Ambontoday – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) mengeluarkan 4 (empat) tuntutan mereka kepada DPRD dan Pemerintah Daerah terkait persoalan BLT pada sejumlah Desa di Kabupaten itu.
Empat tuntutan yang di keluarkan oleh DPC GMNI Kabupaten Buru Selatan pada aksi demonstrasi pada Selasa 31 Agustus kemarin.
Aksi demo yang di Motori oleh GMNI ini atas nama masyarakat Buru Selatan yang dikoordinir oleh Taha Saliu selaku Korlap. Sedangkan GMNI dikomandoi oleh Epot Latbual dan Josias Lesbatta selaku Ketua dan Sekertaris (carateker). Dua titik aksi demo, yakni di gedung DPRD dan Kantor Bupati.
Dalam aksi itu, GMNI bersama sejumlah masyarakat melakukan orasi didalam kota Namrole dengan kendaraan yang dilengkapi pengeras suara serta bendera Merah putih dan bendera GMNI.
Empat poin tuntutan mereka itu yakni, satu, meminta kepada DPRD untuk menyurati Pemda dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati dan Dinas terkait, Dinas Sosial, Dinas PMD, Dinas Capil, Bappeda, serta Camat 6 Kecamatan, Pendamping Desa, Kepala Desa, TNI-Polri untuk ada dalam satu forum, yaitu sosialisasi kesadaran panduan pendataan pembagian langsung tunai (BLT).
”Dua, jika DPRD Buru Selatan tidak menghendaki poin tuntutan kami, maka kami akan balik dengan masa yang lebih banyak, dan kami akan menginap (tidur) di kantor DPR,’ ancam mereka.
Tiga, GMNI Kabupaten Buru Selatan meminta dengan tegas kepada DPRD Buru Selatan mengawal secara tegas dan ketat hak-hak masyarakat Buru Selatan terkhususnya masyarakat Desa Waemasing dan seluruh masyarakat di 6 kecamatan.
“Empat, kami meminta kepada DPRD agar segera menyurati Kepala Desa Waemasing untuk segerah memberikan dana bantuan langsung tunai (BLT),” pinta mereka.
Aksi GMNI bersama sejumlah masyarakat berjalan damai, aman dan lancar, tidak ada pergerakan anarkis apalagi sampai pengrusakan hingga berakhir aksi itu. (Biro Bursel)
