1,5 kilo gram sebanyak 4 ton yang dijual dengan harga lima ribu rupiah per ekor,” jelas Erawan.

Menurutnya, kegiatan ini dilakukan selama 4 hari dan sudah berlangsung sejak Kamis 19 Desember 2024 kemudian dilanjutkan sampai hari Senin tanggal 23 Desember.

Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan (BPHP) Dinas DKP Maluku, Karolis Iwamoni, SPi. M.Si kepada wartawan menyampaikan, kagiatan ini dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab DKP Maluku untuk menyediakan protein ikan bagi masyarakat.

“Kegiatan pasar murah ikan ini dilakukan dalam upaya peran DKP Maluku menyediakan protein ikan bagi masyarakat khususnya dalam menghadapi momen Natal dan Tahun Baru.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menekan angka laju inflasi, karena sebagaimana kita ketahui bahwa ikan juga merupakan salah satu komoditi yang menyebabkan inflasi,” jelas Iwamoni.

Harapan dari kegiatan pasar murah ikan ini adalah agar menjelang hari besar keagamaan ketersediaan ikan bagi masyarakat tetap ada dengan keterjangkauan harga.

Dikatakan, pasar murah ikan yang dilakukan DKP Maluku ini juga nanti ada saat jelang pergantian tahun.

Untuk teknis penjualan di lapangan juga masyarakat hanya bisa membeli sebanyak empat ekor saja per orang, tutup Kabid BPHP. (AT008)

Rahakbauw : Keputusan Pansus Pengelolaan Pasar Mardika Sudah Ada

Ambon, Ambontoday.com- Ketua Panitia Khusus (Pansus) pengelolaan pasar mardika DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw mengaku konsep keputusan kerja Pansus terhadap pasar mardika sudah ada.

Hanya saja, keputusan tersebut masih perlu di elaborasi dan diperbaharui beberapa hal yang nantinya menjadi dasar untuk rekomendasi.

Demikian penjelasan Rahakbauw kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, Rabu (06/12/2023).

Dikatakan, untuk merampungkan rekomendasi tersebut, masih perlu dilakukan pembahasan lanjutan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Hanya saja, rapat yang telah diagendakan kemarin ditunda, dikarenakan Biro Hukum setda Maluku sementara melakukan konsultasi Ranperda di Kementerian Dalam Negeri.

“Makanya kita akan tunda sehari dua buat undangan untuk mengundang mereka kembali, khusus melakukan pembahasan terhadap masalah ruko mardika. Namun untuk konsep keputusan sudah ada tinggal kita elaborasi, dan memperbaharui beberapa hal yang menjadi dasar untuk rekomendasi,”tuturnya.

Menurut Rahakbauw, DPRD Maluku telah meminta Biro Hukum untuk menghadirkan mereka yang melakukan proses terhadap mekanisme pemanfaatan 140 ruko, dalam hal tahapan tender yang harus dijelaskan, apakah sudah sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berkaitan aset daerah atau tidak.

Pihaknya juga telah meminta Biro Hukum untuk melakukan uji petik, sehingga bisa diketahui secara pasti pihak mana saja yang sudah melakukan perpanjangan pemanfaatan dengan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 10 tahun. Seperti halnya Bank mandiri Rp14 miliar, Bank BCA Rp7,6 miliar, pemilik ruko bervariasi dari Rp105 juta, Rp313 juta, Rp257 juta, Rp457 juta, Rp700 juta, bahkan sampai Rp1,5 miliar yang sudah diberikan kepada PT BPT.

“Jadi ada total ada sekitar Rp20 miliar lebih yang sudah diserahkan ke PT BPT sementara mereka mereka yang stor ke Pemda hanya Rp5 miliar, itu berarti Pemda dirugikan. Tetapi kita juga membutuhkan penjelasan konkrit siapa yang sudah diserahkan,”ujarnya.

Kata Politisi Golkar itu, seluruh penjelasan tersebut sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, termasuk proses hukum jika ditemukan terjadi pelanggaran.

