Riskan Ada Bau Intimidasi Pemberhentia Raja Waai Dari Bupati Camat Dan Sebagian Saniri Negeri Waai

Ambon, ambontoday.com – Raja Negeri Waai yang dipilih oleh masyarakat dan dilantik oleh Bupati Malteng sesuai SK nomor : 115 – 221 tahun 2017 tertanggal 17 Perbuari 2017, dengan akhir masa jabatan sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Waai pada 17 Perbuari 2022, namun aneh dirinya Kepala Pemerintahan Zacarias Bakarbessy diturunkan oleh Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal yang diduga ada intimidasi dari Bupati, Camat dan beberapa unsur Saniri Negeri Waai dan mengangkat Pejabat Pemerintahan Negeri Waai menggantikan Raja Devenitif.

Pengangkatan Pejabat Negeri Waai ini mendapat penolakan dari masyarakat Waai, begitu juga seluruh staf pemerintahan Negeri Waai yang tetap menjalankan tugas bersama Raja bukan dengan pejabat.

tindakan yang dilakukan oleh Tuasikal sangat meruncing pertikaian di negeri Waai, ini suatu tindakan yang sangat riskan dan melonceng dari aturan yang berlaku di NKRI ini.

Stela Reawaruw toko masyarakat Negeri Waai kepada media ini Minggu (17/1/2021) katakan “Saya bingung dengan tindakan yang diambil oleh pa Bupati, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi yang ada di Negari Waai, yang suatu saat bisah terjadi konflik” kata Reawaruw dengan penuh penyesalan.

Ditambahkannya, SK yang dikeluarkan Bupati mesti ditenjau kembali jika merujuk pada surat Saniri Negeri Waai tertanggal 24 September 2020 dan Surat rujukan Camat Salahutu nomor : 141/151 tertanggal 5 Oktober 2020 dengan perihal usalan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Waai atas nama Ir. Johanis Risambessy.

“Saya sangat berharap kepada Pa Bupati untuk meninjau kembali SK pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri Waai dan pengangkatan Pejabat Kepala Pemrintahan Negeri Waai, mengingat masa jabatan Raja belum selesai, dan mesti diingat surat Saniri Negeri yang disampaikan ke Camat Salahutu itu tidak sah dan cacat hukum” harap Wanita berdara keturunan Raja Negeri Waai ini.

Ia juga menyinggung terkait persoalan mata rumah perintah di Negeri Waai sudah ditetapkan namun harus ketika memimpin harus mengikuti mekanisme demokrasi.

“Masalah rumah mata perintah itu tidak bisah diganggu gugat lagi, namun mesti diingat bahwa Negeri Waai sampai saat ini masih melakukan pemilihan Kepala Desa, kita mesti memahami dulu letak aturannya” tutup Reawaruw

. (AT/lamta)