AMBON, Ambontoday.com- Agenda percepatan penurunan stunting di Maluku jadi salah satu hasil rekomendasi dalam pokok-pokok pikiran Musyawarah kerja DPW PKB Maluku, yang berlangsung di Ambon 3 Agustus 2022.

“Stunting adalah agenda prioritas nasional, maka PKB juga ambil bagian sebagai dari politik kesejahteraan. Karena angka stunting di Maluku masih cukup tinggi yaitu 28,7 persen pada tahun 2021. Sehingga sudah sepatutnya menjadi skala prioritas”, Kata Basri Damis, Ketua DPW PKB Maluku, di Ambon (3/8/22).

Dijelaskan lebih lanjut, Angka Stunting di Maluku masih cukup tinggi yaitu 28,7 persen pada tahun 2021. Hal ini perlu menjadi perhatian serius semua pihak karena berkaitan langsung dengan kualitas generasi bangsa yang akan tumbuh 20 hingga 30 tahun mendatang.

“Penanganan percepatan penurunan stunting telah menjadi agenda prioritas nasional dan telah diatur dalam Perpres nomor 72 tahun 2021. Karena percepatan penurunan stunting adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa”, Jelasnya.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.

Damis menegaskan bahwa agenda pengentasan stunting telah menjadi bagian dari politik kesejahteraan secara nasional. Karena ini berhubungan erat dengan perbaikan dan peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) di Indonesia.

“Kita mendesak agar Pemerintah Daerah dan DPRD segera membuat sebuah kebijakan turunan sebagai tindak lanjut dari Pepres. Sehingga upaya penurunan stunting di Maluku dapat berjalan secara optimal”, Tegasnya.

Basri mengingatkan agar seluruh kader PKB di Maluku untuk dapat terlibat aktif mendorong kebijakan-kebijakan level provinsi, kabupaten/kota, desa bahkan di level Rt/Rw. Terutama yang terkait dengan ketahanan pangan dan perbaikan gizi.

“Kita sudah arahkan semua anggota DPRD di Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk mengawal setiap agenda kebijakan yang terkait dengan perbaikan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, ketahanan pangan dan perbaikan gizi. Karena semua itu adalah problem-problem struktural yang menjadi akar lahirnya stunting,” Tuturnya. (AT-009)