Pendidikan Disandera Politik, Bupati Buru Selatan La Hamidi Dinilai Gagal Pimpin Daerah
[Nar’Mar]
Ambontoday.com – Surat terbuka masyarakat Buru Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Maluku kini viral di media sosial. Isi surat tersebut menumpahkan kekecewaan mendalam terhadap kepemimpinan Bupati Buru Selatan, La Hamidi, yang dianggap gagal membangun daerah dan justru menyeret dunia pendidikan ke dalam kepentingan politik.
Masyarakat yang menamakan diri Masyarakat Peduli Buru Selatan menilai tata kelola pemerintahan semakin carut-marut. Dunia pendidikan yang seharusnya menjadi pilar masa depan generasi, justru dipermainkan dengan kebijakan serampangan.
“Plt Kadis Pendidikan membuat kegaduhan dengan menerbitkan dua SK kepala sekolah berbeda untuk satu sekolah. Kebijakan yang tidak hanya konyol, tetapi juga mencoreng marwah dan wibawa birokrasi,” tegas mereka dalam surat terbuka itu.
Bupati La Hamidi juga dinilai tidak serius mengurus daerah. Alih-alih fokus menyelesaikan krisis pendidikan, ia justru sibuk mengejar ambisi pribadi dengan mencalonkan diri sebagai Ketua KONI.
“Orientasi kepemimpinan bukan lagi untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk menumpuk jabatan, memperluas kekuasaan, dan memonopoli ruang-ruang strategis,” kritik masyarakat dalam surat tersebut.
Mereka juga menyoroti keputusan mengangkat guru menjadi Plt Kadis Pariwisata dan Plt Kadis Sosial, yang dinilai tidak masuk akal. Hal ini menunjukkan bahwa politik lebih dominan dibanding profesionalisme.
Masyarakat Buru Selatan menegaskan, kegagalan kepemimpinan La Hamidi harus segera dievaluasi. Mereka mendesak Gubernur Maluku turun tangan untuk menyelamatkan Buru Selatan dari keterpurukan.
“Kami meminta Bapak Gubernur Maluku untuk segera memanggil Bupati La Hamidi, mengevaluasi seluruh kebijakan konyol dan rakus tersebut, serta menegakkan kembali arah tata kelola pemerintahan daerah yang benar,” tulis mereka.
Surat terbuka ini menjadi sinyal keras bahwa publik sudah muak dengan kepemimpinan La Hamidi. Dunia pendidikan yang kini dipolitisasi, dianggap sebagai bukti nyata kegagalan program 100 hari kerja sang bupati yang tak kunjung membawa perubahan.
Kini, semua mata tertuju pada Gubernur Maluku. Apakah ia akan membiarkan Buru Selatan terus terjerumus dalam kepemimpinan yang gagal, atau mengambil langkah tegas demi menyelamatkan marwah pemerintahan dan masa depan pendidikan daerah.
[Biro BurseL]
—