“Hal ini tentu menjadi bagian dalan rangka kami mengambil keputusan, apakah terjadi pelanggaran hukum atau tidak. Dan kalau terjadi maka akan didorong untuk proses hukum,”tegasnya. (AT-009)

Tinjau Pembangunan Pasar Mardika, Ini Penjelasan Wamenkeu

Ambon, Ambontoday.com-Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meninjau pembangunan Pasar Mardika Ambon, yang dibiayai dari APBN senilai Rp134 miliar dan pada bulan Juni 2023 telah selesai dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasar ini menggunakan tiga tahun anggaran sejak 2021 dan ditargetkan rampung pada tahun ini, kata Wamen di Ambon, Kamis (17/8/2023).

Menurut dia setelah bangunan empat lantai ini selesai akan diserahkan ke Pemprov Maluku.

“Kami dari Kementerian Keuangan selaku penyedia anggaran akan menyerahkan barang milik negara ini sebagai hibah dari pemerintah pusat kepada daerah,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah provinsi Maluku mulai saat ini sudah mempersiapkan rencana penggunaan pasar ini.

Pasar ini dibangun pemerintah pusat untuk masyarakat dibiayai dari APBN sehingga bisa dimanfaatkanfasilitas ini dengan baik dan turut menjaganya, kata dia.

“Semoga penjual dan pembeli lebih nyaman dengan kehadiran bangunan pasar yang baru ini,” kata dia.

Pada sisi lain ia menilai pembanguna Pasar Mardika dapat mendongkrak percepatan pertumbuhan ekonomi.

Sebab berdasarkan Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku, perekonomian Maluku berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Triwulan I-2023 mencapai Rp13,70 triliun Rupiah dan atas harga konstan 2010 mencapai Rp8,34 Triliun rupiah.

Artinya ekonomi Maluku Triwulan I-2023 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,18 persen.

Ia juga berharap proyek Revitalisasi ini dapat mengembalikan fungsi pasar sebagai prasarana perdagangan dan perekonomian rakyat sehingga menjadi bangunan yang aman, nyaman, bersih, tertata, dan lebih baik.

Sementara Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Djaka Kusmartata menyampaikan pembangunan Pasar Mardika pembiayaannya berasal dari pajak dan Bea Cukai yang dihimpun oleh negara.

“Ini bukti bahwa uang pajak yang selama ini dipungut dikembalikan dalam bentuk pembangunan yang konkret dan bisa dirasakan manfaatnya , sehingga Ambon memiliki fasilitas gedung pasar yang representatif untuk menampung aktivitas perdagangan,” kata dia.

Ia juga menekankan ini bukti negara hadir untuk masyarakat dengan menyediakan fasilitas berupa pasar.

Djaka berharap hasil pembangunan Pasar Mardika yang merupakan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Ambon, serta memberikan nilai manfaat langsung kepada para pedagang maupun kepada masyarakat sekitar. (AT-009)

Jelang Idul Adha 1444 H, Ratusan Warga Berebut Kebutuhan Pokok di Ambon

Ambon, Ambontoday.com- Menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 H, ratusan warga berebut kebutuhan bahan pokok yang berlangsung di Lapangan Merdeka Ambon, Senin 26/6/2023.

Pantauan media ini, warga yang telah memiliki kupon sudah datang sejak pagi untuk bisa mendapatkan bahan pokok yang dijual.

Mereka berdesakan untuk menyerahkan kupon kepada petugas untuk bisa mengambil barang diantaranya beras,minyak goreng,gula,telur , cabai,tomat,bawang merah,bawang putih sayur -sayuran.

Panasnya terik matahari tidak menghilangkan antusias mereka untuk mendapatkan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar.

Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena mengatakan, hari ini diseluruh Indonesia melakukan gerakan pangan murah nasional .

“Kita sediakan kepada masyarakat agar menjaga stabilitas harga kalau untuk kebutuhan semua orang tentunya membutuhkan tetapi yang diprioritaskan adalah masyarakat yang kurang mampu,”ucapnya.

