AMBON, Ambontoday.com – Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Maluku dari tahun 2009 hingga 2007 mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan meningkat. Di tahun 2009, capaian IDI Maluku hanya 69,07, angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen terendahnya tahun 2012 sebesar 59,68, namun mampu bangkit kembali hingga akhirnya berada pada angka 77,45 poin di tahun 2017. Hal disampaikan kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, Dumanggar Hutahuruk, kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (15/8/18).
” Flustuasi angka IDI merupakan cerminan situasi dinamika demokrasi di Maluku. IDI sebagai alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang sudah di rancang untuk sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi,” katanya.
Dia menyatakan, IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.
Sementara itu, angka IDI Maluku 2017 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek, yakni kebebasan sipil yang bernilai 81,78, aspek hak-hak politil yang bernilai 74,85, dan aspek lembaga demograsi yang bernilai 76,15.
” Di Tahun 2017, meskipun capainnya masih menjadi yang tertinggi, namun aspek kebebasan sipil sangat fluktuatif, hal ini terlihat, dimana tahun 2017 mengalami penurunan cukup besar, padahal di periode sebelumnya (IDI 2016), aspek kebebasan sipil mengalami peningkatan cukup signifikan,” ujar Dumanggar.
Dari tiga aspek demokrasi, Lanjutnya, tahun 2017, indeks aspek lembaga demokrasi mengalami peningkatan 6,02 poin dibandingkan tahun 2016.
Hutahuruk menjelaskan, pada 2017 dari 11 variabel penyusun IDI Maluku, sebanyak lima variabel Mengalami penurunan indeks di antaranya, variabel kebebasan pendapat, varoabel kebebasan keyakinan, variabel kebebasan dari diskriminasi, variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, dan variabel peran birokrasi pemerintah daerah.
“Variabel yang mengalami peningkatan pada Tahun 2017 adalah variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, variabel peran DPRD, dan variabel peran partai politik,” paparnya.
Sementara itu, terdapat dua variabel dengan angka indeks yang tidak mengalami perubahan yaitu variabel hak memilih dan dipilih, dan variabel pemilu yang bebas dan adil. (AT-009)
