Lima Isu Strategis Diingatkan Murad dalam Rapat Forkopimda

Lima Isu Strategis Diinatkan Murad dalam Rapat Forkopimda

 

Ambon, ambontoday.com – Lima isu strategis yang menjadi arahan Presiden Jokowi dikembalikan oleh Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail dalam Rapat Gabungan Forum Pimpinan Daerah (Forkopmda) Provinsi Maluku bersama kabupaten / kota yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (3/12/2019).
Kelima isu strategis yang memuat, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan peraturan, reformasi birokrasi dan trasformasi ekonomi.
Presiden Jokowi sebelumnya juga telah memberikan tanggapan atas isu ini dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda Provinsi serta Kabupaten / Kota seluruh Indonesia, pada 13 November 2019 lalu,
“Penting untuk saya tegaskan itu, bahas isu strategis strategis sekali, dan selaras dengan apa yang tertuang dalam visi dan misi kami selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku,” kata Gubernur Maluku pada kesempatan itu.
Menurutnya, membahas isu ini sangat relevan dengan tugas-tugas kepala daerah dan akan mampu menurunkan angka kemiskinan, mensejahterakan masyarakat dan melindungi kelestarian alam.
Gubernur menjelaskan, lebih rinci tentang masalah strategis menyangkut bidang pendidikan dan kesehatan yang berkaitan dengan layanan dasar dengan kontribusi utama dalam pelaksanaan visi-misi pemerintah provinsi.
Ia mencontohkan, terkait pembiayaan kesehatan melalui BPJS. Kata gubernur seluruh masyarakat Maluku harus disetujui oleh rumah sakit, baik yang sudah memiliki kartu BPJS atau yang belum memiliki kartu BPJS.
“Apapun masalah administrasi yang dapat diurus nanti, tetapi tindakan pertolongan kesehatan untuk pasien, harus diutamakan. Saya berharap seluruh bupati / walikota juga memperhatikan hal ini, ”tegasnya.
Gubernur juga berharap, dengan beroperasinya Rumah Sakit Pusat DR. Leimena sebagai rumah sakit rujukan Kawasan Timur Indonesia, semakin meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.
“Aset yang berharga ini, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah kabupaten / kota, sehingga masyarakat kita tidak perlu berobat jauh-jauh ke luar daerah,” papar gubernur.
Ia juga mengatakan, di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Maluku juga akan mendorong anak-anak daerah untuk menekuni jalur pendidikan yang terhubung dengan pengembangan proyek Blok Masela melalui industri turunannya.
“Kita harus menjadi tuan rumah di rumah sendiri,” kata gubernur.
Terkait pembangunan infrastruktur, terkait dengan seluruh bupati / walikota untuk bersama-sama mengawal hasil pertemuan dengan Menteri Perhubungan beberapa waktu yang lalu sampai dengan proses realisasinya.
Sementara terkait masalah penyederhanaan peraturan dan reformasi birokrasi, kewenangan penuh, tergantung pada pihak pemerintah pusat.
“Bagi kita di daerah, pada prinsipnya wajib mendukung dan melaksanakannya tepat, sesuai dengan situasi dan kebutuhan daerah,” jelas gubernur.
Tak hanya itu, gubernur juga menyentil tentang pengelolaan Dana Desa. Sebagai bahan evaluasi, dirahkan untuk menjelaskan, jumlah Dana Desa untuk Provinsi Maluku dari tahun 2015 sampai dengan 2019, kurang dari 4,1 triliun.
Beberapa hasil pembangunannya antara lain, pembangunan jalan, jembatan, air bersih, MCK, sumur, irigasi, poliklinik desa, dan posyandu telah banyak membantu masyarakat di desa. Namun, dampak negatifnya cukup banyak. Ada kepala desa dan perangkat desa yang bermasalah dengan keuangan terkait pengelolaan keuangan DD.
“Saya berharap para bupati / walikota bersama Kajari dan Kapolres agar memperhatikan sepenuhnya, ini,” tegas gubernur.
Di sisi lain, gubernur juga menyampaikan ada 2 isu strategis yang diterima perayaan Natal dan Tahun Baru. Ia meminta agar masyarakat mendukung tugas-tugas Polri dalam mendukung Kamtibmas.
“Masing-masing memegang peranan strategis. Para bupati / walikota memimpin korodinasi, Polda / Polres melakukan Gelar Operasi Keamana, TNI membackup tugas-tugas kepolisian. Kejaksaan menegakan hukum dengan tegas. Sedangka para Tokoh Agama harus berperan, untuk terus toleransi dan saling mendukung antar umat beragama, ”imbau gubernur.
Dikatakan, jalinan hubungan antar kelompok masyarakat dan umat beragama harus terus dibangun dalam warisan adat budaya. Tak hanya itu, Bulog juga Dinas Perindag Provinsi dan kabupaten / kota juga harus meminta bantuan stok Sembako dan bahan pangan jelang Natal dan Tahun Baru. Terkait dengan BBM yang menjadi wewenang Pertamina, juga Menyediakan pasokan listrik oleh PT PLN.
“Ini masalah-masalah kebutuhan nyata masyarakat yang harus dipertanyakan sehingga tidak perlu keresahan bahkan kepanikan. Saya tidak ingin menimbulkan isu-isu provokatif yang meresahkan masyarakat, hanya karena pemerintah yang terlibat tidak bekerja dengan benar, ”tegas gubernur (AT / lamta / humas)

https://click.advertnative.com/loading/?handle=3951
author