Dirinya berharap, gerakan pangan nasional mampu mengendalikan harga pasar .

“Saat ini kita kesulitan untuk sayur -sayuran karena itu pihaknya sudah meminta stok dari Maluku Tengah dan lainnya,”ucapnya.

Untuk diketahui secara serentak nasional pasar murah digelar sejak tanggal 26-27 Juni secara nasional dan langsung dikoordinir Badan Ketahanan Nasional di 341 titik dengan 300 Kabupaten/Kota se-Indonesia.(AT-009).

Sairdekut : Hak Angket Bakal Dipakai DPRD Selidik Masalah Pasar Mardika

Ambon, Ambontoday.com- Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Melkianus Sairdekut menegaskan bakal gunakan hak angket untuk menyelidiki persoalan masyarakat.

“Jadi itu masih jadi pembicaraan di Internal Pansus,”kata Sairdekut Kamis(22/6/2023).

Dijelaskan, untuk tata cara mekanisme angket itu diusulkan kalau DPRD provinsi di jumlahnya 45 maka itu diajukan oleh paling sedikit 10 orang dan minimal lebih dari satu fraksi.

“Jadi prinsipnya, cuma itu masih internal Pansus.
dalam kaitan dengan itu Pansus memandang bahwa angket menjadi pilihan untuk penyelesaian pasar mereka supaya bisa masuk sampai ke tahap penyidikan penyelidikan yang mendalam,”ungkapnya.

Dirinya akui, nanti setelah selesai verifikasi surat-surat masuk oleh DPRD ini baru pansus akan menyampaikan hasil keseluruhan dari semua yang sebagian yang telah dikerjakan itu kepada pimpinan,.

“Nanti baru kita mendiskusikan atau merumuskan langkah-langkah selanjutnya.
jadi yang pansus itu sampai hari ini itu di internal sudah di wancanakan tinggal saja disampaikan resmi ke DPRD,”ucapnya.

Tentunya kata Sairdekut, akan melewati dinamika dari seluruh fraksi dan karena itu konsolidasi penting dengan fraksi menjadi penting terhadap penggunaan Salah satu hak yang disediakan undang-undang kepada DPRD.

“Kalau Pansus ini melakukan pekerjaannya sudah sangat optimal dari aspek untuk mengumpulkan seluruh informasi dan data-data yang dibutuhkan, tinggal saja kita merumuskan rumusannya adalah bagaimana pemerintah provinsi, pemerintah kota itu duduk bersama untuk merembuk pilihan mana yang paling mungkin untuk memiliki kebaikan warga kota yang hari ini nasibnya di Pasar Mardika,”tandasnya (AT-009).

Minimalisir Angka Kriminal, Saulatu Minta Tambah Akses Pos Keamanan

Ambon, Ambontoday.com- Anggota Pansus Pasar Mardika DPRD Maluku, Halimun Saulatu meminta penambahan pos keamanan untuk mencegah angka kriminal dan Premanisme di pasar Mardika.

Demikian ditegaskan Saulatu
dalam rapat bersama Pansus Pasar Mardika bersama, pihak Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease bersama jajaran, di Gedung DPRD Maluku, Selasa (20/6/2023).

Saulatu mengaku, penambahan pos keaam untuk berpengaruh terhadap peningkatan kenyamanan bagi masyarakat.

“Kita meminta ada penambahan akses pos keamanan beserta personil yang akan berimbas ke peningkatan kenyamanan bagi masyarakat,”ucapnya.

Menurut, Politisi Demokrat tersebut, jika sudah terealisasi penambahan pos penjagaan dan aparat keamanan
sudah pasti, jika ada kejadian di wilayah tersebut proses penindakan akan lebih cepat dan tepat.

“Untuk itu kami meminta penambahan personil baik dari samapata dan satlantas, minimal masyarakat melihat ada aparat kemanan mereka merasa terlindungi, karena jargon polisi sebagai teman masyarakat.” tegasnya.

