Pimpro Bantah Serahkan Bangunan Mess Kesehatan, Dinas Kesehatan Ancam Tempuh Jalur Hukum, Atamimi Tantang

Ambontoday.com, Ambon.- Menanggapi pemberitaan media ini pada tanggal (5/7) dengan judul “Mes Kesehatan Direnovasi, Kebakaran Jenggot Dinas Kesehatan Bawa Polisi Temui Ketua Komnas PAN.”  Drs.Ibrahim Banda yang adalah Pimpro pembangunan gedung Mess Transit Kesehatan II tahun 2003, Jln.Jenderal Sudirman, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, mengatakan, tidak mungkin dirinya secara pribadi melakukan penyerahan bangunan Mess itu kepada Lutfi Attamimi seperti yang diberitakan.

“Saya tidak berhak melakukan penyerahan gedung itu kepada siapapun, itu bangunan milik pemerintah jadi, sebagai pimpro tugas saya hanya sebatas menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung tahun 2003 saja,” kata Ibrahim Banda.

Kepada Wartawan di gedung Labkes Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Kamis (6/7) dirinya menjelaskan, pembangunan Mess tersebut di tahun 2003 dikarenakan situasional yang mengharuskan gedung tersebut dibangun dikarenakan banyak tenaga kesehatan yang kocar-kacir dan tidak ada tempat tinggal tetap bagi mereka.

Perencanaan pembangunan Mess itu mulai dilakukan tahun 2002 dan pembangunannya dikerjakan tahun 2003. Sebagai Pimpro saat itu, Ibrahim Banda hanya menjalankan perintah KPA  saja, setelah pekerjaan sudah terealisasi dan selesai , dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggarannya dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan, jelas Ibrahim.

“Sebagai Pimpro saya hanya menjalankan tugas saya untuk merealisasikan pekerjaan itu sampai selesai, kemudian dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan, untuk itu bangunan tersebut adalah milik pemerintah. Sementara terkait dengan lahan tempat bangunan Mess tersebut dibangun, saat itu kita tidak mengenal yang namanya tanah Eigendom, yang kita kenal waktu itu adalah Penggarap tanah,” beber Banda.

Setelah berproses untuk memperoleh hak atas tanah dari pemilik yang adalah Penggarap Tanah itu, kemudian kita memproses untuk IMB dimana kita mengurusnya melalui Pemerintah Negeri Batu Merah selanjutnya dilakukan pengusulan IMB ke Pemerintah Kota Ambon, papar Ibrahim Banda.

Namun ketika ditanya siapa pemilik lahan saat itu dirinya mengaku sudah tidak mengetahui namanya, bahkan dokumen pengurusan lahan dari pemilik tanah saat itu sudah hilang sehingga tidak bisa diketahui lagi.

“Saya sudah tidak tahu lagi siapa nama pemilik (penggarap) tanah saat itu, bahkan dokumen pengurusan lahan dari pemilik kepada Dinas sudah tidak ada entah tercecer dimana. Saya juga sudah ke pemeritah negeri Batu merah untuk mencari arsip dokumen itu tapi belum ketemu. Namun yang pasti lahan itu kita mendapatkan melalui proses dengan pemiliknya waktu itu,” kata Banda.

Dirinya juga menjelaskan, pembangunan Mess tersebut bersamaan dengan pembangunan Rumah Sakit Almukadam, hanya saja, pembiayaan dan sumber dana pembangunan dua gedung itu tidak sama, jadi jangan salah menilai kalau pembangunan Rumah Sakit Almukdama dan Mess Kesehatan itu berasal dari sumber dana yang sama.

“Pembangunan Mess Kesehatan ini pendanaanya bersumber dari Pusat waktu itu, sementara Rumah Sakit Almukadam sumber dananya adalah dari bantuan pemerintah daerah. Jadi pembangunan keduanya berjalan bersamaan tetapi bukan dari sumber pendanaan yang sama juga, dan saya hanya menjadi Pimpro untuk pembangunan Mess Kesehatan, saya tidak tahu menahu soal rumah sakit Almukadam,” terangnya.

Dikatakan, yang jelas untuk persoalan gedung itu adalah milik pemerintah, dan lahan tempat gedung Mess itu dibangun sudah kita proses melalui pemerintah negeri Batu Merah waktu itu sebelum menggurus IMB, dan dokumen IMB waktu itu masih ada saat ini.

“Kalau Pak Lutfi Attamimi tetap bertahan dan mengaku lahan tempat gedung Mess itu berdiri adalah tanah Eigendom miliknya tidak mengapa, tetapi yang pasti sejak awal pengurusan pembangunan Mess itu, kita memproses pembebasan lahan dengan pemerintah negeri sebelum pembangunan dalam rangka mendapatkan IMB. Dan kalau beliau bersih keras mempertahankan dan tetap melakukan pembongkaran atas bangunan itu, maka sudah pasti persoalan ini akan dibawah ke ranah hukum, itu sikap yang akan diambil pihak Dinas Kesehatan,” ungkap Banda.

Sementara itu,Ketua Komnas PAN, Lutfi Attamimi, yang juga Direktur PT.Maluku Membangun pemilik lahan Eigendom Verponding menanggapi keterangan Pimpro, Ibrahim Banda, mengatakan, sikap Dinas terkait persoalan Mess Kesehatan membawa pihak Kepolisian beberapa hari kemarin itu hak-hak mereka, yang pasti sebagai pemilik lahan dirinya tetap akan mempertahankan haknya.

“Terserah pihak Dinas, kemarin sudah membawa Polisi ke sini itu hak mereka, tetapi saya juga akan tetap mempertahankan hak milik atas lahan. Justru kalau pihak Dinas ingin membawa persoalan ini ke jalur hukum, lebih cepat lebih baik suapaya kita bisa saling memberikan pembuktian yang benar tentang kepemilikan lahan ini.

Prinsipnya saya tetap akan bertindak sesuai hak saya, dan saya tunggu persoalan ini dibawa pihak Dinas ke ranah hukum. Kenapa kemarin saat membawa polisi tidak langsung menahan saya,” tantang Attamimi.

Sementara itu, bukti surat IMB Pembangunan Mess Kesehatan yang ditunjukan pihak dinas kepada wartawan sedikit ganjal, pasalnya, kop surat, logo serta tahun dikeluarkannya IMB itu tak sesuai. (AT008)

author