Kriminal

Lusikooy: Perkara Fery Tanaya Membingungkan Masyarakat

AMBON, Ambontoday.com- Perkara Tindak Pidana Korupsi pengadaan tanah bagi pembangunan PLTMG 10 MW di Pulau Buru yang oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku yang telah menetapkan Fery Tanaya sebagai tersangka dan t ditahan sejak tanggal 26 April 2021 sebenarnya sudah menjadi opini publik.

Henry S. Lusikooy, SH.,MH selaku kuasa hukum Fery Tanaya menyampaikan, perkara tersebut membuat publik bertanya – tanya ada kepentingan apa dibalik perkara ini karena hampir empat tahun masyarakat Maluku khususnya masyarakat kota Ambon telah dipertontonkan dengan suatu tontonan yang sangat menggelikan.

“Dapat saya katakan sebagai ; KEDIKTATORAN TERSELUBUNG DAN OVER KRIMINALISASI OLEH OKNUM PENEGAK HUKUM KEJAKSAAAN TINGGI MALUKU DALAM PROSES PENYIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
Saya yakin masyarakat Maluku sudah tau bahwa yang mereka tonton selama ini adalah sebuah komedi yang aktor – aktornya adalah badut – badut bertopeng penegak hukum, dan untuk membuat masyarakat Maluku tidak hanya tertawa tetapi bisa juga dijadikan sebagai bahan perenungan terhadap bentuk penegakan hukum di negara tercinta ini, saya membuat kajian ini juga sebagai catatan sejarah penegakan hukum yang sangat mengerikan bagi masyarakat yang mendambakan proses penegakan hukum dapat dilakukan oleh para penegak hukum yang berperi kemanusiaan serta sedikit mempunyai rasa takut akan Tuhan,” tuturnya belum lama ini di Ambon.

Dikatakan, perkara penyidikan ini telah terjadi over kriminalisasi adalah perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum yaitu PLTMG 10 MW ( Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas ) tahun anggaran 2016 di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Menurutnya, Oknum-oknum penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku, menjalankan tugasnya di wilayah hukum Provinsi Maluku dengan menggunakan topeng penegak hukum untuk mengubah, memaksa suatu perbuatan yang bukan pidana menjadi perbuatan pidana.

“1). Penyidik menetapkan klien saya (Fery Tanaya) sebagai tersangka dalam proses penanganan perkara masih dalam tahap penyelidikan. Sehingga bentuk kediktatorannya adalah penyidik menabrak Putusan Mahkamah Konstunsi Nomor 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017 dan Hukum Acara Pidana serta segala bentuk aturan lain yang telah menetapkan bahwa penetapan tersangka hanya berlaku dalam ruang lingkup penyidikan.

2). Untuk memenuhi unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 (1) dan Pasal 3 UU No.31 th 1999 beserta perubahannya. Penyidik telah mengkriminalisasi aturan guna memenuhi unsur tersebut, antara lain :

Baca Juga  Alfons Eksekusi di Kesia, Bukti Nyata Surat Kepemilikan Tisera Cacat Hukum

a. Penyidik merekayasa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai asal konversi Barat, yang jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal

24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara”.

“Bahwa rekayasa yang dimaksudkan adalah karena tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagaimana yang digaris bawahi tersebut, dikriminalisasi oleh diktator oknum penyidik Kejati Maluku dengan mengubah maknanya menjadi Tanah Milik Negara, padahal arti sebenarnya dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah bukan tanah milik negara sebagaimana yang direkayasa tersebut, melainkan arti sebenarnya adalah tanah yang belum dilekati hak atau disebut tanah negara, dengan dasar hukum kebenarannya adalah sebagai berikut :

  • Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah TANAH NEGARA sebagaimana Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
  • Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
  • Kata dikuasai oleh Negara bukanlah dimiliki oleh negara, Sebagaimana Undang- Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria, dalam Penjelasan umum Angka Romawi II bagian (2) dijelaskan bahwa bahwa dikuasai dalam pasal tersebut bukanlah berati dimiliki.

b. merekayasa bahwa sdr Fery Tanaya tidak berhak menerima ganti rugi atas tanah karena tanah tersebut adalah tanah ASET milik Negara, padahal sama sekali secara fakta tanah tersebut belum menjadi aset Milik Negara karena belum tercatat sebagai aset milik negara dimana belum pernah ada sertipikat hak pakai atau hak pengelolaan atas nama Pemerintah RI, Pemerintah Daerah maupun BUMN yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara, Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi “Barang Milik Negara/Daerah yang berupa tanah yang dikuasai pemerintah pusat / daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia / Pemerintah Daerah Yang bersangkutan.
c. merekayasa bahwa sdr Fery Tanaya tidak berhak menerima ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum karena tanah tersebut bukan milik Fery Tanaya melainkan milik Negara,” paparnya.

Baca Juga  Sikapi Bentrok Di Kudamati, Wenno Minta Dukungan Tokoh Agama Damaikan

Dia juga menyampaikan, Bahwa Fery Tanaya tidak berhak menerima ganti rugi adalah kebohongan besar yang dibuat-buat penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku, karena kebenarannya secara hukum adalah Fery Tanaya berhak menerima ganti rugi, sesuai :

1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
2). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum.
3). Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum.
4). Peraturan presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum.
5). Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum.
6). Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum.
7). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
8). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

9). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

“Pasal-Pasal paling jelas yang mengakomodir Fery Tanaya selaku pihak yang berhak menerima pembayaran ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada :

  • Pasal 16 berbunyi
Baca Juga  Informasi Bersifat Penting

Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
– Pasal 17 ayat (1) berbunyi

Pihak yang berhak berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai Obyek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
– Pasal 17 ayat (2) berbunyi

Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemegang hak atas tanah;
b. pemegang hak pengelolaan;
c. nadzir untu tanah wakaf;
d. pemilik tanah bekas milik adat;
e. masyarakat hukum adat;
f. pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
– Pasal 25 ayat (1) berbunyi

Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki bukti yang diterbitkan oleh pejabat berwenang yang membuktikan adanya penguasaan atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
– Pasal 25 ayat (2) berbunyi

Dasar kepemilikan bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengah tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti berupa :
a. Ijin Mendirikan Bangunan dan Bukti fisik bangunan;
b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik; atau
c. bukti tagihan / pembayaran listrik, telepon, atau perusahan air minum, dalam 1 (satu) bulan terakhir.

  • Pasal 23 ayat (1) berbunyi
    Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah negara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan / atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

  • Pasal 26 berbunyi
    error: Iklan Hub redaksi@ambontoday.com!!!!
    X