Piter, Ketum Himapel Bukan Aktivis Recehan,Mendukung INPEX Blok Masela Sejahterakan Rakyat Tanimbar

Before content

Saumlaki, ambontoday.com – Ketua Cabang GMNI Saumlaki sangat dipertanyakan kecerdasan intelektualnya dalam mengkaji substansi persoalan. Menyebutkan Ketua Himapel KKT-Ambon tidak harus memikirkan tentang perjuangan PI 10% merupakan statement yang pedang bermata 2, yang kedua mata pedang itu langsung menyerang dirinya sendiri dari sisi pergerakan dan pemahaman.

Piter Titirloloby Staf Ahli Himapel merasa geram dengan pernyataan prematur dari Jois Esau kepada crew Ambontoday.com.
kalau hendak mencari suaka harus dengan cara yang elegan bukan menyerang personal Ketum Himapel.

Himapel KKT Ambon lebih memilih diam untuk tidak masuk ke lingkaran perjuangan Pemda Tanimbar terkait PI dengan impian 6% dan beberapa OKP yang di nilai sepertinya tidak memahami benar tentang manfaat daripada PI% dan kemungkinan gagalnya perjuangan ini karena terlalu syarat kepentingan politik dan hanya menghabiskan anggaran daerah tanpa menghadirkan hasil yang jelas.

Alhasil dengan statement Bupati Kepulauan Tanimbar di beberapa media yang terlihat pasrah untuk perolehan PI.
Siapa yang gagal dalam berpikir dan pergerakan Himapel atau Jois Esau?

“Himapel bekerja dan bergerak secara terstruktur,punya analisis dan kajian”
Sebelum terjun dalam perjuangan segalah hal kaji dan memiliki penguatan materi bukan asal bapa senang,asal ada instruksi,pingin jalan-jalan kemudian langsung serbu” tandas Piter.

“Saya pernah sharing satu meja bersama ketua cabang GMNI Saumlaki terkait PI 10% tapi begitu hasilnya sangat tidak relevan antara pemahaman dan perjuangannya,kok bisa begini ya? tanya Piter.

Ada beberapa hal yang merupakan kajian mendasar serta beberapa contoh kasus:
1.Pemprov Maluku hanya menindaklanjuti proses PI 10% sesuai surat SKK Migas dan peraturan yang berlaku saat ini;

2.Kepermen ESDM No. 217 thn 2020, Daerah Penghasil Migas di Maluku hanya Kab. SBT, 10 Kab. Kota Lainnya bukan Daerah Penghasil sehingga tidak berhak atas Hak PI 10% dan DBH Daerah Penghasil;

Baca Juga  Tak Terima Gaji, Kantor Camat Tanut Dipalang

3.Lokasi LNG di Kepulauan Tanimbar tidak menjadikan KKT sebagai Daerah Penghasil Migas, namun sebagai daerah Pengolah seperti 11 Kota/Kab lainnya yang terdapat Kilang Minyak dan LNG;

4.Meskipun Cilacap dan Balikpapan terdampak karena Kilang Minyak sebagai daerah pengolah migas mereka tidak mendapatkan PI 10%;

5.Dalam case pembagian PI 10% Blok Mahakam, meskipun LNG terletak di Bontang, Kota Bontang tidak mendapatkan PI 10%; Informasi contoh PI 10% daerah Jatim dan Riau.

6.Studi kasus PI 10% blok ONWJ di tahun 2018, kabupaten Indramayu lokasi kilang Balongan hanya mendapatkan 0,47% dari total PI 10%, dimana porsi tersebut didapatkan bukan karena lokasi kilang sebagai daerah terdampak, namun karena lokasi sumur yang di bawah < 4 mil laut.

7.Studi kasus PI 10% blok ONWJ di tahun 2018, kabupaten Indramayu lokasi kilang Balongan hanya mendapatkan 0,47% dari total PI 10%, dimana porsi tersebut didapatkan bukan karena lokasi kilang sebagai daerah terdampak, namun karena lokasi sumur yang di bawah < 4 mil laut.

8.Studi kasus pembagian PI 10% Blok Mahakam, Kota Bontang Lokasi LNG dan Kota Balikpapan lokasi kilang minyak, tidak mendapatkan porsi PI 10% dari Blok Mahakam di tahun 2019.

9.Faktanya adalah Masela terletak di atas > 4 mil laut.

Ada kurang lebih 10 manfaat yang di dapatkan oleh Tanimbar saat beroperasinya INPEX Masela selain PI 10% dan mestinya pemerintah daerah terkonsentrasi pada berbagai manfaat dan keuntungan yang akan didapatkan oleh masyarakat kepulauan Tanimbar dan biarkan sejumlah proses terkait Pronas tersebut.

“Jangan lagi ada pejabat publik yang teriak Referendum Fakultatif seperti yang disampaikan oleh ketua DPRD Tanimbar”
Begitu sempitnya ruang berpikir sehingga mengangkat isu Referendum Fakultatif sebagai pameran, tidak sepatutnya ada pemikiran-pemikiran sempit serupa. Mestinya sebagai wakil rakyat harus memiliki landasan kajian akademis yang kuat dan perhitungan yang matang serta pergerakan yang terstruktur bukan pada saatnya diceramai,” jelas Piter.

Baca Juga  776 Kader Posyandu/BKB Terima Insentif

Mestinya Tanimbar bersyukur bahwa dengan adanya keberpihakan pempus untuk Onshore tepatnya di Kepulauan Tanimbar maka ada manfaat yang sangat besar yang sedang di persiapkan negara bagi kemajuan masyarakat Tanimbar dari berbagai aspek dan sebagai daerah 3T masyarakat Tanimbar sudah benar-benar harus berpikir dan mengambil keputusan yang tepat guna.

“Terkait Dana covid 19 yang di salurkan oleh Pemda kepada Himapel untuk disalurkan kepada 730 mahasiswa dengan besaran anggaran Rp.300.000/orang yang kemudian ada anggaran sisa yang dikembalikan ke Pemda disertai dengan LPJ Himapel KKT-Ambon ke Pemda Tanimbar dan di kawal langsung oleh para ahli dan pembina Himapel. Penyaluran biaya diberikan berbasis data yang lengkap.Himapel sedikit banyaknya sudah banyak memberikan kontribusi Tanimbar”

“Sehingga tuduhan Esau sebelumnya serius adalah gaya komunikasi sakit hati dan di tunggangi oleh kepentingan barisan sakit hati”

Menurut saya Esau harus banyak berpikir tentang perjuangan yang rasional dan terstruktur bukan menyerang pribadi ketua Himapel untuk tracking shadow man.
GMNI Tanimbar tidak harus berpikir bagaimana bergening bersama penguasah tetapi eloknya pikirkan lagi nilai-nilai perjuangan yang sesungguhnya.

Saya juga menghimbau KesbangPol Kepulauan Tanimbar untuk dapat menertibkan OKP yang tidak mengantongi SK Kemenkumham sehingga menjaga iklim Tanimbar yang aman dan kondusif.
Berharap penuh dan memberikan dukungan penuh untuk INPEX Masela menjalankan sejumlah proses di tanah Tanimbar karena kami percaya bahwa pihak INPEX Masela dan pempus dengan Pronas di Tanimbar dapat memberikan perubahan besar bagi kemajuan Tanimbar kedepan. (AT/Joas)