KECEWA DENGAN PLN, DPRD MBD MINTA KEPALA UP3 SAUMLAKI DICOPOT

Tiakur-MBD, ambontoday.com – Terhitung sejak bulan januari (9 bulan) lalu, masyarakat kecamatan pulau leti tidak menikmati listrik di daerah itu. Hal ini diakibatkan kerusakan pada mesin PLN setempat.

Berbagai upayah konsultasi dan koordinasi telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten MBD dan Pemerintah daerah serta manejemen PLN setempat maupun UP3 Saumlaki namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda kapan masyarakat leti bisa menikmati listrik.
Merasa muak dengan sikap manejemen PLN yang terkesan inkosisten, selasa pagi sekitar pukul 10.00 Wit atas laporan dari camat pulau leti, para kepala desa, dan latupati se pulau letti kepada DPRD Kabupaten MBD dan lewat komisi C DPRD MBD telah memediasi pertemuan bersama manejemen PLN ranting Serwaru dan PLN Tiakur.
Berbagai desakan dan keluhan terkait pelayanan PLN di kecamatan dari para kades dan camat serta latupati sontak menyeruak dalam ruang komisi saat tenga hearing.
Ketua komisi C DPRD Kabupaten MBD Frits Fredricho Pera yang ditemui media ini usai rapat dengar pendapat (hearing) bersama para camat, kepala desa, latupati serta manejemen PLN serwaru dan Tiakur menjelaskan, terkait persoalan pemadaman listrik di kecamatan leti maka sebagai wakil rakyat MBD, pihaknya sudah enam kali melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak manajemen PLN serwaru dan PLN Tiakur mengingat akumulasi kekecewaan dan kemarahan masyarakat kecamatan leti sudah tidak bisa lagi dibendung dan kalau hal itu terus dibiarkan maka akan berimplikasi negatif terhadap DPRD dan PLN sendiri tegas Pera. Menurutnya, masyarakat kecamatan leti telah merencanakan demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk proses terhadap kinerja dan pelayanan PLN namun rencana tersebut masih bisa diredam oleh PLN. Politisi partai nasdem ini menegaskan, sudah 6 kali DPRD berkoordinasi dengan bagian eksda dan otoritas PLN namun, sama sekali tidak ada niat baik dan keseriusan dari otoritas PLN dalam menyikapi persoalan pemadaman listrik di kecamatan leti. Olehnya itu sebagai pimpinan komisi, dirinya mendesak agar kepala UP3 PLN Saumlaki segera dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak mampu dan tidak serius melayani masyarakat di kabupaten MBD khusus di leti tegas politisi partai nasdem itu.
Pera menilai PLN Saumlaki hanya fokus di kepulauan tanimbar saja lalu kemudian menganaktirikan maluku barat daya padahal PLN ini merupakan satu jaringan dan merupakan tanggungjawab dari UP3 saumlaki.
“Bayangkan sudah enam kali kita berkoordinasi dengan manajemen PLN serwaru dan tiakur namun kerusakan pada mesin PLN serwaru sudah merupakan domainnya UP3 Saumlaki tetapi seolah tidak ada tanggungjawabnya sama sekali jadi kami meminta kepala PLN wilayah Maluku dan maluku utara agar segera mencopot kepala UP3 saumlaki karena tidak becus mengatasi persoalan pemadaman di kecamatan leti yang sudah terjadi sejak 9 bulan lalu”. Tegas Pera.
Diakhir komentarnya, Pera menambahkan, hasil pertemuan Komisi C DPRD dengan manajemen PLN maka dihadapan DPRD pihak PLN telah meniaminkan bahwa listrik di kecamatan Letti akan menyala tanggal 22 oktober mendatang karena saat ini alatnya telah pesan dari jerman dan akan tiba di MBD dalam waktu 2 sampai tiga minggu mendatang.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Roy Mesdila ST salah satu anggota komisi C DPRD Kabupaten maluku barat daya menambahkan mestinya sejak awal UP3 Saumlaki harus mengantisipasi persoalan pemadaman di kecamatan Leti saat mesin PLN di sana mengalami kerusakan dengan jalan mendatangkan genset mobile ke kecamatan leti sehingga kebutuhan masyarakat akan listrik bisa terjawab namun sampai sekarang tidak ada langkah-langkah proaktif dari pihak manajemen UP3 saumlaki sehingga persoalan ini terus berlanjut hingga saat ini. (AT/Jeger)

author