Saumlaki, ambontoday.com – Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) di bawah Kepemimpinan Petrus Fatlolon. SH., MH dan Agustinus Utuwaly, S.Sos, Sebagai Bupati dan Wakil Bupati, Layak mendapat evaluasi. Sebagai Mahasiswa dan Pemuda yang memiliki tugas dan peran sebagai Social Control terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara terkait peristiwa yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa dan nilai luhur bangsa, maka patut kami memberikan saran, kritikan, dan solusi. Dengan begitu diharapkan arah kebijakan para pemimpin tidak sampai melenceng.
Sesuai relis yang diterima redaksi ambontoday.com Ketua GMNI KKT Jois Krestofol Esauw Selasa, (25/5) katakan, Mencermati apa yang telah menjadi Visi dan Misi Pemda KKT saat ini yaitu: Mewujudkan Tanimbar yang Cerdas, Sehat, Berwibawa dan Mandiri. Kami melihat ada beberapa indikator yang menjadi fokus kajian kami kemudian dianggap gagal dalam implementasinya, yakni: untuk Visi pertama, Cerdas,
Pemerintah telah merumuskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pengertian itu mengandung makna pendidikan bukan hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga memberikan fokus pada nilai-nilai kemoralan.
Melalui Pendidikan, setiap orang dapat belajar mengembangkan potensi diri untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesempurnaan hidupnya. Belajar untuk membebaskan diri dari kebodohan untuk mencapai kebijaksanaan.
Akan tetapi, terlihat nyata, banyak kebijakan Pemda KKT di bidang Pendidikan yang tidak dapat terlaksana dengan baik sesuai amanat konstitusi dan Visi Misi Pemda KKT. salah satunya adalah pendidikan Gratis yang dijanjikan Bupati sewaktu masa kampanye seakan hanya janji manis. Karena beberapa sekolah yang ada di Kepulauan Tanimbar masih memberikan tanggungan-tanggungan biaya pada orang tua.
Hal ini sangat bertolak belakang dengan visi dan janji Bupati. Belum lagi soal birokrasi di bidang pendidikan yang carut marut seperti yang pernah diberitakan oleh Media Maluku Update terkait Sekretaris Dinas Pendidikan yang suka memalak para Kepala Sekolah. Bagi kami hal ini sangat mencederai dunia pendidikan di bawah kepemimpinan PF. Pemerintah daerah juga tidak mampu mengambil kebijakan untuk mencerdaskan Pendidikan di Tanimbar pada kondisi Pandemi Covid-19. Banyak sekali siswa usia sekolah yang tidak dapat menerima pendidikan melalui kebijakan belajar dari rumah (Home Schooling)
Melihat pada Visi kedua Sehat. Salah satu Misi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia adalah menerapkan nilai-nilai responsif bahwa, Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis.
Faktor-faktor tersebut menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula.
Kesehatan adalah yang paling urgen mejadi tanggung jawab Pemda ditengah Pandemi Covid-19. Namun lagi-lagi banyak kendala yang dihadapi. Publik mengetahui Keputusan Penghapusan 10.000 keanggotan BPJS yang menjadi tanggungan pemerintah daerah merupakan tambahan catatan dari raport merah pemerintahan ini. Kami mendapati secara langsung. Selanjutnya soal ketersediaan obat-obatan di Puskesmas utama maupun Puskesmas Pembantu (Pustu). Bukan hanya hanya ketersediaan obat, tetapi juga ketersediaan tenaga medis. Terjadinya wabah muntaber di desa nurkat Kecamatan Molumaru, dan kekurangan stok obat-obatan pada Rumah Sakit umum Daerah. Merupakan bukti ketidakseriusan Pemda dalam menangani masalah kesehatan di daerah ini.
Pada Visi ketiga Berwibawa, Pemerintahan saat ini sedang menunjukan ketidakharmonisan antara 01 dan 02. Selain itu banyak skali pejabat-pejabat dalam pemerintahan ini gagal dalam menjaga kewibawaan pemerintahan. Contoh, Beberapa kasus yang dilakukan oleh beberapa oknum pejabat daerah misalnya: kasus perselingkuhan, perkelahian pejabat, dan hutang instansi pada pihak lain. Hal ini sangat mencederai wibawa pemerintah dan juga Tanimbar secara utuh.
mencermati Visi yang keempat Mandiri,
Kemandirian dapat terlihat, jika pemerintah daerah mampu berdikari dibidang ekonomi. Kita melihat kondisi hari ini, setelah 4 tahun kepemimpinan, target PAD tidak pernah tercapai, sehingga kita sangat tergantung pada transferan pemerintah pusat dalam hal ini APBN. Kemudian, Pemerintah daerah juga tidak mampu mengelola aset-aset daerah untuk mendatangkan PAD bagi pembangunan Daerah sehingga bisa saja berpotensi pada proses pembangunan (Proyek-proyek yang Mangkrak).
Terhadap itu, GMNI KKT Menimbang, Memperhatikan dan Memutuskan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Periode 2017-2022 Gagal Mengimplementasi Visi dan Misi-nya. (AT/tim)
