Ambon,Ambontoday.com-Video yang beredar di media sosial (17/6/20) tentang sejumlah peryataan orang nomor satu kepulauan Tanimbar yang di tujukan kepada seorang anggota DPRD Kepulauan Tanimbar sontak menjadi viral dan menjadi pembahasan hangat di media sosial dan group WhatsApp Kepulauan Tanimbar.
Oliver Srue,S.Th.,M.Th (Ketua STKIP Saumlaki) akademisi asal kepulauan Tanimbar “menyikapi video yang beredar di kantor DPR kemarin antara Bupati kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon,SH,MH dan Ricky Jauwerissa,Dari sisi kepentingan pemerintahan daerah,semestinya bupati tidak selayaknya mengambil tindakan seperti itu. Ada ruang-ruang tertentu dan pertemuan-pertemuan tertentu, sebagai sarana untuk menjembatani setiap permasalahan, apalagi terkait mutasi pegawai yang merupaian hal teknik, urusan itu bisa saja ditugaskan kepada sekda untuk menyelesaikannya, tidak perlu bupati dengan arogansi nya menyampaikan pernyataan-pernyataan seperti itu via telpon (18/6/20).
“Kalo di katakan bahwa baru mutasi 2 bulan kemudian mau di mutasikan lagi kemudian di sampaikan bahwa mencederai wibawa pemerintah saya kira itu merupakan kewenangan bupati sebagai pembina kepegawaian”
“Bagi saya, mau satu bulan atau satu haripun itu kewengan Bupati, karena ada beberapa pejabat yang baru saja di lantik kemudian di nonjobkan di mutasikan kan tidak jadi masalah dan tidak pernah di sampaikan oleh bupati bahwa menginjak wibawah pemerintahan”,jelas Srue.
“Kita tahu dan saya sangat salut untuk Bupati Kepulauan Tanimbar yang selalu menjaga etika dan kesantunan dalam berkomunikasi tetapi kemarin berbanding terbalik, saya merasa bahwa patut di pertanyakan kecerdasan emosional beliau”
“Pernyataan asli tanimbar bukan Tanimbar, ini pernyataan yang seakan mau mengkotak-kotakan masyarakat, mengingat Tanimbar itu didiami oleh penduduk yang berasal dari daerah yang berbedah-bedah tujuannya adalah membangun perekonomian Tanimbar,sehingga Bupati sebagai pejabat publik tidak boleh lagi mengeluarkan pernyataan seperti itu,mestinya Bupati mengeluarkan pernyataan yang bertujuan untuk menyatukan semua elemen masyarakat. Dari mana pun mereka berasal ketika mereka telah memiliki Kartu Tanda Penduduk(KTP) Tanimbar maka mereka juga orang Tanimbar.Terkait pernyataan tersebut bupati kepulauan Tanimbar harus mengklarifikasi pernyataan tersebut sehingga tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat”
“Seorang pejabat publik harus menjaga etika komunikasi dalam ruang seperti itu tidak secara emosional dan tidak menyatakan pernyataan-pernyataan seperti itu, karena sangat di sayangkan seorang pejabat publik bertindak seperti masyarakan biasa. Apapun kesalahan warga dan masyarakatnya harus ada ruang dan waktu yang tepat tegura,antara bapa dan anak. Ada mekanisme birokrasi beliau dapat menyampaikan lewat surat sehingga dapat menjawab permintaan yang bersangkutan” tandas Srue.
Banyak ASN yang bukan berasal dari tanimbar tetapi mereka mengabdikan diri dengan tulus untuk membangun Tanimbar,pernyataan saya Tanimbar seakan-akan menunjukan bahwa hanya orang Tanimbar yang bisa membangun daerah ini”
“Apalagi dengan akan beroperasinya INPEX blok Masela? Saat perusahan ini beroperasi banyak orang dari luar yang datang bukan merupakan orang Tanimbar”
“Saya kira bupati tidak boleh lagi menyatakan pernyataan Tanimbar dan bukan tanimbar”
Dirinya memberikan beberapa solusi konkrit bahwa pejabat publik harus menjaga etika komunikasi karena setiap pernyataan dari seorang pejabat publik bisa berpotensi hukum dan menjadi pegangan bagi masyarakat sehingga pernyataan-pernyataan yang di keluarkan telah melalui pengkajian dan analisis yang matang.Menjaga etika komunikasi dan kecerdasan emosional tetap di jaga kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan birokrasi maka di arahkan ke Baperjakat.Sehingga Baperjakat dapat di fungsikan.
Srue berharap, Ricky Jauwerissa juga tetap menjaga etika komunikasi dan menjalankan tugas sebagai wakil Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsi karena lembaga DRPD dan Pemerintah daerah adalah mitra kerja sehingga proses-proses komunikasi pun tetap dijaga. Kepentingan rakyat yang perlu di utamakan jangan ada kepentingan pribadi dan kelompok.
“Lembaga DPRD dan Pemerintah daerah memprioritaskan kepentingan rakyat kepulauan Tanimbar agar kesejahteraan,kemakmuran dan kemajuan Kabupaten Kepulauan Tanimbar”
“Bupati Kepulauan Tanimbar menyatakan bahwa menjaga kewibawaan pemerintah deaerah maka DPRD kepulauan Tanimbar harus solid untuk menjaga citra dan marwa lembaga DPRD. Ke-25 orang anggota DPRD itu bersifat kolektif kolegial sehingga keputusan-keputusan lembaga perlu dijaga karena berhubung dengan nama baik lembaga, tuturnya.
Para anggota DPRD kepulauan Tanimbar telah melakukan on the spot secara kompak oleh anggota DPRD secepatnya dapat membuahkan hasil karena rakyat sedang menunggu apa sikap dan langkah yang diambil oleh Lembaga DPRD berkaitan dengan Hasil on the spot tersebut, bukan sibuk untuk mengurus masalah teknis, tutup Srue.(AT/Paet)
