Tiakur, ambontoday.com – Masyarat Maluku Barat Daya khusus di P.Kisar kini dikeluhkan dengan hadirnya sejumlah proyek yang bersumber dari APBN pada sektor pendidikan yang bermasalah di daerah itu.
Bagaimana tidak, pada bulan september 2019 lalu kabupaten maluku barat daya lewat kementerian pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) telah mengalokasikan anggaran sebesan Rp. 35.544.290.000 (tiga puluh lima milyar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk proyek rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah yang tersebar pada 9 sekolah plat merah di daerah itu namun, anggaran yang cukup besar itu menghasilkan pekerjaan proyek yang fiktif dan asal-asalan. Hal ini dikeluhkan ketua pemuda dusun yawuru desa wonreli Daud Dahoklory.
Kepada media ini Dahoklory menuturkan,
Memang anggaran senilai 35,5 milyar itu nomenklatur paket proyeknya tertera rehabilitasi dan renovasi namun seluruh item pekerjaan (selain gedung sekolah) dalam kegiatan itu harus dibangun baru ujarnya. dia mencontohkan, khusus untuk SD negeri 1 Wonreli ada beberapa item pakerjaan yang semestinya dibangun baru namun tidak dikerjakan diantaranya, pembangunan sumur bor, dan pembangunan tempat sampah serta pembangunan menara air.
sementara pembangunan wc dan kamar mandi, tidak dibangun baru karena sejak awal sekolah tersebut sudah memiliki wc dan kamar mandi.
Sedangkan untuk pembangunan pagar, PT. ARKINDO sebagai kontraktor pelaksana hanya membangun pagar beton sekitar 15 meter karena seolah tersebut sudah memiliki pagar terangnya.
Anehnya, pekerjaan tersebut diawasi oleh tim terpadu bentukan kejaksaan tim pengendalian pengawasan proyek pemerintah daerah (TP4D) namun kasus ini bisa lepas dari jangkauan.
Daud mendesak agar aparat penegak hukum dalam hal ini KPK, Kejaksaan segera turun untuk melakukan audit investigasi soal proyek ini sebab sangat merugikan negara dan masyarakat terkhusus anak-anak sebagai generasi daerah dan bangsa ini.
Bukan itu saja, menurut Dahoklory, selama proses pengerjaan proyek tersebut para siswa SDN 1 wonreli terpaksa dileburkan dengan siswa SD Kristen Wonreli dan diberlakukan dua sift jam belajar (pagi – siang) menggunakan bangunan SD Kristen Wonreli.
karena target waktu pengerjaannya hanya 110 kalender namun sempat molor hingga beberapa bulan.
Dirinya meyakini, bukan hanya di SDN 1 Wonreli namun seluruh proyek ini yang tersebar di 9 lokasi di MBD pasti bermaslah. “Beta (saya red) yakin bukan hanya di kisar tetapi seluruh proyek di 9 lokasi di MBD itu pasti bermasalah karena lokasi proyek SDN 1 Wonreli ini jaraknya 10 meter dengan halaman kantor kejaksaan cabang Tual di wonreli namun anehnya bisa luput dari pandangan korps adhiyaksa tegasnya.
Sementa itu, keluhan yang sama juga datangnya dari salah satu tokoh pemuda sekaligus orang tua murid pada SDN Lurang desa lurang kecamatan wetar utara kabupaten MBD yang mana sempat mendapatkan jatah proyek yang sama.
Menurut sumber yang enggan namanya dimediakan ini, saat kegiatan penerimaan laporan pendidikan pada bulan juli 2018 lalu, pihak sekolah (kepsek SDN Lurang) dan UPTD sudah mensosialisasikan kepada orang tua murid rencana pembangunan gedung sekolah baru dan bukan rehab sehingga seluruh warga dan orang tua sudah mengetahui bahwa sekolah mereka akan dibangun baru karena info soal pembangunan gedung baru itu katanya bersumber dari hasil rapat bersama dinas pendidikan kabupaten MBD dan para kepala sekolah yang menerima bantuan.
