EFEKTIFITAS DEBAT KANDIDAT HARUSNYA UNTUK RAKYAT MBD YANG PUNYA HAK PILIH, BUKAN YANG LAIN

Tiakur-MBD, ambontoday.com – Esensi dan sasaran debat kandidat perdana pada pilkada kabupaten maluku barat daya yang diselenggarakan di kota ambon mestinya harus berdampak positif bagi masyarakat MBD. Sebab bagaimanapun debat kandidat calon kepala dareh, adalah merupakan salah satu momentum yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat maluku barat daya. Selain itu, melalui debat kandidat maka masyarakat MBD yang adalah merupakan pemilik suara (vooters) bisa menyimak dan merekam dari dekat

Visi dan misi dari para calon kepala daerah untuk periode lima tahun kedepan.
Ateng salah satu warga kota Tiakur pendukung pasangan nomor urut 1 Niko-Odie mengaku, debat kandidat perdana pilkada MBD yang dilaksanakan di kota ambon kali ini dinilainya sangat tidak efektif sebab Menurut Ateng, debat kandidat mestinya dilakukan di tiakur agar dapat disaksikan secara langsung oleh masyarakat MBD yang punya hak pilih bukan di kota ambon tegasnya.
sebab lanjut dia bahwa, orang MBD yang ada di kota ambon tidak memiliki hak pilih. “Kita menghargai kepedulian serta antusias saudara-saudara kita orang MBD yang ada di kota ambon yang juga sedang menanti-nantikan perhelatan debat kandidat namun eloknya, ajang debat kandidat itu mestinya dilaksanakan di kota tiakur agar seluruh masyarakat MBD bisa menyaksikan secara langsung ajang pertarungan ide, gagasan serta konsep pembangunan daerah yang dipaparkan oleh ketiga pasangan calon” ungkapnya.
Dikatakan, proses debat kandidat perdana yang hanya diikuti oleh pasangan nomor urut 02 Benyamin-Ari itu seolah tidak efektif dan terkesan sangat dipaksakan sebab sebagian besar rakyat MBD yang tidak bisa menikmati siaran langsung prosesi debat lewat stasiun TVRI maluku, karena persoalan jaringan dan listrik yang padam saat debat tenga berlangsung.
Baginya, KPUD terlalu memikirkan soal teknis debat kandidat sehingga lupa pada esensi dan efektifitas debat itu sendiri. ” ini pesta milik rakyat MBD kenapa harus digelar di kota ambon?
Sesalnya.
Menurut Ateng, dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), nomor 13 pasal 59 huruf A, yang mana telah ditegaskan bahwa, kampanye di selenggarakannya dalam studio lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta dan atau tempat lainnya berarti tempat lainnya itu juga bisa diluar studio. Dan dilanjutkan lagi dengan PKPU nomor 465/PL.02-4-KPT-06-IX, tentang pendoman teknis pelaksanaan kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 didalam Bab 4 angka 7 huruf E tentang jadwal dan tempat pelaksanaan debat pada huruf E itu adalah mengutamakan untuk diselenggarakan di daerah Pemilihan. “yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kota ambon itu merupakan daerah pemilihan ataukah tidak? Tanya dia. Baginya, alasan inilah,
Yang mungkin saja menjadi dasar pertimbangan penolakan tim kalwedo terhadap lokasi debat yang rencananya akan dilaksanakan di kota ambon tegas dia. Menurutnya debat kandidat harus dilaksanakan di daerah pemilihan karena Pesta demokrasi ini untuk masyarakat MBD, bukan untuk masyarakat Ambon. Sehingga harus dilaksanakan di MBD agar rakyat MBD bisa dengan secara dekat dapat mengenali para paslon dan program serta visi-misi yang nantinya ditawarkan sebab kalau tidak maka ini sangat merugikan rakyat MBD
Polemik soal debat kandidat perdana pilkada maluku barat daya yang telah usai diselenggarakan di kota ambon pada sabtu 24/10 malam itu seolah tiada habisnya karena terus dipersoalkan oleh pendukung pasangan nomor urut 02 Benyamin-Ari.
Sebagaimana diberitakan 87News.com
salah satu media online lokal kota ambon , bahwa masyarakat MBD yang tinggal di kota ambon merasa kecewa dan mengeluhkan proses debat kandidat yang hanya dihadiri oleh salah satu pasangan calon yakni, pasangan nomor urut 2 Benyamin-Ari. Diberitakan, Pada debat kandidat putaran pertama, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 dan 3 (Niko-Oddi dan John-Dolfina) tidak “berani” datang dalam debat tersebut. Sehingga debat yang hanya menghadirkan paslon Bupati dan Wakil Bupati. (AT/Jeger)

author