20 June 2024
Kab.BurSel

Fokus Pertahankan PTT, Ketua DPRD Bursel Terkesan Tidak Mendukung Bupati

Ambontoday.com – Komentar Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan Muhajir Bahta viral di Medis Sosial (Medsos) yang terkesan tidak mendukung usaha dan upaya perjuangan Bupati Buru Selatan Safitri Malik Soulisa agar PTT tidak dirumahkan.

DPRD sebagai legislatif dalam hal ini Ketua DPRD Muhajir Bahta seharusnya mendukung dalam doa agar usaha dari Pemerintah Daerah sedang berupaya agar PTT tidak di pecat atau dirumahkan.

“Sebagai ketua DPRD, seharusnya berkomentar bahwa, kami DPRD 20 orang berada bersama bupati perjuangkan agar PTT tidak di rumahkan, itu baru namanya ketua DPRD,” ujar salah satu pejabat Pemda Bursel menanggapi komentar Muhajir Bahta Ketua DPRD Buru Selatan yang viral di media sosial.

Mengutip komentar Ketua DPRD Muhajir Bahta bahwa, DPRD telah menganggarkan gaji PTT Bursel di APBD tahun 2023 sebesar 34.M, sebut pejabat yang enggan sebut namanya ini bahwa, itu adalah kewajiban untuk di anggarkan selama PTT belum dirumahkan.

“Dia punya status bilang bahwa banyak yang tertipu dengan berita-berita yang tidak benar, menurut saya ketua DPRD salah. DPRD wajib anggarkan gaji PTT selama PTT belum di rumahkan,” kecam pejabat ini.

Menurut pejabat ini, komentar dari Sami Latbual (ketua PSI Bursel) terlihat mendukung upaya Bupati Safitri Malik Soulisa agar PTT di Buru Selatan tidak di rumahkan.

“Karena peraturan Menpan kan 2023 tidak ada lagi PTT, dan ini sedang diupayakan oleh seluruh Bupati dan wali kota se-Indonesia termasuk Bupati Buru Selatan agar PTT jangan di rumahkan,” jelasnya.

Dikatakan, kalau tidak salah ada tiga opsi terkait PTT ini, pertama, pengangkatan PTT berdasarkan lama masa kerja, dirumahkan semuanya dan pengangkatan secara bertahap.

“Seluruh bupati dan walikota sedang perjuangkan termasuk Bupati Buru Selatan melalui APKASI agar PTT tidak dirumahkan,” jelasnya.

Kalau ketua DPRD bilang suda dianggarkan (gaji) PTT tahun 2023, tandas pejabat ini lagi, itu wajib dianggarkan selama PTT belum di rumahkan karena Gaji pegawai harus di bayar.

Semestinya kata pejabat ini, Ketua DPRD harus mendukung upaya dari pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan bukan berkomentar seakan-akan tidak mendukung upaya dari bupati.

“Jangan karena faktor politik lalu membuat komentar yang tidak populis. Biarlah masyarakat menilai dia selaku ketua DPRD dan partainya (NasDem),” ucapnya menyentil.

Lanjutnya, dirinya tidak menampik apabila PTT semuanya dirumahkan akan menimbulkan kerawanan sosial dan kriminal.

“Akan banyak terjadi pengangguran akan berpotensi pada kriminal pencurian dan lainnya. Hal ini yang sedang diperjuangkan oleh seluruh bupati dan walikota agar PTT tetap ada, tidak di rumahkan,” jelasnya.

Sambungnya, upaya para Bupati dan walikota itu melalui APKASI. Dikatakan, karena Menpan RB saat ini Abdullah Azwar Anas adalah mantan Ketua APKASI sehingga tahu betul suka duka bupati dan walikota. (Biro BurseL)

.

Spread the love
error: Iklan Hub redaksi@ambontoday.com!!!!
X