Ambontoday.com, Ambon.- Kesbangpol Kota Ambon dituding terlalu jauh mencampuri urusan internal Partai PKP. Pasalnya, ada indikasi kalau Bagian Kesbangpol Kota Ambon secara sengaja turut melindungi kejahatan terhadap keuangan partai melalui Dana Bantuan Parpol dan bekerjasama sama dengan mantan Ketua DPK PKP Kota Ambon, Marcel Passanea yang telah dipecat oleh DPP PKP Maluku lantaran penggelapan dan penyalahgunaan keuangan Partai.
“Saya menduga ada kesengajaan yang dilakukan salah satu Kepala Bidang di Bagian Kesbangpol Kota Ambon melakukan persekongkolan terkait penggelapan dana bantuan Parpol yang dikirimkan kepada DPK PKP Kota Ambon tahun 2022.
Selama ini DPK PKP Kota Ambon dibawah pimpinan Marcel Passanea tidak melakukan kegiatan partai dalam bentuk apapun, sementara dana bantuan parpol bisa habis di rekening DPK PKP kota Ambon.
Ada indikasi itu karena, ketika rekening DPK PKP kota Ambon ditutup pada bulan Februari 2023 ternyata bantuan parpol itu sudah habis sejak September 2022.
Jadi saya duga ini satu kejahatan yang dilakukan mantan ketua DPK Kota Ambon yang sengaja dilindungi Kesbangpol,” ungkap Alfons.
Untuk itu, Alfons meminta Kesbangpol kota Ambon untuk keluarkan keterangan terdaftar ketua yang baru, disebabkan ketua lama atas nama Marcel Passanea telah dipecat bersama bendahara atas nama Margareth Rita Papilaya.
“Saya selaku ketua DPP PKP Maluku menginginkan surat terdaftar di Kesbangpol segera dikeluarkan agar supaya pihak bank dapat mengeluarkan Rekening Koran partai PKP di DPK kota Ambon supaya masalah keuangan partai ini bisa diselesaikan,” tutup Alfons.
Sementara itu, Ketua DPK PKP Kota Ambon yang baru, Julis Paul, merasa kecewa dengan Kinerja Kesbangpol Kota Ambon.
Pasalnya, Kesbangpol terkesan menghambat proses pendaftaran kepengurusan DPK Kota Ambon yang baru, yang diangkat oleh Ketua DPP PKP Maluku dan diakui oleh Ketua Umum PKP Yusuf Solihin terkesan tidak diakui Kesbangpol Kota Ambon.
“Saya merasa kecewa, seakan-akan Kesbangpol Kota Ambon mencampuri urusan internal Partai PKP,” ujarnya.
Untuk itu, Paul mengharapkan agar supaya Kesbangpol sebagai badan pemerintahan tidak melakukan keberpihakan pada partai Politik
“Saya berharap kedepan kesbangpol bisa berjalan lurus sesuai mekanisme yang berlaku, tidak mencapuri urusan Partai,” kata Paul.
