23 June 2024
Birokrasi dan Pemerintahan Kab.KKT

Inspektorat KKT Bidik Mantan Pemdes Atubul Da

Saumlaki, ambontoday.com – Setelah mengelola keuangan desa selama lima tahun, tiga orang mantan perangkat desa di Atubul Da Kecamatan Wertamrian dilaporkan ke Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

Ketiga orang yang dilaporkan para Pemuda Atubul Da, antara lain Paulinus Kalkoi selaku mantan Kades, Seferianus Samponu Sekdes Atubul Da, dan Maria Kostantina Kalkoi selaku Bendahara Desa Atubul Da.

Dalam laporan resmi yang ditangan kuasa hukum Ronald Bembuain, SH menyebutkan mantan orang nomor satu di Atubul Da bersama kedua orang lainya diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dalam hal Penyalagunaan Kewenangan Karena Jabatan/Kedudukan, Sehingga Dapat Menguntungkan Diri Sendiri/ Orang Lain Yang Berakibat Merugikan Keuangan Negara/Daerah yang berkaitan dengan Dana Desa Atubul Da.

“Saya diberikan kuasa untuk menangani dugaan kasus penyalahgunaan keuangan desa Atubul Da oleh saudara Urbanus dan Josep. Intinya, pihak yang menyalahgunakan kewenangan sehingga dapat menguntungkan diri sendiri atau orang”. Ungkap Bembuain.

Dia menyebutkan, dari data Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Atubul Da diduga tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, bahkan ketidak adanya transparansi penggunaan anggaran Pemerintah Desa oleh pihak-pihak yang dilaporkan.

“Setelah dipelajari, kami temukan manipulasi anggaran 2018 untuk tunjangan BPD, biaya operasional, insentif, paket pekerjaan proyek. Sedangkan untuk 2022 terdapat 41 jenis pengadaan fisik yang diduga laporan penanggungjawabannya dimanipulasi”. Sebut salah satu pengacara muda Tanimbar itu.

Saat menyerahkan dokumen laporan ke Ispektur Pembantu Wilayah II KKT Fredek Lethulur, pihak Kuasa Hukum bersama sejumlah pemuda desa tersebut sempat menyampaikan rentetan masalah yang terjadi saat kepemimpinan kepala desa Paulinus Kalkoy bersama rekan-rekannya.

“Diduga ada pekerjaan rabat beton tahun 2018 sudah selesai. Namun setelah dikroscek pertanggungjawaban, ada item yang telah dimanipulasi dengan cara menaikan nilai anggaran. Semua ini telah kita sampaikan ke Inspektorat dan diterima oleh Irban II”. Tambahnya.

Laporan indikasi penyalahgunaan keuangan desa Atubul Da, menurut Kuasa Hukum ditaksir telah merugikan negara sekitar 1,2 milyar rupiah. Namun ada pihak lain, Bembuain menyayangkan tindakan oknum-oknum tertentu yang sengaja untuk memperhambat, bahkan membeckup agar laporan tersebut ditutup.

“Saat ini kami tegaskan, pihak yang sengaja menjadi sutradara untuk menskenariokan agar masalah ini terhenti, maka kami akan melakukan upaya hukum lain agar keuangan daerah dapat diselamatkan”. Tegasnya

Walaupun demikian, Kepala Inspektorat Daerah KKT, Edi Huwae, memastikan dokumen laporan Atubul Da akan dipelajari terlebih dahulu.

“Kita akan pelajari dengan mengumpulkan bahan bukti, setelah itu, baru nanti kita lakukan proses. Makanya kita belum bisa menjawab dan memastikan dugaan nilai kerugian. Kemarin sore itu, kami telah menerima laporan dan diterima langsung oleh Irban II Pak Fredek Lethulur.” Kutip penjelasan Kepala Inspektorat Daerah KKT.

Kendati laporan dugaan yang telah dimasukan, pihak Inspektorat dalam penjelasannya akan ditindaklanjut sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

“Khusus untuk laporan dugaan pengelolaan keuangan desa itu ditangani awal oleh APIP. Nanti bila mana dalam pemeriksaan lanjutan, ada terindikasi dugaan tindak pidana korupsi, baru kita selesaikan sesuai ketentuan, dan jika batas waktu selesai, kita akan proses lanjutan”. Tutup Huwae. (AT/AL)

Spread the love

1 Comment

  • Anonymous 9 March 2023

    1

Comments are closed.

error: Iklan Hub redaksi@ambontoday.com!!!!
X