Pinjaman Pemkab Malra Tak Dibatalkan, Rahabav Tempuh Jalur Hukum

AMBON, Ambontoday.com- Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 Tahun 2018 tentang pinjaman daerah. Dimana, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sesuai PP ini pasal 16 ayat 1 menyatakan persetujuan DPRD yang dilakukan secara paripurna.

Yang mana, kronologis pinjaman Pemkab Maluku Tenggara pada tahun 2019, dimana sebelumnya ada pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara masa bakti 2019-2024. Kemudian, DPRD masa jabatan 2014-2019 menjelang masa akhir jabatannya telah melakukan persetujuan terhadap pinjaman sebesar Rp.124 Miliar pada PT. SMI namun belum terealisasi.

“Jadi, pada tahun 2020 Pemkab Malra kembali mengajukan pinjaman ke PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) menggunakan persetujuan DPRD periode 2014-2019 . Ini perlu di tinjau kembali untuk mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 2019-2024,” kata Analis Koalisi Anti Korupsi Indonesia Timur, Anthony Rahabav kepada media ini di salah satu Caffe di Ambon, Selasa (4/5/2021).

Ia menyatakan, menyangkut ini harus ada dokumen resmi Pemda mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai salah satu persyaratan pinjaman yang belum terpenuhi, karena RPJMD itu masih dalam bentuk draf dan belum dalam bentuk Perda. Ini merupakan syarat yang paling penting di dalam peraturan pemerintah.

Selain itu, adanya studi kelayakan, yang dilihat dari sisi teknisnya tentang manfaat dari proyek itu dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini yang dilihat oleh SMI, yang mana manfaat proyek yang bisa secara logika untuk mengembalikan pinjaman tersebut. PT. SMI melihat itu sebagai masalah sosial masyarakat.
“Sekarang ini kita melihat Pemda Maluku harus jeli agar seluruh SKPD Pemkab Malra dalam 3 bulan terakhir diperiksa oleh kejaksaan tinggi Maluku terkait dengan laporan masyarakat tentang korupsi.
Aspek sosial masyarakat yang dilihat DPRD periode 2014-2019 . Ini perlu di tinjau kembali untuk mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 2019-2024,” cetusnya.

Menyangkut ini, harus ada dokumen resmi Pemda mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai salah satu persyaratan pinjaman yang belum terpenuhi, karena RPJMD itu masih dalam bentuk draf dan belum dalam bentuk Perda. Ini merupakan syarat yang paling penting di dalam peraturan pemerintah.

Selain itu, adanya studi kelayakan, yang dilihat dari sisi teknisnya tentang manfaat dari proyek itu dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini yang dilihat oleh SMI, yang mana manfaat proyek yang bisa secara logika untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Selain itu, SMI melihat itu sebagai masalah sosial masyarakat. “Sekarang ini kita melihat Pemda Maluku harus jeli melihat agar seluruh SKPD Pemkab Malra dalam 3 bulan terakhir ini harus diperiksa oleh kejaksaan tinggi Maluku terkait dengan laporan masyarakat tentang korupsi. Aspek sosial masyarakat yang dilihat kalau memang itu tiap hari diperiksa karena menjadi masalah besar kemudian Maluku Tenggara tahun 2020-2021 sekarang ini terjadi dengan 98 miliar APBD defesit yang belum di audit,” akuinya.

Lanjutnya, sampai dengan saat ini belum dilakukan pemecahan masalah oleh lembaga eksekutif, kemudian kita melakukan pinjaman, sementara kita tidak tahu pemeriksaan kejaksaan nanti bagian dari uang-uang yang dipakai semena-mena dan tidak tahu pertanggungjawaban sehingga terjadi casbon kosong. Nah, disitulah harus dikaji kekosongan itu. Jadi, belum ada persetujuan mereka sudah melakukan pinjaman, dan hal ini bisa jadi bahwa datangnya pinjaman bisa menutupi kejahatan ini dengan proyek yang tidak dibangun.

“Ini saya merasa khawatir, pada 2021-2023 akan mengalami musim permanen di Kabupaten Maluku Tenggara, karena apabila dana dicairkan maka DAU dipotong secara nasional. Dan, saya saya sebagai anak daerah juga tidak setuju dengan Bupati melakukan pinjaman ini karena sangat mendesak dan terkesan berkepentingan,” paparnya.

Ia berkata, saya sudah menyurati ke PT. SMI pada tanggal 3 Maret 2020, dan mereka sudah membalas email lewat dewan komisaris bahwa ucapan terimakasih karena memiliki kepedulian mengontrol tata kelola keuangan PT. SMI sehingga tidak kelabakan dan salah jalan mengambil keputusan.

Ia menjelaskan, Bupati Maluku Tenggara itu keliru dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan pinjaman Rp. 124 Miliar itu belum final karena merupakan bagian dari persyaratan yang dimintakan oleh PT. SMI, jadi sekarang dokumen persyaratan yang diminta.

“Sekarang kalau persyaratan itu dilakukan berarti ada mufakat jahat di dalamnya. APBD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2020 Rp. 50 Miliar, dan juga mengalami unclok Rp. 47 Miliar sebelum pandemi covid, dan di tahun ini kita akan mengalami penurunan, sedangkan pinjaman dengan bunga Rp.9 Miliar ditambah Rp. 124 menjadi Rp. 133 Miliar dalam waktu 2 tahun, yang dimulai dari tahun 2022 dengan cicilan pertama Rp. 60 Miliar, sedangkan PAD Kabupaten unclok di bawah Rp. 1Miliar. Dimana Bupati Maluku Tenggara harus menunjukan kepada publik tanggung jawabnya kepada masyarakat, dan lebih gawat lagi PADnya mau dapat dari mana untuk menutup hutang-hutang tersebut,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, hal ini sudah menjadi pertimbangan PT. SMI, dan juga telah memberikan beberapa alternatif kepada Pemda Kabupaten Maluku Tenggara agar memenuhi persyaratan yang diajukan.

“Saya minta kepada Bupati Maluku Tenggara untuk membangun daerahnya dengan apa adanya saja, jangan memaksakan diri lebih dari apa adanya, karena pasca Pandemi Covid-19 PAD tidak mencukupi, ditambah tidak ada sumber daya alam yang bermanfaat” tuturnya.

Ia menambahkan, kalau bupati memaksakan kehendak dan dananya cair maka kita akan gugat perkara ini di pengadilan tinggi Jakarta Timur. (AT-009).

Print Friendly, PDF & Email
error: Iklan Hub redaksi@ambontoday.com!!!!