Ambon, Ambontoday.com – Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada Juni 2018 terkendali dan berada pada sasaran inflasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Bambang Pramasudi dalam rilisnya, Selasa (3/7/2018).
Inflasi IHK Provinsi Maluku pada Juni 2018 sendiri tercatat sebesar 1,05% (month to month/mtm) dan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,25% (mtm).
“Terjaganya inflasi menjelang dan saat Idul Fitri 2018, sejalan dengan koordinasi dan sinergi yang baik antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku termasuk Satgas Pangan dalam pemantauan harga pangan dan komoditas utama penyumbang inflasi,” ujarnya.
Menurutnya, dengan perkembangan tersebut, sampai dengan Juni 2018, inflasi IHK Provinsi Maluku mencapai 2,50% (year to date/ytd), atau secara tahunan mengalami deflasi sebesar 0,11% (year on year/yoy). Target Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku adalah 4,0%±1% (yoy).
“Inflasi inti tetap stabil dan berada pada level yang rendah sehingga mendukung terkendalinya inflasi IHK. Inflasi komponen inti pada Juni 2018 tercatat sebesar 0,09% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,33% (mtm). Relatif terjaganya inflasi komponen inti pada Juni 2018 didorong oleh rendahnya harga pada komoditas kelompok sandang dan subkelompok ikan diawetkan,” tuturnya.
Terkendalinya inflasi inti hingga Juni 2018 juga tidak terlepas dari konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, termasuk dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Secara tahunan, inflasi inti tercatat sebesar 2,14% (yoy), lebih rendah dari bulan lalu sebesar 2,26% (yoy).
Rendahnya tekanan inflasi pada Juni 2018 juga didukung oleh terjaganya inflasi kelompok bahan makanan. Inflasi kelompok bahan makanan (volatile food) Maluku pada Juni 2018 tercatat sebesar 0,99% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi volatile food pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,08% (mtm).
Ditambahkan, upaya-upaya pengendalian inflasi oleh TPID Maluku antara lain pasar murah sembako, pemantauan pasokan dan harga bahan pokok di pasar tradisional, pasar swalayan dan distributor, pasar murah ikan, himbauan belanja secara bijak di media massa menjelang dan saat Idul Fitri menjadi faktor terjaganya inflasi pada komponen volatile food.
Selain itu, harga beras yang stabil juga turut menjadi faktor berkurangnya tekanan inflasi. Secara tahunan, komponen volatile food Provinsi Maluku tercatat mengalami deflasi sebesar 1,67% (yoy), lebih rendah dari bulan sebelumnya yang tercatat mengalami inflasi sebesar 7,37% (yoy).
Dikatakan, inflasi komponen adminitered prices pada Juni 2018 tercatat mengalami peningkatan. Inflasi komponen administerd prices pada Juni 2018 tercatat sebesar 3,69% (mtm), lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat mengalami inflasi sebesar 0,55% (mtm).
Peningkatan tekanan inflasi pada komponen administerd prices didorong oleh meningkatnya harga tiket angkutan udara, harga tembakau dan minuman beralkohol di Maluku.
Meningkatnya harga tiket angkutan udara didorong oleh meningkatnya harga tiket menjelang Idul Fitri seiring dengan meningkatnya permintaan dari masyarakat. Namun, harga tiket angkutan udara tersebut kembali turun seiring dengan hasil koordinasi Dinas Perhubungan dengan maskapai penerbangan untuk memperpanjang periode promosi tiket Lebaran.
Tak hanya itu, beberapa kebijakan Pemerintah Daerah yang melakukan mudik gratis dengan menggunakan angkutan darat dan laut juga menjadi salah satu faktor penahan inflasi administered prices pada Idul Fitri 2018. Secara tahunan, komponen administered prices tercatat deflasi sebesar 3,89% (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 6,10% (yoy).
“Ke depan, inflasi Provinsi Maluku secara keseluruhan tahun 2018 diperkirakan masih berada pada level yang stabil serta berada pada sasaran inflasi 4,0%±1% (yoy),” tambahnya.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa akan berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Pemerintah Provinsi Maluku, TPID Provinsi Maluku, TPID Kota/Kabupaten se-Maluku, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Satgas Pangan dan pihak terkait lainnya untuk melaksanakan program dan strategi pengendalian inflasi di Maluku. (AT -011).
