Ambon, ambontoday,com – Guna mendorong pengembangannusaha mikro kecil di Maluku dan memberikan informasi kepada masyarakat di Maluku, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku melaksanakan Media Update terkait kebijakan Pemerintah terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR), Selasa (3/10/2017) di Kantor OJK Maluku.
Kepala Kantor OJK Maluku, Bambang Hermanto menjelasakan, tercacat sesuai data sampai dengan posisi bulan Agustus 2017 sebanyak 27.340 debitur pengusaha di 11 Kabupaten/Kota telah menikmati penyaluran kredot dengan bunga rendah sebesar 9 persen dan baki debet penyaluran KUR sebesar Rp. 408 Miliar. Hal ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 tercatat sebanyak 23.817 debitur dengan nominal baki debet penyaluran KUR posisi Desember 2016 sebesar Rp.364,43 Miliar.
“Pertumbuhan KUR cukup signifikan diimbangi dengan kualitas kredit yang terjaga cukup baik dengan rasio Non Performing Loan (NPL) sebesar 2,30 persen,” katanya.
Menurutnya, pertumbuhan KUR didominasi oleh Jenis KUR Mikro Kredit dengan modal kerja sebesar Rp. 200,13 Miliar dan KUR Ritel dengan KMK sebesar Rp.108,40 Miliar, sedangkan porsi penyaluran terbesar berdasarkan jenis KUR berada pada KUR Mikro sebesar Rp. 279,69 Miliar atau 68,60 persen dari total penyaluran KUR.
“Dari jenia penyaluran KUR yang ada, KUR Mikro diberikan plafon maksimal Rp. 25 juta sedangkan KUR Ritel diberikan dengan plafon Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 500 juta. Pencapaian tersebut diharapkan dapat terus berlanjut guna pengembangan ekonomi di Provinsi Maluku,” paparnya.
Lanjut Hermanto menjelaskan, secara umun penyaluran kredit perbankan di Provinsi Maluku posisi Juli 2017 tercacat meningkat sebesar 11,56 persen (yoy) atau senilai Rp 1,08 Triliun menjadi Rp 10,46 Triliun. Pertumbuhan ini meningkat cukup besar dibandingkan posisi Juni 2017 yang tercacat sebesar 9,84 persen (yoy) dan lebih tinggi dari pertumbuhan kredit nasional yang tercacat sebesar 8, 24 persen.
“Peningkatan tersebut masih didominasi kredit konsumtif yaitu pada sektor rumah tangga lainnya sebesar Rp 431,21 Miliar dan bukan lapangan usaha lainnya sebesar Rp. 396,23 Miliar, namun sektor produktif juga menunjukan kontribusi yang terus meningkat pada sektor perdagangan dan eceran yang meningkat sebesar Rp.156,79 Miliar menjadi Rp.2.15 Triliun dan aektoe Industri Pengolahan yang meningkat sebesar Rp. 25,51 Miliar menjadi Rp. 91,61 Miliar,” jelasnya.
Disisi lain, penyaluran kredit produktif khusus untuk UMKM di Posisi Juli 2017 terpantau meningkat sebesar 6,88 persen (yoy) atau sebesar Rp. 170,2727 Miliar dari Rp. 2,48 Triliun menjadi Rp. 2,65. Pertumbuhan kresit UMKM sedikit melambat dibandingkan posisi Juni 2017 yang tercacat sebesar 8,58 persen (yoy), karena sebagian besar kredit UMKM diserap oleh Usaha Kecil yang mencapai Rp.1,14 Triliun atau sebesar 42,92 persen dari total kredit UMKM.
“Kualitas kredit sedikit menurun terlihat dari rasio NPL sebesar 1,47 persen, sedikit lebih tinggi dari posisi Juni 2017 yang tercacat sebesar 1,45 persen,” tuturnya.
Namun, kondisi tersebut terhitung masih jauh dibawa NPL Nasional sebesar 3,08. Sementara, NPL kredit UMKM bulan Juli 2017 tercacat sebesar 3,84 persen sedikit mengalami penurunan kualitas dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,49 persen.
Berbeda dengan pembiayaan Bank Syariah posisi Juli 2017 terus menunjukan perkembangan positif tumbuh sebesar 36,08 persen (yoy) atau senilai Rp. 34,36 persen menjadi Rp. 130,86 Miliar lebih tinggi dibandingkan dengan posisi Juni 2017 yang tercacat sebesar 32,36 persen (yoy) dengan rasio Non Performing Financing (NPF) sebesar 0,88 persen.
“Pertumbuhan positif yang ditunjukkan oleh perbankan maupun lembaga pembiayaan ini diharapkan terus berlanjut untuk semakin kontributif terhadap pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku,” tandasnya. (AT-009)
