Ambon, Ambontoday.com- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku menggelar Pelatihan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, yang berlangsung di The City Hotel Ambon, selama tiga hari.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk membekali para petugas survei dari BPS melakukan SNLIK 2024 di Provinsi Maluku.
“Ini merupakan agenda tahunan OJK untuk mengetahui tingkat literasi dan
inklusi (akses/kepemilikan) keuangan di Indonesia, khususnya Provinsi Maluku,” kata Kepala OJK Provinsi Maluku, Ronny Nazra yang diwakili Kepala Bagian PEPKLMS Kantor OJK Provinsi Maluk, Novian Suhardi kepada awak media di Ambon, Senin (11/12/2023).
Diakui, Hasil SNLIK 2024 akan disajikan dalam bentuk nilai indeks literasi dan inklusi keuangan yang akan memberikan gambaran dan mengukur tingkat efektivitas upaya
sosialisasi dan program edukasi yang telah dijalankan oleh OJK, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), dan para pemangku kepentingan (Pemerintah dan lembaga negara terkait lainnya) selama tahun 2024 di Provinsi Maluku.
Selain itu, Nilai indeks literasi dan inklusi keuangan nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan
masukan bagi OJK dan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menyusun kebijakan yang efektif untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara lebih luas dan memberikan rumusan kepada PUJK untuk menyusun strategi pemenuhan
produk dan layanan jasa keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen.
Diharapkan, SNLIK 2024 dapat menetapkan langkah-langkah
kerja yang tepat dan memilih metode pelaksanaan yang efektif, sehingga hasil SNLIK
2024 dapat memberikan gambaran yang objektif dan relevan terhadap kondisi terkini
tingkat literasi dan inklusi Keuangan di wilayah Provinsi Maluku.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsj Maluku, Maritje Pattiwalapia mengatakan, pelatihan ini merupakan tindaklanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK dengan Sekretariat Utama BPS.
“SNLIK 2024 akan mengambil
sampling survei ke 10.800 responden masyarakat berusia 15-79 tahun di 34 (tiga puluh empat) provinsi dengan cakupan 120 kota/kabupaten. Pelaksanaan pengambilan data lapangan survei akan dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Februari 2024 dengan menggunakan kuesioner yang mengacu pada toolkit Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan disesuaikan
dengan kondisi di Indonesia,” jelasnya. (AT-009)
