Eksekusi Lahan Eks Rumah Panti Sosial Terkeksan Dipaksakan, Alfons Keberatan, Jika Menang Warga Berhak Tuntut Ganti Rugi

Ambontoday.com, Ambon.- Pengadilan Negeri Ambon melaksanakan eksekusi terhadap 6 kepala keluarga yang mendiami lokasi eks perumahan panti rehabilitasi Dinas Sosial yang terletak di Depan RSUD Haulusy Kudamati Ambon. Proses eksekusi tersebut sempat diwarnai ketegangan antara warga, Nick Untayana Cs yang mendiami lokasi itu dengan petugas pengadilan yang menjadi juru eksekusi yang dipimpin Noce Leasa.

Pasalnya, menurut warga proses eksekusi itu terkesan dipaksakan dan ada persekongkolan antara pihak pemohon eksekusi Hendrik ferdinandus dengan oknum di Pengadilan Negeri Ambon, mengingat, objek eksekusi masih sama dengan objek yang ada dalam perkara yang sementara dalam persidangan di Pengadilan antara Alfons melawan Ferdinandus.

Saat pelaksanaan eksekusi, warga sempat mempertanyakan pihak pengadilan terkait ganti rugi kepada warga yang dieksekusi apabila dalam perkara 124 antara Alfons melawan Ferdinandus dimenangkan oleh Alfons.

“Ya kalau nanti dalam perkara 124 yang sementara dalam proses persidangan di Pengadilan dimenangkan oleh Alfons maka, pihak warga melalui Alfons dapat meminta ganti rugi kepada pihak ferdinandus atas eksekusi yang dilaksanakan hari ini,” kata Noce Leasa.

Terkait Eksekusi lahan dalam perkara 48, yang sudah memeiliki kekuatan hukum tetap wajib dilakukan eksekusi oleh pengadilan sesuai permohonan pihak yang menang. Namun sebagai keluarga penggugat dalam perkara 124 antara Alfons melawan Hendrik Ferdinandus yang kini sementara berperkara atas objek yang di Pengadilan Negeri Ambon merasa keberatan dengan proses eksekusi itu.

Hal ini disampaikan Evans Reynold Alfons selaku ahli waris Jacobus Abner Alfons, pemilik 20 potong Dati di Negeri Urimessing kepada wartawan di kediamannya, Jumat 7 Desember 2018, menanggapi roses eksekusi yang dilakukan Pengadilan atas permohonan Hendrik Ferdinandus.

“Jelas kami keluarga Alfons merasa keberatan dengan proses eksekusi terhadap lahan itu karena walaupun itu didasarkan atas putusan pengadilan dalam perkara lain, namun objek tersebut sama dengan perkara 124 yang kini sementara dalam persidangan di pengadilan.

Jika eksekusi sudah dilakukan maka yang ditakutkan adalah objek sengketa tersebut akan hilang, karena di situ masih ada bangunan rumah yang pernah dibangun oleh Dinas Sosial Maluku. Banynan ini adalah bangunan pemerintah,” jelas Evans.

Selain itu, lanjutnya, dalam proses ini juga ada temuan kalau keluarga Ferdinandus dalam menggunakan dasar kepemilikan sertipikat 2270, diduga palsu, sehingga proses untuk membuktikan keabsahan sertipikat milik Ferdinandus sedang diproses oleh kepolisian.

“Dugaan pemalsuan sertipikat miik Ferdinandus sudah kita laporkan ke pihak Kepolisian pada tanggal  Desember kemarin, tentang pemalsuan dokumen outentik. Sertipikat itu sesuai pengukuran 31 Maret terbit juga 31 Maret 2008. Didalamnya menyebutkan orang yang menunjuk batas adalah orang yang sudah meninggal tahun 1996, padahl baru diukur 31 Maret 2008.

Bahkan risalah yang dibuat oleh panitia ajudikasi itu tanggal 8 Februari 2007, satu tahun sebelum sertipikat tanah yang menjadi objek sengketa ini diukur. Sehingga kuat dugaan terbitnya sertipikat 2270 milik Ferdinandus adalah permainan mafia tanah,” ungkap Alfons.

Untuk itu, pihak Kepolisian diminta dalam menindaklanjuti laporan terkait sertipikat palsu itu harus jeli untuk melihat hal ini.

“Kita akan membuktikan kalau benar sertipikat ini palsu maka ini akan menjadi novum kepada keluarga keluarga yang dieksekusi  untuk melakukan PK (peninjauan kembali) terhadap perkara  48 yang sudah inkrah di Mahkam Agung, masih dikasasii belum sampai di PK,” paparnya. (AT008)

Jadilah Orang Pertama share:
author