OJK Maluku Gelar Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan Tahun 2017

Ambon, Ambontoday,com – Guna menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan membangun optimisme untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku menggelar Pertemuan tahunan pelaku industri jasa keuanfan Tahun 2017, yang berlangsung di Baileo Siwalima Karpan Ambon, Rabu (25/1).

Turut hadir dalam pertemuan tahunan pelaku industri jasa keuangan tahun 2017 diantaranya ; Gubernur Maluku, Bupati Maluku Tenggara, Anggota Forum Komunikasi Pimpinan daerah, para pimpinan Pelaku Industri Jasa Keuangan, Akademisi, Asosiasi di Industri Jasa Keuangan serta stakeholder terkait lainnya.

Kepala OJK Provinsi Maluku, Bambang Hermanto dalam laporananya menyampaikan, tahun 2016 bukanlah tahun yang mudah, terlebih dalam beberapa waktu terakhir. Dilihat dari dinamika perekonomian global dan nasioal berlangsung begitu cepat.

Dikatakan, walaupun perekonomian Provinsi Maluku sempat memgalami perlambatan pertumbuhan pada akhir tahun 2016, namun pertumbuhan tersebut masih tercatat lebih tinggi dari pertumbuhan nasional.

Oleh karena itu, menurut Bambang, secara kuantitatif indikator keuangan perbankan dan industru keuangan non banh di Provinsi Maluku tercacat tumbuh Positif. Hal tersebut ditujukan dengan nilai pencapaian aset dan penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk kredit.

“Di Provinsi Maluku, aset industri perbankan tercatat tumbuh positif. Pertumbuhan total aset posisi Desember 2016 sebesar Rp. 1.09 atau 6.49 persen dari posisi Desember 2015, ” kata Bambang

Maka dengan itu, pertumbuhan penyaluran dana dalam bentuk kredit di Provinsi Maluku sebesar 11.65 persen lebih tinggi dari pertumbuhan kredit rata-rata nasional yang pada posisi november 2016 tercatat tumbuh sebesar 19.91 persen dari Rp. 424.93 Miliar menjadi Rp. 483.82 Miliar dan pada posisi yang sama rital aset dana pensiunan tumbuh sebesar 4.15 persen dari Rp.138.10 Miliar menjadi Rp. 143.83 Miliar.

Selain pertumbuhan pada sisi kinerja, secara kelembagaan jumlah jaringan kantor Lembaga Jasa Keuangan di Probinsi Maluku mengalami peningkatan.

Disisi lain , untuk meningkatkan penetrasi dan share lembaga jasa keuangan yang bergwrak berdasarkan prinsip syariah, saat ini OJK sedang melakukan proses perijinan pendirian kantor cabang PT. BANK Panin di Kota Ambon.

Bambang berharap, dengan tumbuhnya jumalah kantor LJK dan bertambahnya pelaku industri jasa keuangan yang baru, akan berdampak positif terhadap lebih mudahnya masyarakat Maluku untuk mengakses layanan dari industri jasa keuangan baik untuk investasi maupun sumber pendanaan usaha.

Diakui Bambang, untuk mendorong konstribusi sektor jasa keuangan terhadap pemerataan dan kesejahtwraan masyarakat, OJK mengeluarkan tujuh inisiatif strategis guna memperluas akses keuangan masyarakat dan UMKM di daerah.

Sementara itu, Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff dalam arahannya menyampaikan, patut disyukuri bahwa pada tahun ini perekonomian Maluku tetap dapat bertumbuh dengan laju lebih tinggi dari rata-rata Nasional yaitu pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5.02 persen maka pertumbuhan ekonomi Maluku sebesar 5.27 persen.

Dikatakan, pertumbuhan ekonomi lebih vepat dari rata-rata nasional tersebut, diikuti pula oleh laju inflasi tahun 2016 yang cukup rendah yaitu sebesar 3.25 peraen atau jauh lebih rendah dari tingkat inflasi sebelumnya yang adalah sebesar 6.15 persen.

Walaupun pencapaian tersebut cukup menggembirakan, namun Pemerintah Provinsi Maluku harua berupaya untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya demi kemakmuran rakyat.

Terkait dengan hal tersebut, maka Assagaff berharap pertama, para pelaku jasa keuangan untuk mampu melakukan peran intermediasi perbankan secara efektif.

Kedua, Bursa efek yang telah hadir melalui perwakilannya di Provinsi dapat mengelola sebaik-baiknya dan turur mendorong perekonomian daerah ini.

Ketiga, para pelaku industri jasa keuangan di bidang perasuransian harus bekerja lebih keras swhingga seluruh tenaga kerja formal maupun informal dapat terlindungi dari berbagai goncangan.
Keempat, CSR yang dimiliki oleh industri jasa keuangan dapat secara proaktif berbuka diri berkomunikasi dengan pemerintah daerah sehingga pemanfaatan dana tersebut dapat dilakukan secara sinergis dengan program-program pemerintah daerah untuk percepatan peningkatan kemakmuran masyarakat.

Kelima, kehadiran para pelaku sektor jasa keuangan di Provinsi Maluku harua dipandang swbagai aset sumber daya manusia di daerah ini.

“Melalui komunikasi formal maupun informal antara para pelaku jasa industru dengan jajaran birokrasi di Maluku, kiranya akan melahirkan pemikiran-pemikiran nyata yang inovatig dalam pembangunan daerah ini,” harap Assagaff. (AT-009)

Jadilah Orang Pertama share:
author