Surat Permohonan Eksekusi Futwembun Mengarah Laporan Pidana Ke Kades Olilit Raya

Saumlaki, Ambon today.com – Surat permohon Eksekusi perkara perdata nomor.5/Pdt.G/2018/PN.Sml oleh Eduardus Futwembun SH dan rencana melaporkan perbuatan hukum pidana ke penyidik Polres kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku.

Kepada Ambontoday.com Senin, (03/05) Kuasa Hukum Eduardus Futwembun mengatakan putusan pengadilan Negeri (PN) Saumlaki nomor. 5/Pdt.G/2018/PN. Sml tertanggal 04/11/2020 dan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon nomor. 48/Pdt/2018/PT. Amb, tertanggal 11/02/2021 yang mana munguatkan putusan PN Saumlaki untuk itutah setah 14 hari diberikan tenggang waktu untuk Tergugat menyatakan kasasi namun cacat secara formal karena telah melewati batas waktu.

“Menunjuk pada surat tembusan ketua PN. Saumlaki nomor. W27-U4/HK.02/4/2021 tertanggal 19/04/2021 kepada dirinya sebagai penggugat/terbanding/termohon kasasi dengan perihal Permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal perkara perdata nomor. 5/Pdt.G/2021/PN. Sml, sehingga perkara tersebut dapat dikategorikan sebagai perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht).” pungkasnya.

Selain itu, sebagai penggugat/terbanding/termohon kasasi lawan pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Dirjen Bina pemerintahan desa di Jakarta Cq Gubernur Maluku Cq Bupati Kepulauan Tanimbar sebagai tergugat I dan Laurensius Belai dan kawan-kawan sebagai para turut tergugat yang dalam amar putusannya sebagai berikut : Mengabulkan gugatan penggugat sebagian; – ,Menyatakan perbuatan tergugat I yang tidak melantik penggugat sebagai kepala desa terpilih olilit raya kecamatan Tanimbar selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) periode 2016-2021 merupakan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat I untuk mengganti kerugian material penggugat akibat tidak dilantik sebagai kepala desa olilit raya kec. Tanimbar Selatan. KKT periode 2016-2021 sebesar Rp.75.000.000.00 segerah setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; – Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;- Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 3.227.000.00.

Menurut Eduardus yang biasa disapa Edo pertarungan tersebut ibaratnya seperti pertarungan tinju yang mendapat pukulan telak sehingga telah KO di atas ring tinju. Untuk itu tidak ada jalan lain selain membayar kerugian Penggugat. Dan jika surat amaning ke Pemda untuk perintah pembayaran dari PN. Saumlaki sesuai limit (jangka waktu-red) yang diberikan dan apabila terjadi keterlambatan maka akan dihitung bunganya.

“Saya akan melaporkan pidana kepihak penyidik Polres KKT terhadap kasus perbuatan melawan hukum yang mana kasus kepala desa Olilit raya yang dilantik tetapi tidak memiliki SK untuk bekerja dan semuanya terungkap pada fakta persidangan di PN.Saumlaki.” tegasnya.

Edo berharap proses pembayaran tidak lagi menjadi sala satu kendala kerena putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain itu pihak pengadilan Negeri Saumlaki lewat bagian humas Sahrimin Jayadi SH. MH saat di hubungi lewat telpon selulernya mengakui Putusan Pengadilan tinggi Ambon dengan nomor : 4/Pdt/2018/PT. Amb. Tertanggal 11/02/2021 telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tergugat I dan para tergugat terlambat menyatakan kasasi atau menyampaikan surat kasasi sehingga tidak memenuhi syarat formal. Dan Surat permohonan Eksekusi Pemohon telah di terima oleh pihak pengadilan.

“Surat permohonan Eksekusi sudah suda kami terima namun bulum dibayar panjar Rp.1.500.000.00 sehingga belum dapat dikatakan secara resmi surat pengajuan eksekusi pemohon.” tegasnya.

Selain itu Sahrimin menambahkan jadi jika penyelesaian panjat, maka selanjutnya akan diperiksa atau di pelajari berkas pemohon untuk ditindak lanjuti secara bertahap mulai dari Surat amaning (Surat peringatan-red) pertama dan kedua selanjutnya akan di Ekseskusi jika dua kali surat amaning tidak dilaksanakan atau ditaati. (AT/Sony)

error: Iklan Hub redaksi@ambontoday.com!!!!