17 June 2024
Birokrasi dan Pemerintahan Kota Ambon

Rapat Saniri Besar Urimesing, Upaya Pemutarbalikan Fakta Sejarah dan Adat Serta Pembodohan Masyarakat

Ambontoday.com, Ambon.- Rapat Saniri Besar Negeri Urimessing yang di gelar Jumat 27 Oktober 2023 oleh Pemerintah Negeri Urimessing adalah upaya pemutarbalikan fakta sejarah dan adat sekaligus pembodohan kepada masyarakat Urimessing karena inprosedural dan sarat kepentingan pribadi.
Demikian disampaikan Staly Pesiwarissa, salah satu anak adat Negeri Urimessing yang pernah menjabat sebagai Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan dan Sekretaris Negeri Urimessing.
Menurutnya, dia tidak terlalu menilai soal hasil keputusan rapat tersebut melainkan lebih kepada mekanisme pelaksanaan Rapat Saniri Besar dalam sistim penyelenggaraan pemerintahan dari dua sisi yakni secara pemerintahan dalam hal ini hukum positif dan secara adat.
“Jadi pelaksanaan rapat saniri besar itu tidak berpegang pada sistim pemerintahan maupun secara adat yang sebenarnya. Kalau mau melakukan rapat saniri besar itu harusnya seperti ambil contoh negeri Soya yang biasa melakukan rapat saniri besar pada setiap tanggal 2 Desember sesuai agenda atau program pemerintah negeri, untuk membahas persoalan-persoalan terkait adat yang sifatnya urgensi dan belum terselesikan.
Bukan seperti yang dilakukan oleh Raja Urimesing Buke Tisera dan Ketua Saniri Urimesing, Richard Waas, yang menyelenggarakan rapat saniri secara dadakan karena kepentingan pribadi pasca Keluarga Alfons melakukan Eksekusi di kawasan Kesia.
Kalau dilihat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan saya menilai Rapat Saniri Besar Negeri urimessing yang digelar adalah inprosedural karena tidak sesuai mekanisme pemerintahan maupun adat,” kata Pesiwarissa.
Dirinya menyampaikan, selama ini Negeri Urimessing belum pernah melakukan Rapat Saniri Besar, kecuali di zaman pemerintahan Raja Jozias Alfons. Dan seharusnya, Rapat saniri besar itu dilakukan di depan Batu Teong bukan di tempat tempat sembarangan karena ini prosesi adat.
“Kalau menurut saya, rapat Saniri Besar yang dilakukan oleh pemerintah dan Saniri Urimessing kemarin adalah rapat yang dilakukan oleh orang sakit yang dihadiri oleh orang-orang sakit sehingga keputusan yang dihasilkan juga sakit
Rapat itu juga merupakan upaya pembodohan kepada masyarakat negeri urimessing. Karena Rapat Saniri Besar itu momentumnya satu tahun sekali dan topik-topik pembahasannya juga sudah ditentukan berdasarkan sejumlah persoalan adat yang ada di negeri, bukan dilakukan mendadak karena ada kepentingan kepentingan tertentu,” jelas Staly.
Terkait salah satu poinrt dalam keputusan rapat Saniri Besar yang dilakukan bahwa, Jozias Alfons dan keturunannya bukan anak adat atau anak asli negeri Urimessing.
Menurut Pesiwarissa, seseorang atau mata rumah di sebut sebagai anak asli dan anak adat itu ada beberapa unsur penting atau syarat yang menjadi patokan diantaranya, harus ada Rumah Tua di Negeri, punya tanah dusun pusaka.
“Untuk diakui sebagai anak asli atau anak adat dalam sebuah negeri, seseorang atau mata rumah mesti punya rumah tua di negeri dan punya dusun pusaka, bukan tanah Dati yang diatur-atur oleh belanda. Jadi yang mengatakan Alfons bukan anak negeri adat di dalam rapat itu mereka tidak punya dusun pusaka, mereka hanya orang-orang yang makan Dati.
Bagaimana mungkin rapat memutuskan kalau Alfons bukan anak asli dan anak adat Urimessing sementara mereka yang hadir dalam rapat saja tidak memahami sejarah marga mereka sendiri, jadi keuputusan rapat tadi itu keputusan orang sakit, mereka sakit hati dan sakit fisik maka lahirlah keputusan yang sakit dan membodohi masyarakat Urimessing.
