KPU Kota Ambon Dipidanakan

Tidak ada komentar 98 views

Ambon, ambontoday.com – Proses Pemulihan Umum (Pemilu) 2019 yang dihelatkan secara serempak berjalan aman dan demokrasi, namun jujur adil (jurdil) tidak dikedeoankan maka namun bertolak belakan malah diutamakan tidaknya jurdil pada pemilu 2019 ini.

Berdasarkan pres relis yang diterima redaksi ambontoday.com, Titus Y A F Lethulur, mangatakan “saya telah melakukan laporan tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu 2019 kepada Bawaslu Kota Ambon dengan tembusan ke bawaslu RI dijakarta dan bawaslu Provinsi Maluku di Ambon” katanya.

Diulas juga, lporan yang dilakukan berdasarkan temuan dan fakta – fakta pada saat rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Nusaniwe, yang mana dari pelanggaran – pelanggaran yang ada telah dikeluarkan rekomendasi oleh pihak panwas kecamatan terkait dengan PSU pada empat TPS.

“Panwas telah mengeluarkan rekomendasi PSU di TPS 2 dan 7 Kelurahan Urimesing, TPS 1 dan 5 Kelurahan Silale, dari rekomendasi tersebut tidak dikaji secara matang oleh pihak KPUD Kota Ambon, langsung ditolak berdasarkan surat KPUD Kota Ambon nomor 11/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-Kota/IV/2019 terkait tindaklanjuti rekomendasi pemungutan suara ulang dalam pemilu 2019 tertanggal 25 April 2019” beber Lethulur.

Lanjutnya, dipandang perlu untuk dilaporkan tindakan KPUD Kota Ambon yang tidak menghargai rekomendasi yang dikeluarkan pihak panwas kecamatan nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku, terkait PSU maka dasar pikirnya adalah, PSU wajib dilaksanakan apa bila memenuhi unsur sesuai ketentuan pasal 65 ayat 2 PKPU nomor 9 Tahun 2019 perubahan atas PKPU nomor 3 Tahun 2019, begitujuga dengan pelaksanaan PSU maka aspek kepastian hukum dan keadilan dalam menjunjung tinggi asas Jurdil dalam pemilu dapat terpenuhi.

Disisi lain Fakta dan bukti pada pleno rekapitulasi tingkat kecamatan nusaniwe, adapun TPS – TPS yang sudah direkomendasikan sangat memenuhi unsur karena semua pelanggaran tersebut mengarah pada pidana pemilu, karena terbukti ada peserta pemilu yang terdaftar sebagai DPTb yang menggunakan A5 diberikan hak pilihnya 5 surat suara, hal ini sangat meyalai prosudur hukum karena yang bersangkutan memiliki KTP diluar Provinsi Maluku, hal ini diperkuat dengan UU nomor 7 tahun 2019 tentang PSU dan UU pemilu tahun 2007 pasal 348 ayat 4, kejadian yang dilarang dalam UU tersebut benar terjadi ketika rekap dilakukan di kecamatan nusaniwe dan disaksikan oleh PPK, Panwas Kecamatan dan para saksi dari parpol maupun DPD RI.

“Saya bingung dengan dasar pikir KPUD kota ambon menolak rekomendasi panwas kecamatan nusaniwe dengan alasan tidak memenuhi unsur ini berarti KPU kota ambon sudah gagal paham juga alsan tidak mendasar serta sumir dari aspek penelaan hukum bahkan saya duga kuat ada KPU kota ambon masuk angin sekaligus terindikasi terlibat konflik interes” pungkas lelaki berdara KKT kelahiran kota ambon ini.

Dikatakan juga, ada sedikit keanehan atas jawaban KPUD kota ambon terhadap rekomendasi panwas kecamatan nusaniwe, dimana alsan KPUD kota ambon bahwa rekomendasi panwas diterima 24 April 2019, dari aspek limit waktu singkat, ini alasan yang mengada – ngada, karena sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku PSU dilaksanakan 10 hari dari tanggal pencoblosan, sehingga masih sisa 3 hari untuk persiapan PSU sebelum tanggal 27 April 2019.

“Saya bertindak sebagai pelapor mengatasnamakan saksi dari Partai Gerindra, dan secara aturan kami Gerindra sangat dirugikan ketika rekomendasi PSU tidak digubris oleh KPU kota ambon, yang herannya lagi pelanggaran pemilu yang sama bisah diselenggarakan PSU di Kabupaten SBB, Malteng, dan Buru kok di kota ambon tidak bisah, ada apa dengan KPUD kota ambon ???” tanya Lethulur.

Ia berharap ada etiket baik dari KPUD kota ambon untuk meninjau kembali keputusannya, mebgingat keti kita merujuk pada UU nomor 7 Tahun 2007 pasal 549 yang berbunyi, Jika KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan PSU di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 373 ayat 3 yang menegaskan bahwa persyaratan yang ada pada UU ini telah terpenuhi KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 jutah rupiah jika KPU tidak mematuhinya.

“Saya sangat berharap kepada KPUD kota ambon agar lebih jelih untuk mengambil sikap, agar kasus – kasus atau pelanggaran – pelanggaran itu fakta adanya tidak ada rekayasa sehingga terbitlah rekomendasi panswas kecamatan nusaniwe, maka KPU kota tetap dengan komitnya, maka saya mintak kepada pihak Bawaslu kota ambon agar mempercepat prisesnya hingga ke Kepolisian dan Kejaksan, bahkan saya juga akan memasukan laporan ke DKPP pekan ini juga” harapnya. (AT – 007)

Jadilah Orang Pertama share:
author