21 June 2024
Birokrasi dan Pemerintahan Kab.KKT

Dana Hibah Bansos Rp4,1 Milyar Tak Bisa Dipertangungjawabkan

Saumlaki, ambontoday.com – Rapat paripurna Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengungkapkan fakta yang cukup mencengangkan. Dimana sebanyak Rp4,1 milyar anggaran hibah dan bantuan sosial (Bansos) yang dikelola Pemda KKT tidak mampu dipertangung jawabkan. Hal itu berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, tertera Rp4.175.000.000.

Wakil Ketua II DPRD KKT Ricky Jauwerissa, yang bertindak sebagai pimpinan sidang tersebut, mempertanyakan dalam paripurna Banggar, dana hibah bansos tersebut. Pasalnya sesuai Laporan Hasil Audit (LHP) BPK pada buku 2, menyebutkan bahwa tidak dapat diyakini kewajarannya.

“LHP yang dibagikan ke tangan saya ini tertera kalau hasil audit pada mata anggaran itu tidak dapat diyakini kewajarannya. BPK saja bingung, apalagi saya yang baru dilantik pada 2019 lalu,” tandasnya.

Alhasil, ditegaskan Jauwerissa, laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2020 Pemda KKT dinilai catat. Pasalnya masih banyak kejanggalan dalam laporan pertangungjawaban tersebut.

“Kita contohkan saja, dana bansos Covid-19 ke Polres dalam LKPJ tertuang Rp7,5 milyar. Sedankan pelaporan yang diterima DPRD dari laporan hasil audit BPK sebesar Rp9 milyar,” ungkapnya dalam paripurna.

Kejanggalan yang dimaksud itu, kemudian dibeberkan Anggota Banggar lainnya, yang juga Sekretaris Komisi B DPRD KKT Erens Fenanlampir. Ketika pihaknya mempelajari tiga dokumen yakni APBD-P, LPJ Bupati, KUA-PPAS, ternyata mengalami perbedaan PAGU pada belanja.

“Pada laporan hasil audit BPK di buku 1, belanja kita setelah perubahan Rp856 milyar lebih, sedankan dokumen perda untuk perubahan APBD Rp998 milyar lebih. Dokumen KUA PPAS dan juga RKPD untuk belanja setelah perubahan total belanjanya Rp971 milyar lebih” ungkap dia.

Padahal, jika merujuk pada PP 12 tahun 2019 di pasal 23 ayat 2, menyebutkan kalau APBD dimaksud disusun dengan pedomani KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD. Ganjilnya, ketika komisi B bersama mitranya membedah ini, terjadi perubahan pada PAGU. Hal itu bisa dimaklumi karena terjadi recofunsing anggaran pada dinas-dinas itu.

“Namun jika dilihat secara jeli, tidak alami penurunan, tetapi naik. Saya lihat per item belanja langsung, naik anggarannya tanpa disepakati bersama DPRD,” jelasnya.

Senada dengan rekan-rekannya di Banggar, Nelson Lethulur, mengakui kalau data di LKPJ sangat berbeda jauh dengan LHP BPK maupun laporan pertangungjawaban bupati, khususnya pada item belanja pegawai. Dimana ada komponen belanja yang berbeda dengan LPJ bupati.

“Saya kira pengelolaan keuangan kita belum parah kok. Saya minta bagian keuangan dalam hal ini BKAD agar hati-hati dalam suplay data,” tegasnya.

Beragam pertanyaan dan kritikan yang dilontarkan para wakil rakyat kepada TAPD sidang di skors kembali hingga besok (Rabu, 4/8-red) baru sidang dilanjutkan dengan mendengar jawaban TAPD dari sejumlah pertanyaan yang dilontarkan parang anggota DPRD.

Sidang diskors, terlihat PLT Sekda dan pra Asisten Setda KKT langsung menemui Wakil Ketua (Waket) I John Kelmanutu diruang kerjannya, disusul waket II dan beberapa anggota Banggar DPRD.

Harapan dan keinginan masyarakat KKT tertera dipundak masing-masing anggota DPRD KKT yang diutus rakyat, semoga dapat terwujud dalam setiap langka junag para penyambung lida rakyat dilembaga terhormat DPRD KKT dimasa pendemi Covid-19 yang mencekam, dan membuat pendapatan ekonomi masyarakat semakin berkurang dengan harus mematuhi anjuran Pemerintah untuk memutuskan penyebaran covid-19 di Daerah bertajuk Duan Lolat yang diharum wanginya bunga Lelemuku itu. (AT/tim)

Spread the love
error: Iklan Hub redaksi@ambontoday.com!!!!
X