Pemkot Gelar Sosialisasi Bantuan Keuangan Bagi Parpol

Ambon, ambontoday,com – Pemerintah Kota Ambon melalui Bagian Tata Pemerintahan Kota Ambon menggelar Sosialisasi bantuan Keuangan bagi Partai Politik (Parpol), yang berlansung di Amaris Hotel, Senin (23/10/2017).

Sambutan Tertulis Walikota Ambon, Richard Louhenapessy yang diwakili oleh Sekertaris Kota Ambon, A.G. Latuheru mengatakan, Peran Parpol dewasa sangat signifikan dalam sistem politik di indonesia karena menjadi poros penting dalam proses demokrasi.

“Partai politik (Parpol) tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara, tetapi juga untuk mengintegrasikan para individu dan kelompok dalam masyarakat ke dalam sistem politik,” katanya.

Dikatakan, Parpol tidak hanya berperan dalam mempersiapkan para kader calon pemimpin bangsa untuk dicalonkan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dan menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislatif atau eksekutif tetapi juga memperjuangkan kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

“Untuk itu, Parpol dalam menjalankan peran dan fungsinya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang politik. Salah satu hak parpol terkait dengan keuangan adalah memperoleh bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD),” ungkapnya.

Disisi lain, Parpol berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBN/APBD secara berkala yakni satu tahun sekali kepada pemerintah setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Dalam kegiatan sosilaisasi yang dilaksanakan, ada baiknya kita mempelajari dan memahami adanya perubahan peraturan perundangan tentang pengelolaan bantuan keuangan kepada Parpol, terutama terkait verifikasi terhadap persyaratan pengajuan pencairan dana bantuan keuangan yang akan direalisasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Parpol untuk dilakukan pemeriksaan BPK sebagai persyaratan pencairan dana tahun berikutnya,” paparnya.

Menurtunya, Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 6 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Mendagri nomor 6 tahun 2017 tentang pedoman tata cara perhitungan, penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan santuan keuangan Parpol dan peraturan BPK RI no. 2 tahun 2015 tentang pemeriksaan pertanggungjawaban bantuan keuangan Parpol.

“Dengan pelaksanaan sosialisasi ini, diharapkan dapat tercipta tertib pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol, serta menjadi wahana peningkatan pemahaman atas peraturan perundang-undangan dibidang politik, khususnya terkait dengan bantuan keuangan kepada Parpol, sehingga tercipta tertib pertanggungawaban keuangan Parpol yang tercermin dalam tertib perhitungan besaran bantuan.” terangnya.

Untuk itu, tertib penganggaran dalam APBD, tertib pengajuan bantuan, tertib verifikasi kelengkapan administrasi, tertib penyaluran bantuan, tertib penggunaan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Parpol sangatv diperlukan.

Dia berharap, kegiatan ini dapat disimak dan diikuti secara baik, sehingga penyusunan penggunaan anggaran oleh partai politik semakin baik. Dan para pengurus partai politk, semakin memahami tata cara pengelolaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan. (AT-009)

Jadilah Orang Pertama share:
author