Ambontoday.com, Ambon.– Menyikapi roda pemerintahan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang beberapa bulan belakangan berjalan timpang akibat sejumlah persoalan yang melilit pucuk pimpinan di Kabupaten itu, Komisi Nasional Penyelamat Aset Negara (Komnas PAN) Wilayah Maluku dan SBB menyatakan, keprihatinan serta menegaskan agar pihak Polres SBB menghentikan penyelidikan terhadap beberapa persoalan teristimewa terkait uang makan minum Pandopo Bupati, Wakil Bupati dan Sekda.
Hal ini disampaikan Alwi Attamimi, Ketua Bidang Pengawasan Pemerintahan Daerah Komnas PAN SBB kepada wartawan di Ambon, Kamis (5/7).
Menurutnya, persoalan uang makan minum Pandopo Bupati, Wakil Bupati dan Sekda SBB tidak substansial dan terkesan tendensius.
Menurutnya, setelah 3 bulan Bupati SBB memegang jabatan resmi, dirinya sebagai Ketua Bidang Pengawasan Pemerintahan diperintahkan oleh Ketua Wilayah Komnas PAN Maluku, Lutfi Attamimi, untuk melakukan pengawasan dan penelusuran terhadap sejumlah kebijakan dan program kerja pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati SBB.
“Seteleh Bupati dan Wakil Bupati dilantik, saya langsung diperintahkan oleh Ketua Wilayah untuk melakukan pengawasan dan penelusuran terhadap kebijakan serta program kerja dua pucuk pimpinan tersebut.
Dan sepanjang pengawasan selama ini tidak ada persoalan apapun yang merugikan pemerintahan dan masyarakat Kabupaten SBB,” jelas Alwi.
Terkait persoalan uang lauk-pauk Pandopo Bupati, Wakil Bupati dan Sekda SBB yang saat ini sedang diselidiki oleh pihak Polres SBB, dirinya menilai bahwa persoalan tersebut tidak substansial dan terkesan ada upaya oknum tertentu untuk memecah belah pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati, M.Yasin Payapo dan Yus Akerina.
“Saya melihat persoalan ini tidak substansial serta bermuatan politis untuk memecah pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati SBB juga Sekda. Pasalnya, persoalan yang sudah masuk penyelidikan di Polres SBB ini tidak benar. Saya nyatakan persoalan ini tidak benar dan saya siap mempertanggung jawabkan itu,” tegas Alwi.
Dikatakan, substansi persoalan yang dipersoalkan dalam masalah uang lauk-pauk ini tidak jelas, entah ini dugaan penyelewengan atau penyelahgunaan dana sebesar 210 juta itu.
Dirinya menilai, di balik persoalan ada oknum-oknum tertentu yang sengaja memperkeruh keharmonisan Bupati dan Wakil Bupati SBB dalam menjalankan roda pemerintahan di kabupaten SBB.
Sementara itu, Ketua Komnas PAN Wilayah Maluku, Lutfi Attamimi mengatakan, setelah dirinya mencermati sejumlah persoalan yang akhir-akhir ini mencuat di SBB yang melibatkan pucuk pimpinan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda, mengindikasikan bahwa ada fitnah yang sengaja dimainkan oleh oknum-oknum tertentu untuk merusak keharmonisan roda pemerintahan di sana.
“Setelah saya cermati sejumlah persoalan yang belakangan terjadi di SBB, saya menilai ada upaya untuk saling menfitnah ketiga pucuk pimpinan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda SBB sehingga tidak harmonis dalam menjalankan roda pemerintahan di sana.
Untuk itu, terkait persoalan uang makan minum di Pandopo, saya nilai substansi persoalannya tidak jelas sama sekali sehingga tidak perlu dipersoalkan.
Saya minta pihak Polres SBB juga jeli melihat persoalan ini, dan menghentikan segala proses penyelidikan serta penyidikan terhadap kasus ini demi keharmonisan kepemimpinan dan jalannya roda pemerintahan di SBB,” tandas Lutfi.
Dirinya juga meminta oknum-oknum yang sengaja ingin menghancurkan keharmonisan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda SBB untuk menghentikan sepak terjangnya demi kemajuan kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa itu kedepan. (AT008)