Saumlaki, ambontoday.com – Pasca menularnya penyakit pendemi Covid-19 di dunia, Indonesia tak luput juga diserang, bahkan Provinsi Maluku khusus Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang sampai sekarang masih mengganggu kestabilan ekonomi bahkan membuat panik.
Banyak masyarakat yang takut diserang wabah Covid-19, bahkan ada juga yang sama sekali tidak percaya dengan wabah ini. Guna menjaga dan melindungi masyarakat, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Protokol Kesehatan (Prokes) guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Berdasarkan pantauan ambontoday.com pada beberapa WhatssApp group masyarakat Tanimbar ramai mengkritisi para pimpinan yang ada di Kabupaten bertajuk Duan Lolat itu. Ketika Bupati Petrus Fatlolon memposting foto dimana Bupati bersama Forkopimda yang menaiki mobil pickup di Seira Blawat Kecamatan Wermaktian tanpa memperhatikan Prokes.
Foto yang di-posting itu, mulai menjadi perbincangan sengit di kalangan masyarakat KKT yang tergabung pada WhatsApp group Cahaya Tanimbar, Cia salah satu tokoh masyarakat KKT dengan pernyataannya Bahwa “Tentu kita apresiasi para pimpinan kita di daerah ini. mereka rela berjemur panas dan menunjukkan sikap kesederhanaan mereka. Salut sama pa bupati dan rombongan. Hanya saja mereka jangan lupa bahwa kita masih ada dalam situasi pandemi covid-19 yg mana tanggal 23 September 2021 Kabupaten Kepulauan Tanimbar meraih reangking Pertama (Satuan Tugas Covid 19 Provinsi Maluku).
Lantas masyarakat kecil siapa yg bisa menegur mereka? Mereka membuat aturan tapi tidak taat terhadap aturan yg mereka buat. Mestinya mereka menjadi teladan kepada masyarakat Seira Blawat,” ujar dia.
Ketum Himapel Niko Saulahirwan menyesali hal itu, mengingat masyarakat ditindas, disiksa, diberi sanksi ketika melanggar Prokes, lantas para pejabat dengan enak melanggar Prokes.
“Sebenarnya Prokes ini diatur hanya buat masyarakat ya, pejabat aman begitu, saya bingung padahal kita sudah ada pada rangking pertama jumlah pasien terkonfirmasi di provinsi Maluku, kok para pimpinan di daerah bertajuk Duan Lolat itu bisah melanggar aturan yang dibuat sendiri, sangat miris,” ungkap Saulahirwan.
Ia berharap, kepada pemimpin yang ada di KKT agar sedikitnya dapat menjadi teladan dan panutan kepada rakyat sehingga KKT bisah ada pada proses belajar mengajar tatap muka bulan Oktober nanti.
“Saya mendukung upaya pa bupati untuk Oktober sudah sekolah tatap muka, tapi jangan lupa kita masih ada dalam zona merah, jangan sempai menimbulkan kloter baru dari kebijakan ini, karena Prokes saja tidak dipatuhi pembuat Prokes lalu kita masyarakat ?,” tanya dia.
Semoga rakyat jangan dijadikan sebagai tempat eksekusi peraturan atau program daerah yang menguntungkan daerah malah masyarakat jadi korban terus menerus. Karena kejadian yang terjadi di Sera itu sangat tidak mematuhi Prokes.
“Sudah berdesakan, ada yang tidak gunakan masker pula, apa itu pertunjukan yang baik bagi masyarakat ya, riskan sama sekali kinerja seperti itu, kapan daerah kita bisa sadar dengan aturan yang mereka terapkan selama ini, masih teringat sekali ya, masyarakat yang tidak memakai masker dihukum push up ada yang disuruh bernyanyi dan hukuman lainnya, terus mereka yang seenak saja melanggar Prokes,” herannya. (AT/redaksi)
