Ambon, Ambontoday.com – Perubahan Data Kemiskinan yang diinput dari Pemerintah Pusat dalam hal imi Kementerian Sosial, diduga input data awal dari Badan Pusat Statistik Kota Ambon tercover kepentingan politik. Hal ini merupakan hasil Rapat Pemerintah Kota Ambon Bersama para Raja, Kades, Camat, Luruh dan Dinas terkait yang dipimpin oleh Sekertaris Kota Ambon, Kamis (1/2/2018) di Ruang Rapat Lantai II Balai Kota Ambon.
Penjabat Raja Negeri Rutong, Bob Anakkota saat menyampaikan pendapat mengatakan, polimik data saat ini dapat diandaikan sebagai benang kusut. Hal ini diduga lantaran BPS di tingkat Kota Ambon atau Provinsi Maluku tidak lagi terfokus pada upaya peningkatan ekonomi, tetapi saat ini terkontaminasi dengan kepentingan politik yakni terkait dengan ketercapaian pembangunan yang mengakibatkan masyarakat menderita.
Selain itu, dirinya mengakui, hal ini terjadi lantaran Pemerintah Negeri atau Desa Kelurahan sering mendapat sorotan dari masyarakat. ” Karena pada awalnya sejak tahun 2015-2016 masyarakat mendapat bantuan sosial berupa beras raskin, namun tahun 2017 tidak mendapatkan bantuan lagi karena tidak ada nama yang tercatat,” terangnya.
Dikauinya, BPS di tingkat Kota Ambon maupun Provinsi tidak lagi dipercaya karena sering kepdapatn data yang diambil tidak divalidasi ulang atau disesuaikan dengan kondidi pemerima manfaat yang ada. (AT-009)
