Ambon, Ambontoday.com – Pemerintah Provinsi Maluku meluncurkan dokumen Roadmap Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan pembangunan berkelanjutan (Roadmap MAPI-PB), yang berlangsung di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Selasa (20/2/2018).
Turut hadir dalam acara dimaksud adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Dalam Negeri, Pimpinann Daerah Dari dua Kabupaten/Kota , Akademisi, LSM dan Pihak swawsta.
Manajer Regional Program USAID APIK, Willy Wicaksono mengatakan, Pemerintah Indonesia telah merumuskan Dokumen Niatan Kontribusi Nasional (NDC) yang menargetkan penurunan emisi sebesar 29 persen pada 2023 dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan batuan internasional serta meningkatkan ketahanan ekosistem, ekonomi dan sistem kehidupan.
“Sebagai langkah nyata implementasi daerah, disusunlah NDC Subnasional di tingkat provinsi agar masing-masing wilayah dapat mempertimbangkan karakteristik serta potensinya,” katanya.
Menurutnya, Maluku menunjukan kontribusinya melalui rumusan NDC Subnasional berupa Roadmap MAPI-PB yang akan menjadi acuan dalam mengorganisasikan dan merencanakan kegiatan dengan berlandaskan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Pada Sisi yang sama, Plt Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua mengatakan, Roadmap MAPI-PB memberikan arah kebijakan sehingga pemerintah baik tingkat provinsi, kabupaten, kota dapat mengembangkanketangguhan masyarakt agar dapat beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. “Karena pembangunanadalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dan harus diupayakan oleh seluruh pihak,” jelasnya.
Daikuinya, wilayah Maluku memiliki karakteristik kepulauan dengan 92,4 persen wilayahnya berupa lautan serta pulau-pulau kecil yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Karena saat gelombang tinggi dan abrasi mengancam masayarakt pesisir, sementara banjir, tanah longsor dan angin puting beliung kerap terjadi di sejumlah darat.
“Artinya USAID dengan adaptasi perubahan iklim dan ketangguhan (APIK) telah melaksanakan kajian kerentanan dan resiko iklim yang menjadi salah satu dasar perumusan Roadmap MAPI-PB terutama dalam sektor adaptasi,” tuturnya.
Baginya, dokumen Roadmap MAPI-PB meliputi periode 2018-2030 dan menyajikan hasil identifikasi modalitas, prosedur, arah kebijakan, strategi implementasi serta tata waktu dalam upaya mitigasi dan adaptasiperubahan iklim Provinsi Maluku.
“Penyusunan Roadmap MAPI-PB merupakan tindak lanjut dari SK Gubernur Nomor 255a tahun 2017 tentang pembentukan tim khusus penyiapan dokumen, yang penulisannya dimulai sejak Juni 2017 dengan melibatkan tim ahli dari Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Ilkim KLHK dan bekerjasama dengan USAID APIK sebagai fasilitator. (AT-009)