Tidak bisa kita pungkiri, lanjut Saulatu jika problematika nomor satu di pasar sudah barang tentu keamanan yang terkait dengan ulah preman namun jika melihat polisi tentu mereka tidak berani berbuat tindakan secara berlebihan.

“Sehingga kami semua semua berharap kejadian yang viral kemarin dan mencoreng wajah kita tidak akan terulang lagi.” Pungkasnya.

Ditempat yang sama, Kapolresta Ambon dan Pulau-pulau Lease,
Kombespol Raja Arthur Simamorang mengungkapkan,
Realisasi penambahan pos pengamanan akan dilakukan koordinasi embali bersama PJ Walikota Ambon,

“Disana memang ada pos keamanan namun belum secara permanen seperti di terminal A-2,”tegasnya.

Senada dengan itu Kapolsek Sirimau, AKP Sally Lewerissa mengatakan, akan memasang CCTV pada 11 titik di Kawasan Pasar Mardika Ambon.

“11 titik tersebut 5 dari Pemkot dan 6 dari pihak kepolisian akan dipasang di Terminal A, B, Karpan, Lorong Hulaliu, Lorong Buntu, Lorong Pisang, Lorong Bank Mandiri, Pertigaan Hotel Amans, Jembatan Puskesmas Rijali, Pasar Apung,”tandasnya.(AT-009)

DPRD Maluku Ingatkan, Mei Mendatang Penempatan Pedagang di Gedung Putih Didata Secara Baik

Ambon, Ambontoday.com- Diperkirakan Mei mendatang, Gedung Putih Pasar Mardika, Ambon sudah mulai dioperasikan untuk umum.

Pengoperasian gedung megah berlantai empat itu, menyusul pekerjaan yang kini telah mencapai 93 persen, atau ditargetkan rampung akhir April mendatang.

Namum sebelum gedung yang menghabiskan anggaran Rp.12 miliar itu dioperasikan, Pemerintah Provinsi Maluku, maupun Pemerintah Kota Ambon diminta untuk segera melakukan pendataan sebelum penempatan para pedagang.

Pendataan yang dilakukan juga harus by name by address, terkhususnya pedagang yang sebelumnya menempati gedung putih sebelum dibongkar untuk direvitalisasi.

“By name by adres itu supaya dia terdata dengan baik, supaya ketika nanti memasuki gedung baru harus by name by address. Jadi benar-benar pedagang dia yang berdagang disana,”tegas Sekretaris Komisi III DPRD Maluku, Ayu Hasanusi kepada wartawan, kemarin.

Diberitakan sebelumnya, saat mendampingi kunjungan lapangan Komisi III DPRD Maluku, PPK Prasarana Strategis Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Maluku, Iwan mengatakan pekerjaan Gedung Putih, Mardika telah mencapai 93 persen.

“Untuk pekerjaan struktur sudah hampir 100 persen selesai, asitektur hampir 90 perse

n tersisa lantai 4. Yang masih banyak Mekanikal elektrikal dan plumbing atau perpipaan, serta pekerjaan landscape. Seperti dilihat kabel masih bergelantungan itu untuk lampu, lampu sudah ada tapi masih dikerjakan secara bertahap,”tutur Iwan.

Pekerjaan lainnya berkaitan drainase, dan landscape untuk jalan lingkar seputar gedung putih yang sampai saat ini dalam tahap pembersihan.

Seluruh pekerjaan dimaksud, kata Iwan ditargetkan selesai akhir april mendatang. Namun jika masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan, maka akan diperpanjang satu bulan kedepan hingga bulan mei.

“Jadi sesuai kontrak akhir april kita upayakan sampai akhir april, kalau memang dua minggu pasca masa kontrak belum juga selesai, maka diperpanjang selama satu bulan. Jadi satu bulan ini kita push, lantai empat tinggal pemasangan rollng door, listrik, lantai pengecetan,”pungkasnya.

Sementara kapasitas gedung, iwan mengaku bisa menampung 1300-an pedagang maupun pelaku usaha.

