LAHP Dugaan Malladministrasi BPN Tunggu Kesimpulan, Attamimi Sesali Penilaian Sepihak Kepala Ombudsman

Ambontoday.com, Ambon.- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kantor Perwakilan Maluku, menyatakan, Laporan Akhir Hasil Penyelidikan (LAHP) terkait laporan yang disampaikan Direktur PT Maluku Membangun dan juga Ketua Komisi Nasional Penyelamat Aset Negara (Komnas PAN), Lutfi Attamimi, tentang dugaan malladministrasi yang dilakukan Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi Maluku dan Kantor Pertanahan Kota Ambon dalam penerbitan sejumlah Sertipikat Tanah di atas tanah eks Eigendom Verponding 986, 987 dan 988, sudah hampir rampung dan tinggal penyempaian kesimpulan akhir.

Kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat 1 Pebruari 2019, Ketua ORI Perwakilan Maluku, Hasan Slamet, SH menyampaikan, kesimpulan akhir ini akan disampaikan oleh beberapa staf dan Kepala Devisi yang selama ini turut terlibat dalam penanganan laporan PT Maluku Membangun.

“Dokumen LAHP sudah dibuat dan hampir rampung, hanya tinggal melengkapi kesimpulan. Kesimpulan ini menyangkut pandangan dari para staf dan kepala devisi yang selama ini turut berproses dalam kasus laporan PT Maluku Membangun.

Nanti pada hari senin minggu besok, saya sudah sampaikan kepada seluruh staf dan kepala devisi untuk rapat bersama dalam rangka penyampaian pandangan akhir atau kesimpulan terkait persoalan ini,” jelas Hasan.

Dirinya mengatakan, dalam kesimpulan hasil LAHP ini bisa saja berpandangan bahwa telah terjadi perbuatan malladministrasi ataupun tidak ada. Kalau nantinya kesimpulan menyebutkan terjadi malladministrasi maka ORI akan meminta BPN untuk mengambil langkah langkah perbaikan.

“Kalau nanti kesimpulan akhir dari LAHP ini menetapkan telah terjadi malladministrasi, maka ORI Perwakilan Maluku akan meminta secara resmi kepada BPN untuk melakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tetapi jika nanti dalaam kesimpulan akhir itu menyatakan bahwa tidak terjadi malladministrasi sebagaimana yang disampaikan oleh PT Maluku Membangun, maka kasus ini akan kita tutup,” ungkapnya.

Slamet menilai, dugaan malladministrasi sebagaimana yang disangkakan oleh pihak PT Maluku Membangun menurutnya tidak terjadi.

“Kalau pribadi saya menilai, selama mempelajari kasus ini tidak terdapat perbuatan malladministrasi sebagaimana dituduhkan pihak pelapor. Karena berdasarkan sejumlah dokumen yang disampaikan pihak BPN kepada ORI Maluku sama sekali tidak ada praktek malladmnisitrasi sebagaimana yang dituduhkan oleh PT Maluku Membangun.

Itu pendapat pribadi saya, saya tidak tahu dengan rekan rekan staf ataupun kepala devisi yang menangani secara langsung persoalan ini, karena memang persoalan ini bukan baru, melainkan sudah pernah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh teman teman pada masa kepemimpinan yang lama, saya kan baru menjabat tahun 2017,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan hasil tim investigasi ORI Perwakilan Maluku pada tahun 2013, dimana saat itu Hasan Slamet belum menjabat sebagai Kepala Ombudsman menyatakan kalau, pihak BPN telah melakukan tindakan malladminitrasi terhadap penerbitan sertipikat di atas lahan eks Eigendom Verponding dimaksud.

Bahkan dokumen kepemilikan tanah yang ada di tangan PT Maluku Membangun tidak terbantahkan oleh pihak BPN, sebaliknya, pihak BPN tidak memiliki bukti yang dapat mengugurkan bukti dokumen PT Maluku Membangun. Pihak BPN hanya berdalih kalau itu tanah milik Negara tetapi tidak dapat menunjukan dasar ataupun dokumen yang bisa menyatakan persil tanah eks Eigendom tersebut adalah tanah milik Negara.

Menanggapi penilaian Kepala Ombudsman Hasan Slamet, Direktur PT Maluku Membangun, Lutfi Attamimi kepada media ini dikantornya, Jumat 1 Pebruari 2019 menyampaikan, penilaian pribadi Hasan Slamet terkait persoalan ini sangat tendensius.

“Penilaian macam apa ini, Kepala Ombudsman seharusnya tidak menilai sepihak, dirinya kan baru menjabat dan baru mengetahui persoalan ini semasa kepemimpinannya. Jangan karena diberikan sejumlah dokumen versi BPN lalu menilai seperti itu.

Dirinya harus tahu bahwa salinan ataupun copyan dokumen yang disampaikan oleh BPN kepada ORI Maluku itu sama sekali tidak menyentuh sedikitpun hak PT Maluku Membangun, coba diteliti, adakah dokumen itu menyebutkan persoalan PT Maluku Membangun dengan BPN.? Kan tidak, jadi jangan memberikan penilaian sepihak, kalau sikap pemimpin seperti ini sebaiknya Kepala Ombudsman diganti saja,” tegas Attamimi. AT008

Jadilah Orang Pertama share:
author