Keresahan guru terkait cantolannya ke Kabupaten Kota.


Ambon, Ambontoday.com – Komisi D DPRD Maluku, saat ini sedang merancang peraturan daerah (Inisiatif), yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Kepada Kpk, Ketua komisi D DPRD Maluku, Saadiyah Uluputy, menjelaskan, Raperda (inisiatif) ini disusun dalam rangka menjawab pengalihan SMA/SMK dari 11 kabupaten dan kota kepada pemerintah provinsi sesuai amanat UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

“Dalam melakukan agenda pengawasan di 11 kabupaten/kota dan melakukan rapat koordinasi dengan mereka selaku mitra, ada keresahan terkait guru-guru baik UPTD di daerah yang selama ini cantolannya di kabupaten dan kota, yang sampai sekarang belum diatur dalam sebuah regulasi,” katanya saat ditemui dalam sebuah kegiatan, Senin (21/08).

Dikatakan, hal ini dirasa sangat penting sehingga pihaknya merasa terpanggil untuk membuat raperda usulan inisiatif dari komisi,” Ujarnya.

lanjut, dikatakan, pihaknya juga sudah berkordinasi melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah guru honor SMA/SMK, yang dilimpahkan dari kabupaten/kota ke provinsi sebanyak 3.600 orang kini turun ke angka 2.900 tenaga guru honorer,” Pungkasnya.

“Sebelumnya alokasi anggaran pemda untuk guru kontrak yang dibiayai dari APBD bukan saja untuk SMA tetapi dari tingkat PAUD dan SLB. Terdapat sekitar 1.530 orang yang sampai hari ini meski pun setelah ada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017, tetapi mereka masih tetap dipertahankan karena merupakan kebutuhan,” pungkasnya.(AT-12)

error: Iklan Hub redaksi@ambontoday.com!!!!