KPU Diminta Lakukan PSU di Desa Laha, Banyak Pelanggaran Diduga Akibat Panwas dan KPPS “Disetir” Oknum Caleg

Ambontoday.com, Ambon.- Sejumlah Calon Anggota Legislativ di Desa Laha, Kecamatan Taluk Ambon  meminta pihak KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum 17 April 2019, untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di wilayah itu, menyusul adanya sejumlah tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota KPPS maupun Panwas yang bertugas pada 17 TPS yang tersebar di Desa Laha, terindikasi sudah “disetir” salah satu Oknum Caleg PKS.

Hal ini disampaikan sejumlah Caleg diantaranya, Hadisyam Alkatiri (Caleg PPP), Hamzah. HI.M. Nur (Caleg PAN), Suprianus Batlayeri (Caleg Berkarya), dan M.Nasir Solisa (Caleg. Hanura) kepada wartawan, Sabtu 20 April 2019, di Posko kemenangan salah satu Caleg yang berlokasi di Bukit Kasih Desa Laha.

Menurut salah satu Caleg asal Partai PPP, Hadisyam Alkatiri, banyak sekali terjadi pelanggaran Pemilu saat pemungutan suara 17 April kemarin hampir di seluruh TPS yang ada dalam kawasan Desa Laha.

Bentuk pelanggaran tersebut adalah, adanya mobilisasi massa dalam jumlah cukup besar untuk melakukan pencoblosan berulang kali dari satu TPS ke TPS lainnya, praktek money politic, eksploitasi anak dibawah umur untuk melakukan pencoblosan, jumlah surat suara yang sengaja dimanipulasi dan tidak sesuai jumlah DPT, serta ketidak netralan anggota KPPS serta Panwas.

“Saat hari pencoblosan kemarin, saya sempat melakukan pemantauan dengan menggunakan mobil, dan saya melihat adanya mobilisasi massa yang sengaja dikendalikan oleh oknum tertentu bergerak dari satu TPS ke TPS lainnya.

Kecurigaan saya itu benar ketika ada laporan dari saksi kami yang ditempatkan di beberapa TPS menyampaikan kalau ada sejumlah orang yang melakukan pencoblosan berulang kali, bahkan ada orang yang mencoblos di TPS tapi namanya tidak sesuai dengan DPT yang ada,” jelas Alkatiri.

Dikatakan, saat mendapat laporan saksi seperti itu, dirinya menyampaikan agar para saksi mengambil gambar orang orang yang mencoblos berulang kali, sayanya para saksi yang tidak memiliki HP tipe Android akhirnya tidak sempat mengambil gambar.

“Ada juga pemilih yang sengaja menggunakan surat undangan sisa milik DPT yang sudah meninggal. Dan orang ini kita tahan dan langsung menanyakan dari mana dia mendapatkan surat undangan itu. Dirinya menjawab surat undangan itu diperolehnya dari koordinator tim sukses salah satu caleg.

Ada juga Ketua KPPS di TPS 13 Dusun Air Manis, Desa Laha yang menjadi tim sukses salah satu Caleg, hal ini sudah pernah saya complain ke Ketua PPS. Kenapa anda meloloskan oknum seperti ini sebagai Ketua KPPS, karena oknum yang bersangkutan adalah tim sukses salah satu Caleg di Desa Laha dan itu bisa berpengaruh pada ketidaknetralan dalam proses pemungutan suara nanti,” bebernya.

Dugaan ketidaknetralan Ketua KPPS di TPS 13 ini terbukti pada saat hari pemungutan suara, dimana saat perhitungan suara berlangsung, sebagai Ketua KPPS oknum tersebut mengangkat surat suara tanpa memperlihatkan secara jelas kepada para saksi, dirinya langsung teriak PKS kemudian langsung melipat surat suara yang di coblos itu.

Bahkan yang lebih para lagi, salah satu anggota KPPS mengaku kalau sebelum hari pemungutan suara, Ketua dan Anggota KPPS diundang oleh Oknum Caleg ke rumahnya entah untuk apa, namun yang bersangkutan tidak mau hadir karena akan mempengaruhi kenetralannya sebagai anggota KPPS.

Selain itu, banyak surat undangan yang dibagikan tidak sesuai DPT, ada orang yang namanya masuk dalam DPT tetapi tidak mendapat undangan dan ini bukan hanya satu oarng tetapi cukup banyak warga yang tidak peroleh undangan untuk mencoblos padahal nama mereka ada dalam DPT.

Dan kedapatan, ada orang lain yang tidak termasuk dalam DPT mencoblos menggunakan surat undangan milik orang yang namanya terdaftar dalam DPT.

Yang paling disesalkan adalah, sikap diam dan tidak netralnya Panwas yang bertugas di sejumlah TPS dalam kawasan Desa Laha. Dirinya seakan melakukan pembiaran terhadap kecurangan dan pelanggaran yang terjadi nyata di depan mata maupun atas laporan warga dan saksi.

Untuk itu, para Caleg meminta agar baik Oknum KPPS dan Panwas yang bertugas di sejumlah TPS dalam kawasan Desa Laha agar diperiksa secara intens oleh Bawaslu, bila perlu diganti.

Mereka juga meminta dengan tegas agar KPU melakukan Pemungutan Suara  Ulang (PSU) di seluruh TPS yang ada dalam kawasan Desa Laha, karena hampir seluruh TPS terjadi pelanggaran yang sangat melanggarar aturan dan mekanisme penyelenggaraan pemungutan suara serta ketidaknetralan KPPS dan Panwas. AT008

Jadilah Orang Pertama share:
author