DPRD Maluku Dinilai menipu Masyarakat

No comment 302 views

Ambontoday.com, Ambon – Dalam rapat paripurna buka dan tutup sidang pada tahun 2015-2016 yang di selenggarakan di ruang sidang utama lantai duan gedung DPRD Maluku Selasa (18/1) yang di hadiri oleh enam belas anggota DPRD dan dua pimpinan DPRD Maluku, yang seyogyanya forum paripurna tersebut tidak memenuhi forum sidang.

Penyampaian hasil sidang-sidang dan seluruh agenda DPRD maluku, ketua DPRD Maluku Edwin Huwae dalam paparannya menyatakan bahwa “DPRD maluku dan pihak Pemerintah Provinsi maluku telah melakukan kesepakatan bersama terkait dengan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) yang di keluarkan dengan surat kepurtusa nomor 38 Tahun 2015 tertanggal 30 November 2015.

Laporan yang dipaparkan Huwae menimbulkan unsur penipuan didalamnya, yang mana kenyataan yang terjadi bahwa penyerehan Dokumen RAPBD dari pihak eksekutif kepada pihak Legislatif dalam hal ini DPRD Maluku tertanggal 30 November 2015 dengan berbentuk dokumen kosong yang hingga kini bukti fisik RAPBD tersebut belum ada pada pihak DPRD Maluku.

Pernyataan tersebut bersebrangan dengan pernyataan yang di sampaiakn oleh Wakil ketua DPRD Maluku Erviana Pattiasina beberapa waktu yang lalu bahwa penerimaan dokumen RAPBD dari Pemerintah Provinsi Maluku tertanggal 30 November 2015 dan pembahasannya hanya satu hari pada tanggal 31 november 2015, penandatanganan kesepakatan bersama dalam satu surat keputusan pada tanggal 1 Desember 2015 mengingat detlain waktu yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Maluku pada tanggal 3 Desember 2015 untuk dilakukan pemeriksaan.

Besar dugaan bahwa apa yang di sampaikan Huwae dalam rapat paripurna buka dan tutup sidang berbau penipuan kepada publik dalam hal ini masyarakat Maluku.

Pertanyaannya ada apa dibalik semua ini antara pihak Eksekutif dan Legislatif ? mengingat DPRD merupakan representatif dari masyarakat untuk melihat dan berteriak untuk kesejahtraan masyarakat bukan sebaliknya menghianati masyarakat dengan praktek-praktek busuk yang tidak diinginkan bersama, mengingat hingga saat ini belum juga DPRD Maluku mengantongi arsip dokumen RAPBD. (AT.007)

Jadilah Orang Pertama share:
author