Pengelolaan Kearsipan Kota Ambon Dinilai Jauh Dari UU


Ambon, Ambontoday.com – Pengelolaan kearsipan kota Ambon dinilai jauh dari Perundang – undangan. Hal ini disampaikan oleh Sekertaris Kota Ambon, A G Latuheru dalam sambutannya pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip yang berlangsung di Aula Dinas PUPR Kota Ambon, Rabu (19/12/2018).

Sesuai dengan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan maupun UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/kota adalah lembaga pembinaan urusan perpustakaan dan kearsipan di daerah.

Untuk Perpustakan, Dinas Perpustakaan sudah menunjukan kerja yang maksimal dan mencapai 12 award dalam kurun 2016-2018. Sedangkan untuk kearsipan, masih jauh karena indeks yang dicapai hanya 19.16 dan jauh dibawah standar.

Menurutnya, pengelolaan kearsipan di kota Ambon dinilai jauh dari perundang-undangan karena masih banyak OPD dilingkup pemerintah kota Ambon yang menganggap arsip tidak penting.

“Karena mereka masih melihat arsip dari kondisi fisiknya dan bukan dari informasi yang terkandung didalamnya,” ujarnya.

Karena masih jauh dari perundang-undangan, pemerintah kota Ambon terus mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menjadikan arsip sebagai identitas, memori kolektif dan bahan pembelajaran yang nantinya akan digunakan oleh generasi penerus.

“Kita tidak mungkin bicara tentang tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, transparansi dan akuntabel, jika pengelolaan arsip kita amburadul,” tuturnya.

Dengan begitu, kegiatan bimtek yang dilaksanakan akan sangat membantu pengelolaan dari arsip yang ada. Dan Ia berharap, kegiatan ini dapat diikuti dengan baik untuk mengelola arsip pada masing-masing OPD yang ada pada lingkup pemerintah kota Ambon.

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Daerah I C Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Dwi Nurmaningsih mengatakan, sesuai dengan peraturan Permenpan RB Nomor 30 tahun 2018 tentang perubahan atas Permenpan RB Nomor 14 tahun 2014 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah, salah satu indikator untuk reformasi birokrasi itu adalah pengelolaan kearsipan.

“Dimana semua pemerintah daerah maupun lembaga kementrian itu harus mengelola kearsipan dengan baik kalau tidak reformasi birokrasi tidak berhasil karena itu setiap pemerintah daerah harus memperhatikan tertib arsip daerah,” ungkapnya.

Selain itu, dengan berkembangnya teknologi informasi yang ada, pihaknya mempunyai sistem informasi yang dinamis yang berbasis tekonologi informasi (e-Arsip).

Namun, untuk sampai ke sistem tersebut, konvensional dari arsip sendiri harus disusun dengan baik dan akan dijembatani untuk sampai pada tahap digital untuk memeprmudah ditemukannya arsip tersebut.

“Kalau konvensional sudah teratur untuk menjadi digitalnya e-arsip itu kan lebih mudah jadi memang sesuai dengan kebijakan pemerintah sekarang,” jelasnya.

Dia berharap, dengan kegiatan ini OPD yang ada dapat mengerti tentang pengelolaan arsip dengan baik sehingga ke depan untuk sampai ke e-arsip, arsip dapat diserahkan dengan daftar yang sesuai guna mempermudah masyarakat dalam mengaksesnya. (AT-011).

Jadilah Orang Pertama share:
author