Penyerahan Dokumen RAPBD Promal Kosong Ke DPRD Promal

DPRD Promal

Ambontoday.com, Ambon – detlain waktu yang diberikan Pemerintah Pusat (Pempus) untuk penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Maluku tertanggal 03 Desember 2015 membuat pihak Eksekutif yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku kebabablasan sehingga penyerahan RAPB kepada pihak Legislatif yakni DPRD Provinsi Maluku (Promal) dalam bentuk Dokumen kosong.

Diduga pihak Pemprov Maluku merencanakan kejahatan terkait dengan RAPBD yang telah diserahkan kepada Pempus dalam halini Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) untuk dilakukan pemeriksaan.

Urjennya, penyerahan RAPBD tersebut dilakukan pada tanggal 30 November 2015 dan penetapannya pada tanggal 01 Desember 2015, hanya satu hari pembahasan ditingkap DPRD Promal, dari penetapan tersebut salah satu Wakil Ketua DPRD Promal Dr. Erviana M E Pattiasina, S.Ked tidak menyetutujui dan tidakmenandatangani hasil putusan RAPBD tersebut dengan alasan sebagai Anggota DPRD dan salah satu Pimpinan pada DPRD Promal harus taat dan patut terharhadap tata tertip DPRD yang sudah di setujui.

Kepada Ambontoday.com di ruang kerjanya Senin (7/12) Wakil Ketua DPRD Promal Dr. Erviana M E Pattiasina, S.Ked mengatakan bahwa “Saya bertindak sesuai aturan dan tata tertib yang mengikatnya sebagai Anggota DPRD, sehingga saya tidak menandatangani nota kesepakatan tersebut mengingat bahwa pembahasan RAPBD tanpa dokumen itu akan berdampak fatal kedepan” Kata Srikandi Maluku yang menjabat Wakil Ketua dua periode ini.

Dikatakan juga bahwa, dari 45 Anggota DPRD Promal salain beliau setuju dengan praktek busuk ini, mengingat bahwa ketika RAPBD tersebut disetujui oleh Pempus maka sangat riskan kedepan untuk APBD murni yang membelanjai seluruh program Pemerintah Provinsi Maluku satu Tahun nanti dan akan sarat korupsi, mengingat mekanisme yang di lakukan oleh pihak DPRD Promal dari pembahasan ditingkat Komisi maupun Fraksi berjalan, namun dokumen RAPBD yang diberikan kepihak Pempus  perlu dipertanyakan legalitasnya.

Besar dugaan ketika dokumen tersebut diserahkan oleh Pemerintahprovinsi Maluku ke Pemerintah Pusat yang harus ditandangani oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku dan tiga Wakil Ketua DPRD Promal, jika itu kedapatan seluruhnya membubui tanda tangan maka ada spekulasi tanda tangan yang dilakukan Eksekutif guna meloloskan rencana borok Eksekutif ke Pemerintah Pusat.

Besar dugaan juga bahwa RAPBD tersebut dilakukan secara sepihak dan disetujui tanpa melalui stu mekanisme yang benar, jangan sampai ada sarat kepentingan pada penyusunan RAPBD tersebut untuk menguntungkan sepihak dan merugikan banyak orang dalam hal ini masyarakat Maluku yang terus dibodohi dan ditipu oleh pihak Eksekutif danpihak DPRD sendiri.

Untuk itu, sangat diharapkan kepada pihak yang berwajib agar dapat melakukan proses pengauditan terhadap RAPBD tersebut, jangan sampai RAPBD tersebut diterimah Pemerintah Pusat maka pembangunan yang terjadi nanti di Maluku akan menciptakan korupsi berjamaa yang menjadi alerhi semua pihak yang ada di Negara ini. (AT.007)

Jadilah Orang Pertama share:
Tags:
author