Sumber membeberkan, sejak awal masyarakat dan orang tua wali murid menolak untuk sekolah tersebut di renovasi/rehabilitasi pasalnya sekolah tersebut baru saja direhab tahun 2016 lalu sehingga masyarakat menginginkan adanya pembangunan gedung baru karena anggaran proyek itu cukup besar yakni lebih dari 3 milyar sehingga dapat menjawab kebutuhan sekolah mengingat desa lurang adalah daerah pertambangan yang setiap saat orang datang bekerja membawa keluarga mereka sehingga pastinya bersekolah di sana.
Sumber menambahkan,
Kekecewaan dan kecurigaan masyarakat terhadap proyek ini semakin besar ketika proyek itu turun bukannya dibangun baru sesuai hasil rapat namun hanya direnovasi ditambah pembangunan satu ruangan baru tuturnya. mereka menilai kehadiran proyek tersebut hanya menguntungkan pihak – pihak tertentu
Padahal sudah ada intsrukasi dan arahan lisan dari presiden joko widodo bahwa seluruh perencanaan proyek fisik itu harus bisa dinikmati oleh masyarakat.
“Masyarakat bilng DANA APBN koq…bisa begini..? Padahal Presiden dalam Pidato Pelantikannya tegas mengatakan, perencanaan itu harus bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi bukan hanya soal sudah direncanakan atau sudah dikasih proyek atau sudah direhab sekolahnya.
tapi apakah saat direhab bangunannya menggunakan anggran milyaran rupiah ini benar-benar dinikmati oleh msyarakat ataukah tidak?”, Tanya dia. Sebagian lanjut dia bahwa, jumlah siswa saat ini semakin bertambah sehingga membutuhkan gedung baru bukan rehab. Lagipula, pembangunan sumur bor dalam item proyek itu juga tidak dibangun. padahal saat masa pandemi seperti ini, sekolah sangat membutuhkan sumur bor itu.
Selain sumur bor, atap sekolah juga menggunakan bahan berkualitas rendahan dan keramik serta tembok bagian belakang sekolah yang retak juga urung dikerjakan ungkap sumber.
Olehnya itu selaku orang tua dan masyarakat di desa itu, dirinya berharap dinas pendidikan segera memangil kontraktor pelaksananya agar beberapa item dalam pekerjaan tersebut yang belum dibangun, harus diselesaikan dan kalau sudah jadi temuan hukum maka harus diambil langkah tegas sehingga ada efek jera sebab daerah dan negara ini terus merugi dan berhutang dengan praktek-seperti ini apalagi lanjut dia bahwa ini merupakan sektor pendidikan yang menelan anggaran yang paling besar di negara ini hanya demi meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan lewan pembangunan sarana dan prasarananya pungkasnya.
Dia juga mendesak agar tim kejaksaan dapat menggandeng inspektorat dan BPK guna mengaudit proyek tersebut.
Sekedar diketahui, pada tahun 2019 lalu ada 9 sekolah di MBD yang mendapatkan jatah proyek rehabilitasi dari kementerian PUPR yakni, SMKN ina hoiriwa (P.Kisar) SD Inpres yawuru (P.Kisar), SDN 1 Wonreli (P.Kisar) SDN Ilwaki (P.Wetar), SDN Esulit, (P.wetar) SD Inpres Arwala (P.Wetar)
SDN Kour-Atuna (P.Romang) SD Inpres Luang barat, (P.Luang) dan SDN Lurang (P.wetar).
Khusus untuk SDN Esulit (wetar utara) pihak sekolah dan masyarakat telah menolak hadirnya proyek serupa yang menelan anggaran lebih dari 6 milyar akibat dana sebesar itu hanya digunakan untuk renovasi dan rehabilitasi. (AT/lamta)
