Ambon, Ambontoday.com- Wakil Ketua Komisi IV Rofik Afifuddin mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera melakukan evaluasi kepada Direktur RSUD Haulussy.
Lantaran adanya kebijakannya yang dilakukan oleh RSUD dinilai sepihak dengan melakukan pemotongan guna membayar hutang akreditasi rumah sakit sebesar 45 juta rupiah dengan rincian bagi PNS dipotong sebesar 50 ribu rupiah, pejabat struktural 100 ribu dan dokter 150.
Terhadap hal tersebut Afifuddin menilai terkait dengan sistem keuangan para nakes tidak bertanggung jawab atas urusan administrasi di RSUD.
“Apalagi ini menyangkut proses akreditasi kalau kita mau melakukan proses akreditasi tentunya manajemen sudah menyiapkan anggaran untuk kebutuhan itu,”kata Rofik kepada Wartawan Kamis(27/4/2023)di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon.
Menurutnya kalau dipotong dari nakes berarti dari pihak manejemen tidak menyediakan anggaran tersebut .
“Bisa dilihat bahwa untuk melakukan proses akreditasi seperti tiba saat tiba akal,dan ini menjadi pertanyaan kenapa harus dibebankan kepada nakes,”katanya.
Menurut kebijakan yang diambil tidak masuk akal dan tidak baik untuk sebuah management RSUD Haulussy.
“Sebab anggaran itu ditunggu cukup lama hampir 2 tahun setelah bayarkan dan dilakukan pemotongan,”terangnya.
Diakuinya memang sejak awal sudah sampaikan bahkan memang komisi IV DPRD Maluku juga sudah memikirkan untuk direkturnya untuk dievaluasi dan diganti .
“Seperti kita lihat sekarang ya, banyak juga alat-alat yang ada tidak bisa diproses di dipakai padahal sudah dibeli,”katanya.
Affudin menjelaskan Direktur RSUD Haulussy tidak bisa menggtakan bahwa masih sebagai Direktur RSUD Haulussy yang baru karena ia yang bertanggung jawab terhadap semua yang terjadi.
Oleh Karena itu sebaiknya Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan bersama Provinsi Maluku sudah selayaknya menganti Direktur RSUD dengan Direktur yang baru yang lebih mengetahui problematika yang terjadi.
“Sekda Maluku sudah menyampaikan direktur akan dievaluasi dan kita tetap menunggu hal tersebut.
Kapan yang dilakukan,jika tidak juga dievaluasi Apa alasannya,”ujarnya.
Karena itu dirinya mendorong untuk secepatnya dilakukan evaluasi agar supaya rumah sakit yang menjadi visi besar pemerintah Provinsi Maluku untuk ditingkatkan menjadi Rumah sakit internasional bisa terwujud .(AT-009).
