AMBON, Ambontoday.com- Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) atau sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, sekaligus Pencanangan 1000 Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Peresmian Klinik OSS di Kota Ambon.
Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena dalam sambutan mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan agar Menjadi lebih efektif, sederhana, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Seiiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, aktivitas kehidupan Manusia dalam berbagai sektor sedang mengalami perubahan. Demikian halnya pada sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah melalui layanan online terintegrasi yaitu OSS yang merupakan sistem terintegrasi secara elektronik yang bertujuan memberikan kemudahan dalam proses perijinan serta memberikan kepastian bersama kepada pelaku usaha,” katanya di Hotel Grand Avira Ambon, Rabu (3/5/2023).
Diakui, Perijinan berusaha adalah sebuah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha dan wajib dimiliki untuk memulai dan menjalankan usahanya sesuai dengan aturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perijinan berusaha berbasis resiko serta peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perijinan berusaha di daerah.
Untuk itu, Sebagai ASN dan dunia usaha, kita harus mampu menjadi contoh dan teladan yang baik dalam melaksanakan fungsi dan peran sebagai perubahan.
Dengan hal itu, Pemerintah kota Ambon selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dalam proses perijinan, transparansi, ketepatan waktu serta keamanan dan kenyamanan bagi pelaku usaha dalam melakukan aktivitas usahanya.
“Untuk itu, saya tegaskan, Pemkot Ambon menjamin tidak akan ada lagi praktek pungutan liar (Pungli) dalam pelayanan publik termasuk proses perijinan berupa biaya lain di luar ketentuan yang berlaku,” ucapnya.
Dilanjutkan, hal tersebut sudah menjadi komitmen Pemkot Ambon untuk menciptakan ASN yang bersih, berwibawa serta berintegritas dalam melayani masyarakat.
“Salah satu kebijakan pemerintah kota Ambon sebagi wujud pertanggungjawaban Moral dan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kami telah berencana untuk membangun atau membuat Mall Pelayan Publik di Lantai 4 Ambon Plaza,” tambahnya.
Diakui, ini akan dilakukan bersamaan dengan kami melakukan kontrak perpanjangan Pemulangan Amplaz di akhir Tahun ini, yang bertujuan supaya semua bentuk perijinan apapun itu tidak ada lagi diurus di Kantor Balai Kota Ambon, dan dinas terkait, Tetapi semua disatukan dan terintegrasi di Mall Pelayanan Publik Pemerintah Kota Ambon.
“Saya yakin kalau sudah ada Mall maka semua pelaku usaha pasti akan sangat mudah untuk mengurus perijinan dan sebagainya, termasuk pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB),” tandasnya. (AT-009)