“Di dalam gedung untuk kios 570 sekian, los 570-an jadi total 1100-an lebih, ditambah pujasera, jadi kurang lebih 1300-an,”ungkap Iwan.(AT-009)

KNPI Maluku; Ada Praktek Pungli Retribusi Kebersihan di Pasar Mardika Ambon

Ambontoday.com – DPD I KNPI Provinsi Maluku pimpinan Faisal Hayoto menduga ada terjadi praktek pungutan liar (pungli) Retribusi Kebersihan dari para pedagang di Pasar Mardika Ambon.

Wakil Sekretaris Bidang Tipidkor DPD I KNPI Maluku Amos Laipeny mengatakan, dirinya menduga masih ada pungli Retribusi Kebersihan dari para pedagang di Pasar Medika Ambon.

“Kami menduga masih ada terjadi praktek-praktek pungli dari pedagang-pedagang yang ada di pasar Mardika, Retribusi Kebersihan. Praktek pungli terjadi karena lemahnya pengawasan dari Dinas terkait,” sebut Laipeny, Senin 21/11/2022.

Laipeny mengungkapkan, karcis retribusi untuk kebersihan seharusnya Rp.1000 tetapi oleh pedagang ditagih Rp.5000.

“Modus ini bukan baru pertama kali dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di Pasar Mardika,’ ujar Laipeny modus ini suda lama.

Ketua DPD Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Provinsi (LPRI) Maluku ini menduga praktek pungli ini suda lama dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dan sengaja dibiarkan oleh Dinas terkait, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ambon.

Laipeny juga pertanyakan fungsi pengawasan dari DPRD Kota Ambon dan fungsi kontrol dari Pemerintah Kota Ambon khususnya Dinas Lingkungan Hidup.

“Di karenakan Pasar Mardika pungli dari retribusi untuk Kebersihan masih saja ada,” sebut Laipeny.

Laipeny mengatakan, sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp.1000.

“Namun kenyataan yang kita lihat sekarang ini yang terjadi, pedagang diminta membayar Rp.5000, sementara di Perda Rp.1000,” jelasnya.

Terhadap dugaan praktik pungli yang terjadi di Pasar Mardika Ambon ini, Laipeny mendesah Cyber Pungli segera melakukan investigasi dan menangkap para pelakunya.

“Sehingga persoalan praktek pungli di pasar Mardika Ambon bisah bersih,” harap Laipeny. (AZMI)
.

Stok Sembako di Buru Selatan Masih Aman

Ambontoday.com – Kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Buru Selatan hingga Natal dan Tahun Baru (Nataru), aman. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru Selatan, Hamis Souwakil di ruang kerjanya, Rabu (02/11/2022).

“Terkait dengan stok barang terutama pangan lokal dan manufaktur, cukup bahkan hingga Natal dan Tahun Baru,”ujarnya.

Hamis katakan, untuk pangan lokal, Buru Selatan adalah daerah penghasil, dimana banyak petani yang memang punya akses di pertanian, walaupun tidak terlalu menonjol, namun untuk masuk di pasar lokal sudah cukup.

“Petani kita menghasilkan cabe, tomat, kangkung, keladi, singkong, petatas, dan kentang. Khusus untuk kentang yang dihasilkan di Fena Fafan, kendalanya di transportasi yang belum memadai, jadi mungkin seminggu sekali baru mereka bisa bawa ke pasar,” jelasnya.

Khusus untuk bahan pangan manufacturing, Kadis Perindag mengakui bahwa untuk Kabupaten Buru Selatan, ada tol laut yang datang setiap dua minggu.

“Kita di sini kan punya kapal tol laut. Jadi dalam satu bulan itu 2 kali masuk dari Surabaya ke Namrole. Jadi ketersediaan itu cukup terutama untuk gula, beras, minyak goreng dan bahan- bahan lain, semuanya cukup. Telur juga. Terkait harga, sampai saat ini harga masih terkendali.

Masyarakat tidak perlu khawatir. Natal stok cukup tersedia,” pungkas Kadis. (Biro BurseL)