Saya juga mau menyinggung soal marga Tisera memegang Besloit Adat, artinya Besloit Adat itu adalah surat yang menunjuk dia sebagai Raja oleh pemerintah Belanda saat itu, dengan demikian Tisera ini bukan orang asli Urimessing, dia hanya di tunjuk oleh Belanda untuk menjadi Raja, karena jaman itu segala hal di atur oleh Belanda termasuk menunjuk seseorang menjadi Raja.
Yang menjadi pertanyaan kembali, apakah Adat di dalam negeri Urimessing ini dibuat oleh Belanda? Jadi Tisera itu bukan orang asli dan anak adat Urimessing. Kalau Tisera itu orang asli Urimessing coba siapa bisa tunjukan rumah tua Tisera yang mana? Dia punya dusun pusaka di Urimessing sebelah mana? Saya marga Pesiwarissa berbicara begini karena saya punya dusun pusaka ada di negeri Urimessing, lalu yang hadir di dalam rapat saniri besar itu mereka punya dusun pusaka sebelah mana? kan tidak ada, mereka semua hanya makan Dati,” ujar mantan Sekretaris Urimessing.
“Saya juga mau singgung kepada Ketua Saniri, Richard Waas, dia ini kan implementasi dari keluarga besar watimena di Siwang, dia tidak tahu kalau saat menjadi Raja, Almarhum Jacobus Abner Alfons itu dikukuhkan secara adat oleh Keluarga Watimena Siwang, lalu kenapa sekarang baru mau menyatakan kalau Alfons itu bukan orang asli dan anak adat Urimesing, ini kan aneh, dan patut dikatakan bahwa pemerintah negeri urimessing sekarang berupaya untuk pemutar balikan fakta sejarah dan adat negeri Urimessing.
Saya harap masyarakat Urimessing jangan terbawa arus dan percaya kepada pemerintah negeri Urimessing sekarang ini, karena baik Raja, Buke Tisera dan Ketua Saniri, Richard Waas terindikasi punya kepentingan terselubung yang akan berdampak pada pembodohan masyarakat dan pemutar balikan fakta sejarah dan adat negeri Urimessing,” tandas Staly.
Dirinya menjelaskan, jika pemerintah negeri Urimessing sekarang ini benar dan berjalan sesuai mekanisme pemerintahan maupun hukum adat maka, jika hendak membuat Rapat Saniri Besar semestinya lewat Kepala Soa, kan ada punya perangkat yang nama Kewang dan Marinyo, nah perintahkan Marinyo untuk jalan tabaos (pengumuman) bahwa akan dilakukan Rapat Saniri Besar dengan syarat dan maksud yang jelas.
“Terkait penyerahan 20 potong Dusun Dati kepada marga Alfons itu sebuah proses sejarah yang terjadi sertaus tahun lalu oleh pemerintah negeri Urimessing saat itu dikarenakan Jozias Alfons sebagai Kepala Soa Besar di Negeri sehingga atas jasanya itu pemerintah Negeri Urimesing memberikan hak atas 20 potong dusun dati, dan saat itu pelaksanaanya di depan Batu Teong, karena itu prosesi adat. Hal ini harus diakui oleh pemerintah negeri Urimessing sekarang ini.
Jadi sangat riskan kalau pemerintah negeri yang sekarang ini mau menganulir apa yang sudah menjadi keputusan adat pemerintah waktu itu pada seratus tahun lalu.
Harusnya sekarang yang perlu dilakukan oleh Saniri Negeri Urimessing adalah bagaimana menyelamatkan Dati milik negeri yang secara sengaja dirampas dengan menggunakan kekuasaan oleh oknum penguasa terdahulu yakni Hein Johanies Tisera, bukan malah mau mengatur atau mengambil Dati milik pribadi orang lain.
Dari kuputusan pengadilan nomor 62 yang sudah inkrah dan dimenangkan oleh Keluarga Alfons dengan sendirinya ada 3 Dati negeri yang sudah terselamatkan, ini yang harus dipikirkan Saniri Negeri agar menegaskan 3 Dati itu adalah milik negeri.
Saya ingin menegaskan bahwa, Rapat Saniri Besar yang barus saja dilakukan pemerintah dan saniri negeri Urimessing samasekali bukan rapat yang benar-benar memiliki kepentingan adat melainkan rapat yang mengandung kepentingan pribadi Raja Buke Tisera dan Ketua Saniri Richard Waas yang adalah bagian dari keluarga Watimena, yang mana kedua pucuk pimpinan ini adalah pihak yang kalah dalam perkara 62 oleh keluarga Alfons,” tegas Pesiwarissa.

Spread the love
error: Iklan Hub redaksi@ambontoday.com!!!!
X