Kebal Hukum Fatlolon Jadikan Bomaris Tameng

Tidak ada komentar 60 views

Ambon, ambontoday.com – Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Yohanis Rano Fatlolon anak Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, teriringi waktu pelanggaran tersebut mulai ditenggelamkan pihak Kejari Saumlaki.

Pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Yohanis Rano Fatlolon dengan cara membagikan dompet kemasyarakat Desa Lurwembun Kecamatan Kormomolin, yang dierlancarkan aksi bagi – bagi dompet tersebut adalah tim suksesnya Siprianus Bomaris.

Dari persoalan pelanggaran pemilu ini, pihak Bawaslu telah melaporkan kepihak Kejari Saumlaki untuk ditindak lanjuti sesuai amanat undang – undang yang berlaku di Negara ini, namun riskannya, Bomaris yang peranannya sebagai tim sukses Fatlolon telah diproses lewat persidangan di Pengadilan Negeri Saumlaki dan diputuskan satu Bulan penjara dengan denda 24 juta serta subsider empat bulan.

Ketidak adilan ini membuat penggabungan OKP yang mengatas namakan Pemuda Peduli Keadilan melakukan unjuk rasa di Kejari Saumlaki dan gedung DPRD KKT, guna meminta keadilan harus dikedepankan dalam suatu perkara yang ada di Kabupaten bertajuk duan lolat ini, siapa pun dia, harus dihukum sesuai pelanggaran hukum yang dilakukan, mengingat di Negara ini tidak ada yang namanya kebal hukum, jangan – jangan itu ada di KKT yang diberlakukan pada keluarga orang nomor satu di KKT.

“Kami meminta kepihak Kejari Saumlaki agar tidak main mata dalam kasus ini, karena ini menyangkut penegak hukum, karena didunia Indonesia tidak ada yang namanya kebal hukum jika itu ada maka terindikasi ada suap menyuap antara pihak Fatlolon dengan Kejari” ungkap para orator.

Kejanggalan dari kasus ini, ketika berkas perkara Fatlolon diserahkan dari pihak Gakumdu kekejari, berkas – berkas tersebut dikatakan belum lengkap, ini sebuah lelucun yang dibuat sehingga besar dugaan ada uang dibalik kesus pelanggaran pemilu yang dilakukan pangeran nama yang layak disendangkan pada anak Bupati ini, yang mana laporan itu langsung dari Bawaslu KKT.

“Pangeran KKT sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Gakumdu dan pengeran dimasukan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kok belum juga cukup bukti, ada apa ya, tanya para orator, jangan – jangan dugaan kami kejari sudah disogok lagi dengan uang, jika dugaan ini benar kejari harus dicopot dari jabatannya oleh Kejagung, karena tindakan ini sangat mencoreng dan melecehkan pihak penegak hukum khusus dijajaran jaksa dari Kejagung hingga Kejari” beber para orator.

Pendemo terus meminta keseriusan Kejari dalam menyelesaikan kasus ini ditingkat PN Saumlaki, dan jika itu tetap kejari berprinsip dan menghentikan kasus sang pangeran maka dari pihak Bawaslu dan Gakumdu akan praperadilan pihak Kejari, karena terlalu kentara permainan liciknya kejari.

“Kami minta Bawaslu dan sentra Gakumdu KKT untuk segera melakukan upaya hukum lanjutan dalm hal ini, pengajuan pra peradilan guna menemukan kejelasan terkait pelanggaran UU.pemilu Nomor 7 tahun 2017 pasal 521 dan atau pasal 523 (1) atas nama Yohanis Rano Fatlolon yang berkas perkaranya telah lengkap namun tidak di tindak lanjuti oleh kejari” tegas pendemo.

Korlap Alex Belay, meminta pihak DPRD KKT untuk memanggil Kejari KKT guna meminta penjelasannya terkait kasus pelanggaran pemilu yang dilakukan Fatlolon, karena ini akan berfatal bagi proses penegak hukum di Daerah duan lolat ini.

Ia juga meminta keseriusan pihak kejari, karena setelah ini merek akan kembali dengan peti mati yang agak besar dan dilakukan proses pamakaman didepan kejari saumlaki, karena keadilan dan penegak hukum dikantor tersebut dinyatakan mati jika kasus Fatlolon tidak dilanjutkan.

“Kami tidak main” dengan pernyataan kami, karena ini menyangkut penegak hukum di Kabupaten bertajuk duan lolat, dengan simbol kebesaran “Kidabela” ini, sehingga kejari boleh main – main tetapi kami tidak, kmi akan turun dengan masa yang lebih banyak dan membawa peti mati yang lebih besar ya, dan proses pemakaman ketidak adilan akan kami lakukan didepan kantor kejari, biar yang salah jalan dikubur bersamaan dengan peti keadilan tersebut,” kesal Belay.

Harapannya, sekiranya tidak ada yang kebal hukum di KKT karena semua sama, hukum itu tidak mengenal siap dan bagimana latar belakangnya, namun jika itu terjadi pada putra Bupati maka besar dugaan ada uang dibalik semua itu, maka kejagung harus berperan mencopot jabatan kejari Saumlaki secepatnya” harap korlap yang juga bendahara umum KNPI Maluku ini. (AT – 024)

Jadilah Orang Pertama share:
author