Saumlaki, ambontoday.com – Kilyon Ditahan pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Satuan Reserse Polres KKT, ketika surat pemanggilan dikirim ke tersangka namun, tersangka tidak memenuhi surat panggilan tersebut.

Kilyon ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan ketika dirinya dipercayakan sebagai kuasa hukum oleh Dedi Doni Dasmasela lewat surat kuasa yang diberikan, bukan mengatas namakan ke-13 kepala keluarga (KK) yang lahan atau tanah mereka dipakai Pemda MTB pada saat itu yang kini nomenklaturnya telah berubah ke KKT untuk membangun perumahan perikanan yang dilaporkan oleh Markus S Bulurdity. Namun hanya Dasmasela sendiri.

Dugaan tindak penipuan dan penggelapan yang dilakukan Kilyon saat, dari berbagai sumber yakni tanggal 1 Juni 2015, Kilyon Luturmas sebagai kuasa hukum Dedi Doni Dasmasela, mendaftarkan perkara gugatan perdata di PN Saumlaki. Dan pada tanggal 3 Juli 2015 adanya putusan akta perdamaian yang disepakati oleh penggugat dan tergugat bahwa Pemda KKT akan membayar lokasi pemukiman sebesar Rp600 juta.

Kemudian tanggal 10 Oktober 2015, dilakukan pertemuan di ruang kerja Kabag Tatapem dan Kabag Hukum KKT yang membicarakan masalah pembayaran lahan rumah nelayan di Desa Latdalam. Alhasil tindak lanjut dari pertemuan itu, di tanggal 19 Oktober 2015, Pemda KKT lakukan pembayaran melalui bendahara pengeluaran kepada Kilyon Luturmas via rekening miliknya. Dimana ditransfer uang sebesar Rp594 juta. Sayangnya setelah menerima dana tersebut, Kilyon tidak membagikan kepada ke-13 pemilik lahan sesuai hasil rapat bersama 10 Oktober dan hanya menyerahkannya kepada Kliennya saja yakni Dedi Doni Dasmasela.

Berkembangnya persoalan dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Kilyon akhirnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri KKT pada Senin, (7/3). Dari dugaan tindak pidana penggelapan dan/atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 372 KUHPidana dan/atau 378 KUHPidana. Bahwa terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan Penahanan oleh Penuntut Umum terhitung mulai hari ini, Senin, (7/3) untuk dua puluh hari di Rutan Polres Kepulauan Tanimbar.

Ketika perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Saumlaki untuk disidangkan maka Kamis, (4/8) lewat putusan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan nomor putusan 05/Pid.B/2022/PN.Sml menyatakan bahwa terdakwa Kilyon Luturmas dinyatakan bebas murni.

Kepada ambontoday.com kuasa hukum Ronal Bembuain, S.H,  Ruben Matruty, S.H,  dan Noce Faumasa, S.H katakan sangat rasional putusan yang diberikan Hakim kepada Klien mereka dengan putusan bebas.

“Klien kami tidak pernah lakukan tindakan pidana dalam perkara ini, mengingat perkara tersebut berupa perkara perdata, sehingga lewat pasal  372 KUHPidan yang dijerat kepada klien kami kurang tepat, sehingga putusan Hakim, kami sangat apresiasi terhadap putusan hakim yang sangat bijak lewat putusan terhadap kasus itu, karena perkara ini murni perkara perdata bukan pidana, mengingat perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan nomor putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 21/PDT.G/2015/PN.Sml,” ujar mereka.

Kilyon kepada ambontoday.com di kantor advokatnya katakan, rasa syukur pihaknya bersama keluarga haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketiga kuasa hukumnya yang masih mudah dan sangat tangguh dalam membela perkara di pengadilan, bahkan seluruh masyarakat Tanimbar yang turut mendukungnya dalam menjalani seluruh proses tahapan setelah penetapan tersangka hingga putusan.

“Yang bisa saya sampaikan adalah ucapan syukur buat Tuhan Yang Maha Esa, sebagai orang yang beragama, dan sebagai warga negara yang baik juga saya bersyukur karena dapat menjalani semuanya dengan segala baik sesuai aturan dan hukum yang berlaku di negara kita tercinta ini,” ungkapnya.

Lanjut Kilyon, dari putusan tersebut kiranya dapat memberikan efek jerah bagi masyarakat Latdalam maupun seluruh masyarakat Tanimbar dalam menilai suatu kasus yang ingin diproses hukum, sehingga tidak merugikan pribadi keluarga dan banyak orang.

Dalam pendampingan tugas kuasa hukum terhadap Kilyon, secara tegas menyampaikan, Mereka akan melakukan gugatan ganti rugi nama baik terhadap klien mereka.

“Klien kami ini seorang advokat, kinerjanya diatur oleh UU no 18 tahun 2003, bahkan diatur juga terkait dengan honorarium atas jasa yang ia berikan, maka dalam putusan juga mengakomodir itu,” jelas mereka.

Hakim yang mengatur jalannya persidangan adalah Triwahyudy. SH. MH sebagai hakim ketua, Elfas Yanuardi. SH sebagai pembantu hakim 1 dan Ari Wibowo. SH. M.kn sebagai hakim anggota 2. (BTA)