DD Dan ADD Maloang Dikelola Keluarga Raja

SBB, ambontoday.com – Tingkat kepercayaan masyarakat Maloang semakin merosot terhadap Pejabat bersama staf dan pihak Samiri negeri, juga BPD terkait pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Ketidak percayaan masyarakat dikarenakan, pengelolaan DD dan ADD diduga dikelola oleh pihak keluarga PJS Raja, dan ini turunan dari mantan Raja Hellen Paisina, dugaan ini desampaikan oleh James Ahiate warga masyarakat Maloang mengatas namakan seluruh masyarakat Maloang.

“Kami menduga ya, pengelolaan DD dan ADD oleh keluarga mereka saja, kenapa, kaur semuanya adik kaka dengan mantan Raja dan juga PJS Raja Melvin Paisina” katanya.

Dikatakan, Paisina, sewaktu memimpin, pada tahun 2015 – 2019, dirinya bersama stafnya mengelola DD dan ADD keluar dari hasil musrembang yang telah ditetapkan pada RAPBDes.

“Kami masyarakat bingung dengan kebijakan yang dilakukan oleh mantan raja dan pejabat sekarang, dimana DD dan ADD senilai 100 jutah rupiah diperuntukan untuk penetepan tapal batas wilaya antara negeri Maloang dengan dua desa yakni desa souhuwe dan desa hatunuru, tanpa kesepakatan bersama yang berdampak bagi keamanan masyarakat Maloang” ujarnya.

James kembali mengungkap, kinerja yang sudah diatur sistimatika, oleh mantan raja dan pejabat bersama ketua Samiri yang merupakan ayah kandung dari pejabat raja, guna mengulur atau memperhambat proses pemilihan raja devenitif.

“Kami menduga, ada skenario sistimatis yang dilakukan oleh keluarga penguasa ini, dimana surat perintah Bupati Yasim Payapo melalui camat sudah disampaikan buat Samiri negeri dan pejabat untuk secepatnya, proses pemilihan raja devenitif dilakukan, namun hingga kini, tidak ada realisasi” pungkas James.

Herannya juga, kinerja Bumdes diambil alih oleh mantan raja dan pejabat sekarang bersama staf dan saniri, dimana mobil negeri yang harusnya dikelola Bumdes, kini dikelola keluarga penguwasa ini.

Sehingga sangat diharapkan buat pihak Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), pihak kepolisian dan Kejaksaan Negeri dan Kejati biar diproses perilaku yang merugikan masyarakat setempat, dapat secepatnya diproses sesuai hukum yang. (AT/ lamta/Roy)

error: Iklan Hub redaksi@ambontoday.com!!!!