Ambontoday – Wakil Bupati Buru Selatan Gerson Eliezer Selsily mengatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) memiliki komitmen yang kuat dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam upaya mencapai pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Gerson Eliezer Selsily sekaligus membuka acara Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyampaian Scor MCP Kabupaten Buru Selatan Triwulan II Tahun 2021, serta Pendampingan Aset dan Pajak Daerah dengan KPK RI.
Acara tersebut diselenggarakan secara Vidkom ini berlangsung di SMP 7 Namrole, dihadiri oleh Wakil Bupati Gerson Selsily, Sekda Iskandar Walla, Kepala Inspektorat Ismid Thio, Kepala BKD, Kadis Pendapat, Kadis Koperasi serta staf Walidata Inspektorat kabupaten Buru Selatan, Selasa (3/8).
“Sebelum saya menyampaikan sambutan ini, ijinkanlah saya untuk menyampaikan salam hormat dari ibu Bupati Buru Selatan, ibu Hj Safitri Malik Soulisa, dan beliau menyampaikan permohonan maaf tidak sempat hadir,” ujar Selsily.
Diketahui, acara tersebut hadir Direktur Korsup Wilayah 4 KPK RI, Budi Waluyo dan Anggota serta Nara sumber.
Selsily dalam sambutan menyampaikan bahwa, Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK, tentunya dapat memberikan informasi capaian kinerja program Kordinasi, dan supervisi pencegahan korupsi atau yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah kabupaten Buru Selatan.
Jelas Selsily, melalui delapan area intervensi, yaitu, pertama, perencanaan dan penganggaran, dua, pengadaan barang dan jasa, tiga, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), empat, kapabilitas, lima, manejemen ASN, enam, dana desa, tujuh, pendapat asli daerah dan delapan, manajemen aset daerah.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan pemberantasan korupsi yang terintegrasi, yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dibawa unit kerja kordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (KPK RI),” jelas Selsily.
Program ini juga tentunya sebagai alat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas progres rencana aksi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP).
“Yang akan diapdate dan dipantau secara terus-menerus dan berkelanjutan,” ujar Selsily.
Sejalan dengan rapat monitoring dan evaluasi yang dilakukan maka pemerintah daerah kabupaten Buru Selatan memiliki komitmen yang kuat dan komitmen yang sungguh untuk betul-betul mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel di daerah dalam upaya mencapai pemerintahan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Sebagai upaya dari pelaksanaan pasal 1 UU nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana yang mendevenisikan bahwa, pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai rangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya Kordinasi, supervisi, monitoring penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan serta peran masyarakat,” jelas Wakil Bupati.
Pada kesempatan itu, Selsily menegaskan kepada pimpinan OPD di lingkup pemerintah daerah kabupaten Buru Selatan, OPD terkait sebagai pelaksana delapan area intervensi MCP.
“Agar harus serius dan sungguh-sungguh memaksimalkan kinerja dan pelaporan data dokumen melalui walidata yang ada pada OPD saudara-saudara,” pinta Selsily.
Selanjutnya lanjut Selsily, agar terus secara kontinyu melakukan kordinasi dan komunikasi dengan admind MCP, terutama yang ada pada Inspektorat kabupaten Buru Selatan dalam melakukan aploud data kepada KPK, sehingga tingkat capaian presentase perolehan skor kabupaten Buru Selatan dapat ditingkatkan secara baik pada triwulan berikutnya dalam tahun 2021 ini.
Wakil bupati memberikan apresiasi kepada pimpinan KPK dan Budi Waluyo yang telah memfasilitasi pelaksanaan rapat ini secara baik. (Biro Bursel)
