Ambontoday.com, Ambon.- Pemkab Maluku Barat Daya (MBD) membuat inovasi baru dengan melakukan penguatan kordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam Sistim Pengendalian Distribusi Bahan Bakar Minyak Satu Harga (Nara Indah Si Penari Surga).
Hal ini disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda MBD, Johzes H.F. Leunufna,SE, M.Si kepada wartawan di Ambon, Jumat 8 November 2024.
Menurutnya, program ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan, dan kenaikan harga BBM yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Untuk melakukan program ini langkah-langkah yang kita buat adalah membuat peta atau routemap atau peta jalan pengendalian sehingga ketika terjadi kelangkaan BBM maka masyarakat bisa langsung melakukan pengaduan kepada pemerintah daerah lewat website resmi kepada dinas Kominfo MBD dan selanjutnya ketika pengaduan itu tersampaikan maka pemda akan sigap 24 jam mengatasi masalah kelangkaan BBM di lapangan.
Program inovasi ini sendiri saya buat dan sebagai bahan seminar hasil dalam mengikuti PKN II Angkatan XXVI di Jawa Timur, dan ini akan saya presentasikan dalam seminar hasil minggu depan,” jelas Leunufna.
Menurutnya, program ini sudah mendapat restu dari Penjabat Bupati MBD dan bahkan sudah menetapkan dalam satu SK Bupati MBD nomor 500.10-542 tahun 2024 tentang Penguatan Kordinasi Antara Pemerintah Provinsi dan Daerah Dalam Sistim Pengendalian Distribusi Bahan Bakar Minyak Satu Harga.
“Program ini sudah disetujui dan ditandatangani oleh Pj Bupati MBD, M. Silooy dan sudah ditetapkan melalui SK Bupati. Selain itu, Sosialisasi juga sudah kita lakukan kepada para pelaku usaha maupun masyarakat yang ada di Kabupaten MBD.
Saat ini sudah ada usulan dari Pemda MBD ke Pemprov Maluku melalui Dinas SDM, akan dibangun tujuh titik SPBU satu harga di pulau-pulau di MBD, yakni penambahan tiga titik di pulau wetar sehingga nanti menjadi empat titik dan sudah bisa melayani kebutuhan BBM di pulau Wetar keseluruhan.
Selain di Wetar juga akan dibangun satu titik di pulau Lakor, pulau Sermatang, pulau Damer, pulau Marsela. Dengan demikian maka keberadaan SPBU ini sudah bisa mengatasi kelangkaan BBM di pulau-pulau,” ungkap Pria yang biasa disapa Jos ini.
Dikatakan, pengendalian satu harga akan berlaku di seluruh SPBU yang tersebar di pulau-pulau di MBD, sementara untuk harga di tingkat pengecer sudah barang tentu akan berbeda, namun kita sudah mempersipkan kerangka acuan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat pengecer dengan memperhitungkan jarak dari SPBU ke lokasi pengecer.
Ditanya soal bagaimana pemerintah MBD menjaga stok ketersediaan BBM jika terjadi kelangkaan di SPBU, Leunufna mengatakan, Pemkab MBD mengharapkan kalau bisa pemerintah pusat membangun satu Depot BBM di Ibu Kota Kabupaten MBD untuk menjaga ketersediaan stok BBM, sebab pada musim-musim tertentu kondisi laut bergejolak sehingga distribusi BBM melalui kapal laut akan terganggu.
“Kita sudah merencanakan hal itu, sehingga akan dibuat usulan untuk membangun satu unit penampung cadangan supaya ketika terjadi kelangkaan di SPBU maka penampung cadangan ini akan berfungsi sebagai suplay sementara kepada SPBU.
Kita juga akan melakukan monitoring secara continue kepada seluruh SPBU yang tersebar di pulau-pulau untuk memamstikan harga yang diberlakukan di tiap SPBU apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum.
Jika dalam monitoring itu kedapatan ada yang tidak sesuai maka tentu akan dilakukan teguran bahkan kalau pelanggaran yang berebihan maka untuk sementara pemerintah akan mencabut ijin SPBU,” kata Leunufna.
Dirinya berharap, dengan langkah inovasi baru ini maka kedepan kelangkaan BBM di Kabupaten MBD dapat teratasi dan harga BBM juga dapat dikendalikan sesuai dengan ketetapan pemerintah dimana para pelaku usaha maupun masyarakat dapat merasakan dampak dan manfaat bagi masing-masing pihak. (AT008)
