Ambon, Ambontoday.com- Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku optimis dengan adanya kebijakan Strategi di Tahun 2022, Kinerja Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di Maluku tumbuh positif.
“Kinerja LJK di Provinsi Maluku hingga akhir tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan kinerja intermediasi yang
tinggi disertai tingkat risiko yang terkendali, baik di sektor perbankan, pasar modal,
maupun industri keuangan non bank (IKNB),” kata Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, Rony Nazra saat memberikan materi pada media Brifing di Joas Biz Hotel, Jumat (18/3/2022).
Nazra mengakui, secara umum kondisi LJK Maluku pada Desember 2021 relatif
stabil dan terkendali dengan total aset sebesar Rp25,31 triliun atau tumbuh 8,05%
(yoy).
“Adapun penghimpunan Dana Pihak Ketiga perbankan adalah sebesar Rp15,52
triliun atau tumbuh 4,09% (yoy) dan jumlah penyaluran kredit perbankan sebesar
Rp15,64 triliun atau tumbuh Rp6,57% (yoy) dengan rasio Non Performing Loan (NPL)
yang masih terjaga sebesar 1,70%,” papar Nazra.
Sementara, Sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di Provinsi Maluku selama tahun 2021 (yoy) mengalami pertumbuhan yang antara lain tercermin dari total aset dana pensiun sebesar Rp269,04 miliar (12,58%) dan total investasi sebesar Rp197,20 miliar (14,65%).
Selain itu, piutang perusahaan pembiayaan tumbuh menjadi sebesar Rp919,16 miliar
(40,39%) dengan jumlah kontrak pembiayaan meningkat sebesar 75,15% serta rasio non
performing financing yang terjaga sebesar 1,26% atau turun 0,21%.
“Kebijakan Prioritas OJK Tahun 2022
di Provinsi Maluku akan semakin membaik. Optimisme ini menguat karena kondisi perekonomian dan sektor jasa keuangan yang terus membaik dan didukung keberhasilan penanganan Covid-19 oleh Pemerintah,” tambah Nazra.
Nazra mengakui, untuk mencapai
proyeksi tersebut, OJK secara nasional telah menetapkan lima kebijakan prioritas di
2022 yang ditujukan untuk semakin memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional serta terus meningkatkan edukasi dan perlindungan konsumen.
Kelima kebijakan itu diantaranya;
Memberikan insentif bersama untuk mendorong pembiayaan kepada sektor
komoditas sesuai prioritas Pemerintah yaitu: (a) Kendaraan Bermotor Listrik
Berbasis Baterai (KBL BB) dari hulu sampai hilir; (b) Stimulus lanjutan untuk
mendorong kredit ke sektor properti;
Mempercepat pembentukan cadangan penghapusan kredit. Hal ini dilakukan untuk
menghindari terjadinya cliff effect pada saat dinormalkan pada tahun depan. Selain
itu, penataan industri reksadana juga akan dilakukan agar dapat mempercepat
reformasi Industri Keuangan Non Bank (IKNB); Mendukung pengembangan ekonomi baru dengan skema pembiayaan
berkelanjutan di industri jasa keuangan; Menargetkan penyaluran kredit sebesar 30 persen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) pada 2024; dan Memperkuat kebijakan transformasi digital di sektor jasa keuangan dalam rangka
meningkatkan akses masyarakat ke produk dan jasa keuangan dengan harga yang lebih terjangkau.(AT-009)
