Pemkot Mengecewakan Rakyat Dengan Aturan Sepihak

Ambon, Ambontoday.com – Tindakan yang silakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) dalam hal ini Dinas Perhubungan bersama dengan pihak Polisi Laluntas dimalam hari membuat warga Kota Ambon resah dan bingung dengan tindakan mereka. Hal ini dikatakan oleh Hans Peea Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum didepan Rumahnya Jumat (24/11/2017) setelah selesai memasang ban mobilnya yang dikempesin oleh pihak perhubungan dimalam hari.

“Saya dan seluruh masyarakat Kota Ambon tidak membengkin atau melawan aturan yang sudah dilakukan atau diorbitkan Pemkot Lewat perda, tetapi dari pihak Pemkot sendiri mesti jeli juga dalam mengambil tindakan jangan semerta-merta main hakim sendiri” kata Peea.

Dirinya menyesal bahwa tindakan demikian terjadi tanpa dipikirkan oleh Pemkot bahwa masyarakat yang memiliki kendaraan roda 4 maupun roda 10 itu mempunyai kontribusi besar bagi Pemkot dengan membayar retribusi dan pajak, apa lagi terjadi keterlambatan dendanya lumayan besar, ini yang tidak dipikirkan oleh Pemkot Ambon.

“Keterlambatan bayar pajak dindanya 100 persen, nah kami mintah dari Pemkot yang mana kami mendukung program-program Pemkot namun harus ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya pro kepada rakyat juga, karena hal ini bersifat konfendional yang mana jika kami punya lahan parkir otomatis kami tidak parkir dituas jalan, rumah saja sudah berdempetan apalagi mau buat garasi, tetapai kenyataanya sudah seperti ini maka saya tawarkan agar ada data resmi pemilik kendaraan roda 4 di Kota Ambon” ujar Peea.

Dikatakan juga jika seluruh kendaraan roda 4 terdata maka disitu juga ada inkam untuk PAD Kota Ambon melalui retribusi parkir pada ruas jalan dimalam hari bagi kendaraan pribadi yang tidak memiliki garasi, karena kondisi sejak dulunya sudah sedemikian rupah, sehingga hal ini harus ditijau ulang perda tersebut atau aturan yang ada, diharapkan jika ini prodak Walikota Ambon atau tidak perlu di evalusai dan ditindak tegas karena ini akan merembes kemasyarakat sendiri, mengingat secara politik kami inibpendukung dan pemilih yang mengorbitkan Walikota.

Ditambahkan, kondiai aktifitas dimalam hari sepih sehingga Pemkot perlu punya kajian yang matang baru menjalankan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, mengingat masyarakat ini perlu perhatian dari Pemerintah bukan ditindas atau diintimidasi hak-hak mereka sebagai warga Negara Indonesia.

“Kami merasah ada yang ganjal juga, ketika ban mobil kami dikempesin ada tertempel seruan yang dianggap ilegal dikeluarkan oleh Dinas perhubungan Kota Ambon yang mana seruan tersebut dianggap tidak resmi karena tidak dibubui tanda tangan dan cap, ada apa ini ?” Heran Peea. (AT – 007)

author