Gubernur Kukuhkan dan Lantik Pejabat Eselon I, II dan III

AMBON, Ambontoday,com – Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff mengukuhkan dan melantik pejabat eselon I, II dan III yang merupakan jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pratama dan jabatan administrator di lingkup pemerintah provinsi Maluku.

Menariknya, dalam pelanntikan tersebut, Benny Gaspers yang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan berstatus tahanan kota dalam kasus korupsi proyek study kelayakan Bandara Udara di Arara, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) tetap dipertahankan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.

Pelantikan berlangsung di Baileo Siwalima, Karang Panjang, Ambon, Kamis (19/1). Pengukuhan dan pelantikan pejabat stuktural meliputi pejabat pimpinan tinggi madya (seketaris daerah), 49 pejabat pimpinan tinggi pratama dan 249 pejabat administrator, yang merupakan bagian dari kebijakan penataan perangkat daerah dan peruwjudan implementasi refomasi birokrasi dilingkup Pemda Maluku. Pelantikan juga sesuai amanat peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 serta peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Adapun pejabat yang dikukuhkan dan dilantik, yakni Asisten I bidang Tata Pemerintahan Setda Maluku Angki Renjaan, Asisten II bidang kesejahteraan social dan administrasi umum setda Maluku Marice Lopulalan, Drs. Zuklifi Anwar Asisten III bidang perekonomian dan pembangunan setda Maluku (tetap), Kepala Badan Ketahanan Panggan Paulus Kaihatu staf ahli Gubernur Maluku bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan.

Dr. Froena Koedoeboen staf ahli Gubernur Maluku bidang hukum politik dan pemerintahan, Halim Daties staf ahli Gubernur Maluku bidang kemasyarakat dan sumber daya manusia, Ismail Usemahu kepala Dinas pekerjaan umum dan tata ruang, Saleh Thio Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Meikal Pontoh Kepala Dinas Kesehatan, Sartkono Pining Kepala Dinas Sosial, Kasrul Selang Kepala Dinas perumahan dan kawasan pemukiman, Sadli Lie Kepala DinasPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Vera Tomasoa Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ir. M.Z Sangadji Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Rusdi Ambon Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa, Beny Gasper Kepala Dinas perhubungan, Roy Halattu Kepala Dinas komunikasi dan informasi, Syarief Bakrie Asatri Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Fauzan Chatib kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Semy Huwae Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Martha Nanlohy Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Angki Papilaya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdangangan, A Sopalatu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Habiba Saimima Kepala Dinas Paraiwasata, Dr. Mustafa Sangadji Kepala Dinas Perpustakaan kearsipan, Diana Padang Kepala Dinas Pertanian, Romelus Far-Far Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Adzam Bandjar Kepala Dinas Kehutanan, Femy Sahetapi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Anthonius Sihaloho Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lutfi Rumbia Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Anthon Lailosa Kepala badan pendapatan daerah, Suriadi Sembirin Kepal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Farida Salampessy Kepala Badan Penanggulangan bencana daerah, Ujir Halid Kepala Badan kesatuan bangsa politik, Roy Manuhuttu Seketaris DPRD Provinsi Maluku, Semi Risambessy Inspektur, Jusuf Putirulan Kepala satuan polisi pamong praja, Hendrik Far-Far Kepala Biro Hukum dan HAM, Elvis Pattiselano Kepala Biro Pemerintahan, Abdul Manaf Tuasikal Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Rosmi Tutupoho kepala biro kesejahteraan rakyat, Hadi Sulaiman kepala Biro Umum, Ilham Tuanaya Kepala Biro Pengelola Perbatasan, Ir. Arwan Abdugani kepala biro perekonomian, Titus Fransiskus Renwarin kepala biro organisasi Setda Maluku, Jasmo Kepala Biro Humas dan Protokol, Justini Pawa, RSUD Haulussy, Popy Bachmid Seketaris KOPRI.

Gubernur Maluku Said Assagaff meminta agar pengukuhan dan pelantikan ini hendaknya dimaknai dari sudut kepentingan pemerintahan daerah dan bukan sekedar penempatan figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu. “Saya kira jabatan semua sama tidak ada jabatan yang mewah atau jabatan yang kering, jabatan itu punya Tuhan. Ingatlah, pengembangan karier tidak dilakukan semata-mata unntuk kepentingan, tetapi yang utama melalui pengembangan karier tersebut dapat memacu kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat,”tuturnya.

Dirinya meminta kepada seluruh pejabat yang dilantik dan dikukuhkan agar kinerjanya terukur, baik kuantitas maupun kualitas sehingga dapat memberikan kontribusi bagi daerah. “Jabatan yang saudara emban adalah sebuah manah, maka harus tertanggungjawab, baik secara orgnaisasdi maupun kepada tuhan yang maha kuasa,”pintanya.

Sementara itu, dari 49 pejabat eselon II yang dikukuhkan dan dilantik, Gubernur Maluku masih tetap mempertahankan dan mempercayakan Beny Gasper (BG) yang berstatus tahanan kota untuk menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Maluku.

Padahal BG telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Cabang Negeri Wahai di Malteng.

Gaspers terbelit kasus dugaan korupsi anggaran studi kelayakan pembangunan bandara Arara di Kecamatan Wahai, Kabupaten Maluku Tengah tahun 2015 senilai Rp 800 juta. Dia ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (6/12/2016), setelah pihak kejaksaan menggelar ekspose perkara dan menemukan adanya bukti keterlibatan BG dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

“Secara resmi penyidik telah menetapkan tersangka baru dalam perkara ini, inisialnya BG, jabatannya selaku kepala Dinas Provinsi Maluku,” sebut Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Cabang Wahai, Adjid Latuconsina belum lama ini. Latuconsina mengungkapkan, penetapan Benny sebagai tersangka dalam kasus tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sudah dikantongi penyidik.

“Berdasarkan dua alat bukti, yang bersangkutan kami tetapkan sebagai tersangka,” terangnya.

Menurut dia, dalam kasus tersebut, Benny selain bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Benny sendiri dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor, Pasal 3 atau 11 atau 12 Huruf B terkait perbuatan melanggar hukum.

“Untuk pasal 2 dan pasal 3 menyangkut korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah, sedangkan pasal 11 dan 12 huruf B menerima sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban,” ujarnya.

Adapun kerugian negara dalam kasus tersebut, kata Latuconsina, sebesar Rp 767 juta lebih dari total anggaran yang dikucurkan, Rp 800 juta.

“Setelah kami minta audit dari BPKP meski laporan resminya belum keluar tapi sudah ada diskusi dengan BPKP bahwa kerugian negara 767 juta sekian,” jelasnya.
Dalam kasus ini, Kejaksaan juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni JR alias John selaku pejabat pembuat tekhnis kegiatan (PPTK) serta Direktur PT Sil Indonesia BWS alias Wibowo. Selain menjadi PPTK dalam proyek studi kelaikan Bandara Arara, JR selama ini menjabat Kabid Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Maluku. (at-009)

Jadilah Orang Pertama share:
author